Pedagang Pasar Girang Pemerintah Beri Subsidi Semoga Bisa Stabilkan Harga Minyak Goreng

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 06:30
Pedagang Pasar Girang Pemerintah Beri Subsidi Semoga Bisa Stabilkan Harga Minyak Goreng

Pedagang pasar gembira Pemerintah bakal menggelotorkan minyak goreng (migor) bersubsidi. Kebijakan ini diharapkan bisa menstabilkan harga komoditas tersebut.

Pemerintah berencana mengucurkan migor kemasan sederhana bersubsidi dengan harga Rp 14.000 per liter. Harga itu lebih rendah dari harga pasaran saat ini yang berkisar Rp 18.000 hingga 20.000 per liter.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menyambut baik kebijakan Pemerintah itu. Menurutnya, segala upaya memang harus dilakukan Pemerintah demi menekan harga minyak yang masih tinggi di pasaran.

Apa yang dilakukan Pemerintah sudah tepat, yang terpenting saat ini harga turun, tidak memberatkan pedagang dan masyarakat, kata Mansuri kepada Rakyat Merdeka , kemarin.

Ia berharap, migor kemasan sederhana ini digelontorkan ke pasar tradisional. Karena ujung harga jual minyak goreng berada di sana.

Apakah pedagang dilibatkan dalam kebijakan ini? Mansuri mengaku, sampai saat ini IKAPPI belum menerima informasi terkait teknis pelaksanaan penyaluran minyak goreng kemasan sederhana ini.

Kami tidak tahu nanti distribusinya seperti apa. Kita tunggu saja, tegas Mansuri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, kebijakan ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rakyat. Dan, menciptakan stabilisasi harga migor di dalam negeri.

Minyak goreng kemasan sederhana dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 1,2 miliar liter selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, kata Airlangga, dalam keterangan resminya, Kamis (6/1).

Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, biaya untuk menutup selisih harga, Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan biaya surveyor sebesar Rp 3,6 triliun akan diambil dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Selisih harga yang dimaksudnya adalah selisih harga produksi dan distribusi dengan harga eceran/retail.

Airlangga mengungkapkan, Pemerintah telah menugaskan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama BPDP KS untuk mempercepat implementasi kebijakan ini.

Dirincikannya, Menteri Perdagangan bertugas untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi serta mekanismenya, dan menyiapkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET). Sedangkan, Menteri Keuangan akan menyiapkan peraturan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih kurang harga minyak goreng oleh BPDP KS. Pemungutan ini akan mengadopsi Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN Atas Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel Oleh BPDP KS.

Selanjutnya, BPDP KS akan bertugas menyiapkan pendanaan dan pembayaran terhadap selisih harga pasar, dengan HET minyak goreng kemasan sederhana selama 6 bulan beserta PPN-nya.

Mereka juga menyiapkan pembiayaan dan menetapkan Surveyor Independen, dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan produsen penyalur minyak goreng kemasan, sesuai daftar dari Kementerian Perdagangan, tegas Airlangga.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, inisiatif Pemerintah menyediakan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 14.000 per liter, sebagai bentuk menjalankan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak pangan masyarakat sebagai warga negara.

Ini sangat baik dan kita apresiasi. Dengan langkah ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan, khususnya minyak goreng dengan harga terjangkau di tengah kenaikan harga, kata Said kepada Rakyat Merdeka .

Namun begitu, KRKP menyarankan agar ke depan dilakukan perbaikan yang lebih sistematis. Sehingga, bentuk respons Pemerintah tidak hanya terjadi saat harga pangan sudah melambung tinggi seperti saat ini.

Said mengingatkan, jika sistem pangannya tidak diperkuat maka kondisi seperti saat ini akan berulang kembali.

Sistem pangan yang kuat dan adil akan menguntungkan produsen, distributor dan konsumen. Ini memerlukan kebijakan dan kesungguhan Pemerintah, tegas Said. [NOV]

Artikel Asli