Wamensos Jangan dari Parpol

Wamensos Jangan dari Parpol

Nasional | koran-jakarta.com | Jum'at, 7 Januari 2022 - 20:52
share

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik UPH Emrus Sihombing, di Jakarta, Jumat (7/1) menyarankan, Wamensos sebaiknya bukan dari partai politik. Sebab jika dari partai politik akan lebih sulit berkerja sama dengan Mensos karena Wamensos memiliki dua "majikan". Apalagi Wamensos dari partai papan atas, dia akan berperilaku, langsung atau tidak langsung, kelihatan atau tidak kelihatan, menunjukkan "power" partainya.

Dia mengatakan itu, terkait dengan sudah ditekennya oleh Presiden Jokowi, sejumlah wakil menteri sebagaimana dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Dia mengungkapkan pada hari Kamis (6/1), Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden yang salah satunya mengatur adanya jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

"Tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Sekretariat Negara mempersiapkan rancangan Perpresnya dan Perpres ditandangani Bapak Presiden dulu bagi seluruh kementrian yang dianggap perlu oleh Bapak Presiden perlu diisi posisi wakil menteri," kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/1).

Mengenai kapan diisi dan siapa yang mengisi posisi wakil menteri itu, menurut Tjahjo sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, kata dia, jangan dilihat kenapa masih kosong. Karena semua tergantung Presiden kapan diisinya posisi wakil menteri tersebut.

"Diisi siapa dan kapan hal tersebut mutlak hak prerogatif presiden. Menteri dan Wakil Menteri kan jabatan politis ya sah-sah saja diadakan, semua tergantung beban kerja kementrian dan kepentingan politik," katanya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PAN di DPR Guspardi Gaus mengkritisi diadakannya posisi baru Wamendagri. Ia menilai posisi Wamendagri ini berpotensi menjadi beban politik bagi pemerintahan Presiden Jokowi. "Mengapa dilakukan penambahan terhadap struktur di Kemendagri, apakah ini tidak menjadi beban politik? Apakah ini tidak menjadi beban APBN dan juga kinerja," kata Guspardi.

Guspardi juga berpendapat, penambahan jabatan Wamendagri hanya akan menambah beban negara dalam hal ini pembiayaan APBN. Baginya, penambahan posisi wakil menteri belum begitu urgen saat ini."Apakah ini tidak akan menambah biaya? Apakah ini menambah beban daripada Kementerian yang bersangkutan, tentu saya juga harus mengkritisi hal demikian," ujarnya.

Menurut Emrus, khusus untuk posisi Wakil Menteri Sosial yang kabarnya akan segera diangkat Presiden Jokowi. Dia harap segera ditetapkan. Bahkan jangan sampai ditunda.

"Mengapa? Tugas dan peran Kementerian Sosial sangat dibutuhkan dan strategis di negeri ini dalam rangka memberi bantuan dan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan penyembuhan trauma akibat berbagai bencana alam yang masih sulit diprediksi hingga saat ini secara tepat. Bahkan yang perlu kita sadari, negara yang kita cintai ini salah satu negara di dunia yang paling rawan terjadi bencana alam," ujarnya.

Menurut Emrus, posisi Wamensos lebih urgen daripada Wamen lainnya seperti di Kementerian Perdagangan, karena masalah perdagangan relatif lebih bisa diprediksi dibanding kejadian bencana alam yang membutuhkan bantuan sosial dengan segera. Mestinya pengangkatan Wamensos dilakukan pada saat pengumuman susunan kabibet di awal pemerintahan Jokowi periode pertama.

"Keputusan Presiden mengangkatan Wamensos, perlu kita apresiasi. Mengingat tupoksi dan kewajiban Kemensos yang sangat luar biasa di Indonesia, sangat wajar kementerian ini paling sedikit mempunyai satu Wamensos," katanya. Tapi tentu, kata dia, keberadaan Wamensos harus menunjukkan kinerja kementerian menjadi luar biasa. Tidak boleh ada lagi bantuan tidak tepat sasaran. Dan tidak boleh ada lagi anggota masyarakat yang berhak tidak mendapat haknya dari negara.

"Jangan terjadi lagi ketidaksinkronan data mulai dari pusat ke daerah, tidak ada keterlambatan penyaluran bantuan, dan yang tak kalah pentingnya tidak boleh terjadi ke depan penyimpangan satu rupiah bantuan sosial oleh birokrat terbawah hingga kepada Wamensos dan Mensos. Jika ini dapat diwujudkan, maka keberadaan Wamensos menjadi sangat produktif, efektif dan efisien,"ujarnya.

Topik Menarik