Pasca Rahmat Effendi Dicokok KPK Popularitas Putri Wali Kota Bisa Anjlok Jelang Pilkada

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 07:55
Pasca Rahmat Effendi Dicokok KPK Popularitas Putri Wali Kota Bisa Anjlok Jelang Pilkada

Pasca Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), konstelasi politik jelang Pemilu di Kota Bekasi diprediksi berubah. Popularitas putri Rahmat Effendi, Ade Puspitasari, bisa anjlok.

Diketahui, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Rahmat Effendi terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, mengundang perhatian sejumlah kalangan.

Maklum, sang Wali Kota itu mendapatkan sejumlah penghargaan, baik dari capaian prestasi kinerja, maupun pelayanan publik atas kinerjanya tersebut.

Peristiwa OTT KPK terhadap Pepen-sapaan akrab Rahmat Effendi, merupakan pukulan telak bagi masyarakat Kota Bekasi.

Pasalnya, kasus ini pernah terjadi pada Wali Kota Bekasi sebelumnya, Mochtar Mohammad yang dicokok KPK dalam kasus korupsi.

Menurut Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah, kasus ini ternyata tidak dijadikan pelajaran berharga oleh Rahmat Effendi. Sehingga dia harus bernasib sama.

Menurut dia, ditangkapnya Rahmat Effendi akan mempengaruhi konstelasi politik Kota Bekasi, baik Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Tentunya, ini bisa membuat nama Partai Golkar jadi tercoreng. Selain itu, popularitas anak Pepen, Ade Puspitasari bisa anjlok. Pasalnya, Ade Puspitasari digadang-gadang bakal menggantikan posisi ayahnya pada Pilkada mendatang.

Kendati begitu, menurut Iskandar, kehadiran Ade di kancah politik masih dinilai prematur. Saat ini Ade menjabat anggota dewan, tapi keterpilihannya karena campur tangan Rahmat Effendi pada Pileg 2019, ujarnya.

Karenanya, peristiwa OTT ini harus dijadikan momentum, bahwa penangkapan Rahmat Effendi ini harus jadi pelecut. Artinya, Ade Puspitasari bisa menjadi besar bukan karena mendompleng nama besar orang tuanya.

Ade harus bisa buktikan bukan politisi karbitan. Meski saat ini Rahmat Effendi tengah mengalami masalah hukum, Ade harus bisa menunjukkan dirinya sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, jelas Iskandarsyah.

Meski demikian, dia memprediksi, politik Kota Bekasi tetap dinamis. Sebab, secara geografis dekat dengan Jakarta. Masyarakatnya pun lebih cerdas, lebih objektif.

Kita ambil contoh Banten, meski ada anak koruptor, tapi ketika maju Pilkada tetap sukses, pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku, belum menerima surat apapun tentang penunjukkan dirinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, menggantikan Rahmat Effendi.

Tri masih menunggu perintah dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Hingga kini, masih ada kekosongan kursi Wali Kota Bekasi pasca Rahmat Effendi dicokok KPK, Rabu (5/1).

Tri pun masih bekerja seperti biasa sebagai Wakil Wali Kota Bekasi. Sebab itu, dia meminta semua pihak menunggu keputusan Gubernur Jabar terkait situasidi Kota Bekasi. Kita tunggu saja perintahnya Pak Gubernur (Ridwan Kamil) seperti apa, ujarnya.

Selain itu, Tri masih memantau perkembangan kasus yang menimpa Rahmat Effendi. Dia pun mengajak masyarakat Kota Bekasi turut mendoakan Pepen.

Kita doakan mudah-mudahan Pak Wali (Rahmat Effendi) dapat menjalani dengan baik dan diberikan terbaik buat beliau, ujarnya.

Diketahui, beredar sebuah tangkapan layar di tengah masyarakat terkait status Tri Adhianto di laman wikipedia . Di laman itu, Tri disebut sudah jadi Plt Wali Kota Bekasi.

Fraksi Partai Golkar DPRD Bekasi juga mengklarifikasi tangkapan layar laman wikipedia yang beredar viral di masyarakat berisi editan status Plt Wali Kota Bekasi kepada Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Ini hasil editan oknum tidak bertanggung jawab. Tidak benar informasi itu, tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi apapun, tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Bekasi Daryanto.

Menurut Daryanto, proses penunjukan Plt kepala daerah tidak bisa dilakukan dalam tempo singkat, terlebih OTT ataupun penjemputan KPK terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, terjadi Rabu (5/1) siang.

Tolong bagi yang mengubah status Pak Wakil Wali Kota Bekasi menjadi Plt untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, katanya.

Kata Daryanto, usulan penunjukan Plt Wali Kota Bekasi merupakan kewenangan Pemprov Jabar melalui permohonan yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). [EDY]

Artikel Asli