Tiga Kadernya Kena OTT, Beringin Lagi Dipangkas?

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 07:20
Tiga Kadernya Kena OTT, Beringin Lagi Dipangkas?

Lagi, kader Golkar dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Kejadian ini memunculkan anggapan Beringin sedang digoyang.

Anggapan ini dikemukakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari yang juga putri Rahmat Effendi.

Ade menuding penangkapan ayahnya lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan upaya pembunuhan karakter dan bermuatan politis. Dia mencurigai, KPK sedang berupaya menjatuhkan citra Golkar.

Memang ini kuning (Golkarred) sedang diincar, kita tahu sama tahu siapa yang mengincar kuning, ujar Ade.

Penangkapan ini, menurutnya, upaya menjatuhkan nama baik ayahnya. Lantaran tidak ada uang yang disita dari tangan ayahnya.

Sementara uang dijadikan barang bukti oleh KPK, berasal dari pihak ketiga. Antara lain, dari kepala dinas dan camat. Itu pengembangan, tidak ada OTT, memang ini pembunuhan karakter, ujar Ade.

Apa yang disampaikan Ade, bukan hanya klaim sepihak. Sebab, banyak saksi yang ada di lokasi penangkapan. Mulai dari staf dan penghuni rumah.

Semua orang yang ada di lokasi, kata Ade, melihat secara langsung pada saat penangkapan ayahnya tidak ditemukan barang bukti uang. Namun, penyidik tetap membawanya ke markas KPK untuk diamankan.

Saksinya banyak, stafnya yang di rumah itu saksi semua. Bagaimana Pak Wali dijemput di rumah, bagaimana Pak Wali hanya membawa badan. KPK hanya membawa badan Pak Wali, tidak membawa uang sepeserpun, katanya.

Diketahui, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama sejumlah orang lainnya ditangkap KPK. Dari OTT kasus dugaan korupsi ini, KPK mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.

Uang itu berasal dari sejumlah pihak swasta, atas pembayaran biaya ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.

Selain itu, uang ditengarai berasal dari beberapa pegawai pada Pemerintah Kota Bekasi. Rahmat Effendi juga diduga menerima uang terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.

Rahmat Effendi merupakan kepala daerah asal Golkar ketiga yang dijerat KPK dalam waktu berdekatan.

Sebelumnya, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

Dodi Alex Reza merupakan anak kandung dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Dia dijadikan tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pembangunanin frastruktur tahun anggaran 2021 di Kabupaten Musi Banyuasin.

KPK mengamankan Dodi di sebuah hotel di Jakarta, kemudian langsung dibawa ke KPK. Dari kegiatan tangkap ini, KPK mengamankan uang Rp 270 juta dan Rp 1,5 miliar dari ajudan Dodi.

Terkait kasusnya, Dodi diduga telah menentukan persentase pemberian fee dari setiap nilai paket pekerjaan di Kabupaten Muba. Komitmen fee yang akan diterima Dodi yaitu Rp 2,6 miliar.

Sementara, Andi Putra merupakan tersangka dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuansing.

Dalam kasus itu, KPK menduga ada kesepakatan Rp 2 miliar untuk mengurus perpanjangan izin HGU PT Adimulia Agrolestari.

General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso, telah memberikan uang kepada Andi sejumlah Rp 700 juta di periode September dan Oktober 2021 sebagai tanda kesepakatan. [BYU]

Artikel Asli