Sekilo Ada Yang Rp 20.000 Urusan Minyak Goreng Awas, Digoreng-goreng

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 06:55
Sekilo Ada Yang Rp 20.000 Urusan Minyak Goreng Awas, Digoreng-goreng

Meski sudah dilakukan operasi pasar, harga minyak goreng tetap ogah turun. Di pasar tradisional harganya masih Rp 20 ribuan. Pemerintah harus segera jinakkan harga minyak goreng karena rakyat sudah teriak. Jika tidak, nanti bisa digoreng-goreng.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Sabtu (8/1), harga minyak goreng curah di wilayah Jakarta masih dibanderol di harga Rp 26.500 per kilogram (kg). Di Bekasi Rp 20.000, Depok Rp 20.000, Tangerang Rp 20.000 dan Bogor Rp 20.500.

Sementara untuk harga minyak goreng kemasan bermerk 1 di wilayah Jakarta juga masih dibanderol di harga Rp 26.500 per kg. Di Bekasi Rp 20.250, Depok Rp 21.500, Tangerang Rp 19.750 dan Bogor Rp 21.000.

Lalu untuk harga minyak goreng kemasan bermerk 2 di wilayah Jakarta dibanderol Rp 20.650 per kg. Sedangkan di Bekasi Rp 20.250, Depok Rp 19.900, Tangerang Rp 19.750 dan Bogor Rp 20.500.

Di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, para pedagang juga kompak menjual minyak Rp 20.000 per kg baik kemasan maupun curah. Mereka membanderol harga minyak goreng selangit karena harga di agennya masih tinggi juga.

Harga minyak lagi naik semua ini, per kg kalau yang 1 kg pol rata-rata 20 ribu paling murah itu dari harga 13 jadi 20 ribu, kata pedagang sembako di Pasar Warung Buncit, Lina, kemarin.

Masih mahalnya harga minyak goreng juga diakui pedagang sembako lain, Aan. Menurut Aan, dengan tingginya harga minyak goreng juga membuat pembeli enggan ke pasar. Aan berharap bahwa harga minyak goreng maupun bahan kebutuhan rumah tangga sehari-hari bisa normal kembali.

Pemerintah bukannya diam saja. Mereka sudah melakukan berbagai macam cara untuk menjinakan harga minyak goreng. Salah satunya dengan memberikan subsidi harga.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menggelontorkan dana Rp 3,6 triliun dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menyediakan minyak goreng murah seharga Rp 14 ribu per liter selama 6 bulan ke depan sebanyak 1,2 miliar liter. Dana itu ditujukan untuk menutup selisih harga minyak goreng di pasar dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur pemerintah beserta PPN.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bakal terus operasi pasar dengan mengguyur 11 juta liter di 47 ribu gerai pasar modern. Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menggandeng 70 pelaku usaha di industri minyak goreng untuk menjamin pasokan dalam melaksanakan program minyak goreng murah.

Menteri BUMN Erick Thohir juga ikut turun tangan. Dia mengatakan anak usaha holding perkebunan, PT Industri Nabati Lestari, tengah mengembangkan turunan CPO. Salah satu produknya adalah minyak goreng kemasan ekonomis bermerek INL.

Menurut Erick produk minyak INL akan dijual seharga Rp 14 ribu per liter. Minyak goreng tersedia dalam dua kemasan, yakni 450 mililiter (ml) dan 900 ml.

Terkait lonjakan harga minyak goreng, Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade mengusulkan, dibentuk aturan pemenuhan pasokan CPO untuk kepentingan dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO). Ia juga usul agar diberlakukan bea keluar atau pajak ekspor produk turunan CPO.

Menurut Andre, menaikkan besaran pajak kepada eksportir minyak goreng dapat dilakukan sambil mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi terkait mekanisme DMO terhadap pengusaha sawit. Dengan naiknya bea keluar untuk produk turunan CPO seperti minyak goreng diharapkan kebutuhan dalam negeri akan minyak goreng dapat terpenuhi dengan harga yang wajar.

Sementara, Peneliti Indef Sugiyono Madelan mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat menjinakkan harga minyak goreng. Jika harga minyak goreng tetap tinggi bakal bahan gorengan politik.

Menurut dia, sebenarnya pemerintah telah berusaha mengendalikan harga CPO. Seperti membuat harga acuan setiap seminggu sekali. Namun, harga acuan CPO tersebut masih kurang efektif untuk mengendalikan harga minyak goreng.

Menurut Sugiyono, masalahnya terletak pada struktur pasar produksi CPO yang oligopolistik, yang dikuasai oleh kelompok usaha tertentu. Demikian pula dengan struktur pasar minyak goreng, yang juga tidak bersaing sempurna, yaitu oligopolistik. Ada dua cara yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, memperbaiki dampak negatif terbentuknya struktur pasar dengan memberdayakan kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kedua, pemerintah harus memiliki lembaga bufer stock untuk minyak goreng. [MEN]

Artikel Asli