Pemakaian Air Tanah Kudu Distop Air Laut Sudah Tembus Sampai Ke Bundaran HI

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 06:47
Pemakaian Air Tanah Kudu Distop Air Laut Sudah Tembus Sampai Ke Bundaran HI

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi air tanah tidak bisa dianggap sepele. Tak hanya menyebabkan permukaan tanah turun, kegiatan tersebut berdampak pada masuknya air laut di bawah tanah daratan hingga mencapai 14 kilo meter (km) dari tepi pantai.

Untuk mencegah Jakarta tenggelam, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan membuat peta jalan atau rencana induk pengurangan bertahap pengambilan air tanah.

Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, faktanya Jakarta telah mengalami penurunan muka tanah sekitar 8-24 centimeter (cm). Terutama, di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara ke laut. Penyebabnya, karena penyedotan air tanah yang terus menerus.

Penyedotan air tanah membuat rongga-rongga air kosong. Kerusakan makin parah karena tekanan pembangunan gedung dan lalu lalang kendaraan berat, jelas Nirwono, saat dihubungi, kemarin.

Berdasarkan data penelitian, papar Nirwono, rongga yang kosong akibat penyedotan air tanah sudah mulai terisi oleh air laut. Yaitu, lewat intrusi air laut sampai 14 km dari pantai menjorok ke daratan. Atau, sekarang sudah sampai sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Pada saat bersamaan, akibat pemanasan global, melelehnya es di kutub utara menyebabkan permukaan air laut naik sekitar 4-8 cm per tahun di Pantura Jakarta. Untuk menghadapi fenomena itu, menurutnya, diperlukan tanggul raksasa untuk menahan air.

Sebenarnya saat banjir besar melanda Jakarta pada 1996 dan 2002, sepertiga wilayah DKI Jakarta bisa dikatakan sudah tenggelam. Kota sempat lumpuh total selama 3 hari, ungkap Nirwono.

Nirwono mengungkapkan temuan para peneliti di ITB yang tengah membuat simulasi hidrologi. Hasil dari simulasi tersebut menyebutkan, jika tidak ada upaya melakukan pembenahan radikal dalam tata kelola air dan penanganan banjir, muka pantai Jakarta sudah masuk di daerah Dukuh Atas pada tahun 2050.

Terapkan Lima Syarat

Nirwono menyampaikan lima syarat yang perlu dilakukan sebelum melarang konsumsi air tanah. Pertama, jaminan kuantitas untuk mencukupi kebutuhan air bersih warga DKI Jakarta karena saat musim kemarau, pasokan air baku akan terbatas. Kedua, jaminan kualitas air yang dipasok benar-benar siap pakai mengingat saat musim kemarau kualitas air bisa buruk dan saat musim hujan, air bisa tercampur lumpur.

Ketiga, keberlanjutan yang menjamin adanya air bersih perpipaan bagi warga Jakarta.

Ketiga hal ini kalau tidak terpenuhi jangan harap warga akan beralih menggunakan air PAM, imbuhnya.

Syarat keempat dan kelima, lanjut dia, adalah pentahapan pelarangan dan pembangunan jaringan perpipaan.

Untuk pentahapan larangan pemanfaatan air tanah, dilakukan mulai dari kawasan industri, kemudian di perkantoran, hotel dan pusat perbelanjaan karena kawasan tersebut memiliki kemampuan lebih besar menyedot air tanah.

Di hotel misalnya, jika seluruh hotel dilarang, apa jaminannya tamu hotel dapat air bersih memadai. Bisa dibayangkan musim liburan, kemudian kemarau, hotel penuh, pasokan air tidak ada, apa Pemerintah mau tanggung jawab, begitu juga di kawasan industri, ucapnya.

Tahapan pelarangan berikutnya, golongan rumah tangga yang paling besar konsumsi air tanah tetapi kemampuan menyerap air lebih sedikit dibandingkan kawasan industri atau perkantoran dan hotel.

Sementara itu, untuk tahapan pembangunan jaringan air bersih perpipaan, dapat dilakukan di zona yang paling parah terdampak kebutuhan air bersih. Yakni, di Jakarta Utara.

Kemudian, tahapan selanjutnya adalah Jakarta Barat dan Jakarta Timur bagian utara, disusul Jakarta Pusat, berurutan di seluruh wilayah Jakarta Barat dan Timur, dan terakhir di Jakarta Selatan.

Saat ini cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta baru mampu memenuhi 64 persen dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan.

Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan menggunakan air tanah secara terus menerus sehingga menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis cakupan penyediaan air minum pipa sudah 100 persen terlayani kepada masyarakat Ibu Kota sebelum 2030.

Harapannya kami bisa melayani 100 persen, Insya Allah sebelum 2030, kata Anies Baswedan di Jakarta, Senin (3/1).

Nantinya, DKI Jakarta harus mampu menyediakan suplai tambahan sebanyak 11.150 liter per detik dan tambahan infrastruktur distribusi yang mencakup 35 persen wilayah pelayanan baru untuk perpipaan kepada kurang lebih satu juta tambahan pelanggan baru pada 2030.

Anies Baswedan sudah menerbitkan kebijakan pembatasan dan pelarangan pengambilan air tanah di wilayah yang telah dilayani jaringan perpipaan PAM Jaya yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zonasi Bebas Air Tanah. [DRS]

Artikel Asli