10 Kursi Wamen Kosong Pratikno Buyarkan Mimpi Para Pencari Kursi Empuk

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 07:35
10 Kursi Wamen Kosong Pratikno Buyarkan Mimpi Para Pencari Kursi Empuk

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno angkat bicara soal 10 kursi wakil menteri yang saat ini masih kosong. Meskipun sudah lama tak bertuan, katanya, belum ada rencana Presiden Jokowi buka lowongan kerja buat posisi wamen. Jawaban Pratikno ini tentu saja buyarkan mimpi para pencari kursi empuk yang memang sudah lama ngebet mendorong dilakukannya reshuffle kabinet.

Di periode kedua kepemimpinannya, Jokowi menggemukkan komposisi kabinet dengan membentuk 25 pos wakil menteri. Namun, dari 25 posisi wamen, baru 15 kursi saja yang sudah berpenghuni. Sedangkan 10 kursi wamen, masih kosong hingga sekarang.

Adapun 10 kursi Wamen yang masih kosong itu, yakni Wakil Menteri Sosial; Wakil Menteri ESDM; Wakil Menteri Investasi; Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas; Wakil MenPANRB; Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Wakil Menteri Koperasi dan UKM; Wakil Menteri Perindustrian; Wakil Menteri Ketenagakerjaan; dan Wakil Menteri Dalam Negeri.

Kapan Jokowi akan mengisi 10 kursi wamen itu memang sempat menimbulkan spekulasi macam-macam. Ada yang berpendapat, kalau sebentar lagi bakal ada reshuffle kabinet. Apalagi, dalam sebulan terakhir ini, Jokowi sudah mengeluarkan 2 Peraturan Presiden untuk pembentukan wamen. Yakni Perpres No. 110/2021 pada 14 Desember 2021 tentang pembentukan Wakil Menteri Sosial. Kedua, Perpres No.114/2021 yang mengatur pembentukan Wakil Menteri Dalam Negeri.

Namun, berbagai spekulasi itu kembali dimentahkan oleh Pratikno. Eks Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan, pemerintah belum berencana menambah jumlah wamen. Penambahan wamen hanya dilakukan pada kementerian dengan beban kerja tinggi. Misalnya Kementerian Kesehatan yang punya banyak pekerjaan pada masa pandemi Covid-19.

Setahu saya belum ada rencana penambahan wamen sama sekali. Sekali lagi kan kita lihat situasinya, misalnya sekarang ini load -nya berat di kesehatan, dan di situ sudah ada wamen-nya. Jadi sementara ini enggak ada, belum ada rencana, kata Pratikno, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.

Bila mengacu perpres, lanjut Pratik, sebagian kementerian memang diberi jatah kursi wamen. Tapi bukan berarti tiap kementerian harus memiliki wakil menteri. Perpres yang dikeluarkan presiden, kata dia, hanya untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang tiba-tiba muncul, dan harus dikerjakan oleh kementerian tertentu.

Karena ini kan dunia cepat berubah, tantangan cepat berubah, seringkali ada hal tidak terduga. Mungkin ada kementerian yang dalam situasi tertentu kemudian butuh wamen, posisinya itu ada tapi kalau tidak diperlukan ya tidak diadakan, ungkapnya.

Bagaimana dengan Kemensesneg? Pratikno bilang, kementerian yang dipimpinnya itu, juga belum ada rencana untuk ditambah kursi wamen. Nggak, kita tidak ada rencana di kementerian sekretariat negara ada wakil menteri, tegasnya.

Menurut dia, kementeriannya saat ini sudah memiliki tim yang mumpuni. Kuat dan sangat lengkap. Kan kita tim ya sudah kuat ada kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, dan ada Kantor Staf Presiden. Jadi, nggak ada di Kementerian Setneg, nggak ada rencana itu sama sekali, cetus Mensesneg dua periode itu.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga keberatan dengan posisi wamen. Khusus untuk Wamensos yang Perpres-nya baru saja keluar, Hasto menilai, posisi itu tidak diperlukan saat ini.

Kalau Menteri Sosial dengan kepemimpinan Bu Risma dengan pengalaman cukup luas di situ tidak diperlukan misalnya seorang wakil menteri, beber Hasto.

Menurutnya wamen dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Apalagi, tugas kementerian saat ini sangatlah berat di tengah penanganan pandemi. Contoh Menteri Luar Negeri, kenapa ada wamen lebih banyak menjalankan tugas-tugas politik internasional di dalam upaya menunjukkan kepemimpinan Indonesia, jelasnya.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin juga menepis akan adanya reshuffle dalam waktu dekat. Dugaan itu disampaikan Cak Imin, setelah melihat belum adanya sinyal dari Jokowi untuk kocok ulang kabinet.

Sejauh ini belum ada tanda-tanda (reshuffle) yang saya tangkap, ungkap Wakil Ketua DPR itu.

Soal kursi menteri, Cak Imin berpendapat, itu merupakan kewenangan presiden dalam melihat beban kerja para pembantunya. Presiden pasti memiliki pertimbangan yang sangat matang mengapa harus menambah wamen. Ini langkah yang bagus untuk menopang kinerja pemerintahan, papar mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu.

Direktur Kajian Politik Nasional (KPK), Adib Miftahul menilai ucapan Pratik ini menghapuskan mimpi elit politik untuk mencari kekuasaan di posisi wamen. Komentar Pak Pratik menjawab isu penambahan wamen semata-mata karena untuk mengakomodir kepentingan politik bagi-bagi kue kekuasaan. Makanya, dalih omongan Pak Pratik itu perubahan begitu cepat, beber Adib saat dihubungi Rakyat Merdeka , kemarin.

Akan tetapi, beda kasus dengan Kemendagri. Dia menduga, Kemendagri bakal segera mendapatkan wamen. Alasannya beban kerja yang mulai numpuk untuk menghadapi pemilu serentak 2024. Itu rasional sekali. Tapi saya kira untuk yang lain, ini mematahkan elit-elit politik untuk mendapat jatah kue kekuasaan, di luar Kemendagri, tukas dia. [UMM]

Artikel Asli