Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Terus Digeber Pemerintah Godok Persiapan Booster

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 07:05
Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Terus Digeber Pemerintah Godok Persiapan Booster

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan, vaksinasi booster akan diprioritaskan untuk usia di atas 18 tahun.

Vaksinasi dosis ketiga itu akan dilaksanakan di kabupaten/kota dengan kriteria capaian vaksinasi dosis pertama 70 persen dan dosis kedua 60 persen.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto menyatakan, sampai saat ini terdapat 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria.

Vaksinasi booster akan diberikan pada populasi yang telah mendapat vaksinasi primer lengkap, yaitu 1/2/3 kali vaksin tergantung jenis dan kondisinya, yang pada waktu tertentu proteksi secara imunologi dan klinis telah menurun.

Vaksinasi booster akan dimulai Januari 2022 untuk peserta yang sudah mendapatkan vaksin primer minimal 6 bulan sebelumnya, ujar Agus, saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral membahas kesiapan pelaksanaan vaksinasi booster dan vaksin anak usia 6-11 tahun, kemarin.

Agus bilang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan punishment terhadap daerah yang belum mencapai 70 persen vaksin dosis 1, untuk target lansia dan anak-anak 6-11 tahun. Sebaliknya, bagi yang sudah memenuhi target, akan diberikan reward .

Hasil evaluasi awal bulan ini, Bupati Kolaka, Sultra, mampu mencapai target 70 persen dalam waktu 10 hari. Tepatnya, sejak 11 Desember 2021 dari capaian 50 persen dosis 1.

Diingatkan Agus, Pemerintah mesti berhati-hati menyampaikan komunikasi publik tentang vaksinasi booster ini. Terutama, di tingkat internasional.

Mengingat, adanya aspek equity vaksin, masih banyak negara lain yang cakupannya masih rendah, yaitu 10 persen dibawah cakupan minimal yang ditetapkan WHO (World Health Organization), tuturnya.

Di samping itu, penetapan dasar hukum pelaksanaan vaksinasi booster masih menunggu evidence-based terkait mekanisme, pembiayaan dari ITAGI yang akan mempengaruhi perubahan Perpres No. 99 Tahun 2020, dan Permenkes No. 19 Tahun 2021.

Sementara, untuk kebutuhan vaksinasi program di dalam negeri tahun 2022 dapat dipenuhi dari sisa kontrak 2021 dan hibah. Rinciannya, 97.148.300 dosis vaksin melalui hibah, yang akan datang melalui mekanisme COVAX 2022 dan 10.200.000 dosis melalui DFAT-AUS.

Sementara untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun, masih akan terus berlanjut dengan dilakukan strategi pendekatan BIAS di sekolah/satuan pendidikan lainnya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Sehingga memerlukan dukungan dari Kemendikbud Ristek, Kemenag, Kemensos, Kemenkumham dan didukung dukcapil dalam upaya permasalahan NIK yang tidak terdaftar di Pcare.

Agus memastikan, kegiatan vaksinasi anak masih bisa dilaksanakan secara baik, baik di tempat khusus seperti LPKA dan tidak ada permasalahan NIK dan kegiatan vaksinasi anak di tempat regular masih bisa berlangsung terus.

Sampai saat ini belum pernah terjadi kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) serius pada anak, jelasnya.

Terkait hal tersebut, Agus bilang, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) siap mendukung pelaksanaan vaksinasi booster dan vaksinasi anak usia 6-11 tahun.

Berdasarkan data Kemenkumham, jumlah penghuni Lapas, Rutan, dan LPKA yaitu 273.750 orang, jumlah napi/tahanan dewasa yang sudah divaksin sebanyak 182.877 orang.

Sedangkan, jumlah anak di seluruh LPKA sebanyak 2.525 orang dan yang sudah divaksin 1.484 orang, jumlah tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Lapas, rutan dan LPKA yaitu 999 orang, terdiri dari 237 dokter umum, 48 dokter gigi dan 687 orang perawat.

Sedangkan, data Kemendikbudristek menyebutkan, 3,66 juta (81 persen) dari 4,5 juta pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di satuan pendidikan yang di bawah kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) sudah menerima vaksinasi, 72 persen atau 3,26 juta di antaranya sudah 2 dosis l, dan sebanyak 298.442 (7 persen) PTK belum memperoleh vaksinasi sama sekali.

Sedangkan 555.293 orang atau 12 persen masih dalam proses pemadanan.

Agus menyebut, proses pemadanan masih terkendala lantaran 9,7 persen NIK yang belum sinkron dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), yaitu 424.107 PTK dan sebagian masih dalam proses pemadanan dengan PeduliLindungi. Data tersebut belum termasuk PTK di Kemenag dan Kemenristekdikti.

Soal laporan kasus meninggal yang diduga akibat vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Magetan, Agus bilang, Komnas KIPI telah melakukan audit bersama dengan Komda KIPI dan Dinkes setempat.

Hasil investigasi menunjukkan, tidak ada keterkaitan kasus tersebut dengan vaksinasi Covid-19. Kasus Kematian di Kabupaten Magetan juga disimpulkan unclassifiable atau tidak cukup data.

Sementara, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya mencatat sekitar 5,3 juta anak di Indonesia sudah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Adapun program vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun mulai dilaksanakan Pemerintah sejak Selasa 14 Desember 2021.

5,3 juta anak pada 19 provinsi di 114 kabupaten/kota. Masih ada yang ragu-ragu, ada juga yang menolak ya, tuturnya.

Salah satu penyebab masyarakat yang menolak vaksinasi untuk anak, karena termakan hoaks. Masih takut efek samping, tandas Nadia. [DIR]

Artikel Asli