Ngobrol Panjang Soal Riset Nasional Dengan Kepala BRIN Seperti Saya, Peneliti Itu Nggak Main Politik

Nasional | rm.id | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 13:39
Ngobrol Panjang Soal Riset Nasional Dengan Kepala BRIN Seperti Saya, Peneliti Itu Nggak Main Politik

Kepala Badan Riset Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko orangnya ceplas ceplos. Lucu tapi saklek.

Ngomongin soal problematika di Lembaga Eijkman sampai masa depan riset Indonesia dan peran Megawati Soekarnoputrisebagai Ketua Dewan Pengarah. Dia bicara buka-bukaan. Hampir dua jam ngobrol serius tapi santai, bersama sejumlah pemimpin media massa nasional, Selasa (4/1) malam.

Acara diselenggarakan secara hybrid . Tatap muka terbatas dan melalui virtual. Soal pemberhentian sejumlah periset di Eijkman tanpa pesangon, apa benar begitu?

Jadi begini. Kata Tri, Eijkman itu secara resmi kelembagaan sebetulnya belum pernah ada. Statusnya adalah unit proyek di Kemenristek, sejak tahun 1992. Tapi, mendapatkan anggaran dari APBN, sebesar Rp 30-40 miliar tiap tahunnya.

"Itu berdasarkan data DIPA yang saya catat, katanya. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, sebuah dokumen yang dibuat oleh Menteri dan disahkan Kementerian Keuangan.

Karena status Eijkman unit proyek, maka para periset di situ, diperlakukan seperti tenaga administrasi.

Saat saya menjabat Kepala LIPI dan diberi tanggung jawab terkait PNS-PNS peneliti, periset di Eijkman pernah complain . Ini bagaimana caranya ya, supaya kami bisa diangkat jadi peneliti. Saya bilang, ya nggak bisa. Karena Eijkman itu bukan lembaga, kata Tri, saat itu.

Nah, ini kan kasian ya, katanya lagi.

Dengan status seperti itu, artinya, Eijkman tidak bisa menjamin kesinambungan perisetnya. Padahal, sumber riset adakepala manusianya.

Kalau tidak bisa menjamin manusianya ada di situ, kita bisa kehilangan aset, knowledge -nya, kata Tri lagi.

Yang dibicarakan ini soal periset, bukan asisten perisetnya. Sehingga, saat pembentukan BRIN, September 2019, momentum itu digunakan untuk melembagakan Eijkman.

Itu prioritas pertama yang dikerjakan Tri, karena ingin menyelesaikan warisan masalah yang sudah sangat lama.

Kini, Eijkman sudah resmi menjadi lembaga dengan nama Pusat Riset Biomolekular Eijkman.

"Kepala-nya dipilih yang usia muda. Supaya masih kinyis-kinyis. Kalau yang usia di atas 60, sudah nggak bisa ya, papar Tri.

Mungkin pernyataan ini untuk menjawab keheranan khalayak, kenapa yang diangkat di pucuk pimpinan bukan Prof. Amin Soebandrio, yang sudah bertahun-tahun mengomandoi riset Eijkman.

Kepala Eijkman yang baru namanya Dr. Wien Kusharyoto, pakar bioteknologi.

Setelah resmi jadi lembaga pemerintah, maka periset di Eijkman bisa diangkat menjadi peneliti penuh. Dan itu dampaknya cukup berarti bagi mereka. Naik golongan pegawainya.

Sangat signifikan dan berbeda sekali, ujar Tri.

Tapi, regulasi ini, rupanya ada efek. Belakangan ketahuan, di sana banyak honorer yang direkrut dan sudah bertahun-tahun kerja.

"Padahal, pusat riset tidak boleh merekrut honorer seenaknya. Karena memakai uang negara. Tidak boleh, merekrut individu kecuali menggunakan skema PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, jelas Tri.

Kenapa? Lembaga pemerintah, apabila melakukan rekrutmen, harus terbuka. Siapa saja boleh daftar dan diterima sepanjang memenuhi kualifikasi.

"Jadi direkrut boleh, tapi alasannya, bukan karena, oh, dia sudah lama jadi asisten saya, lalu saya angkat. Ya nggak boleh begitu, katanya.

Ini uang negara, rekrutmen harus terbuka, siapa pun boleh daftar.

Kalau dia masuk, diterima, karena seleksi, bukan karena dia kawan atau saudara, atau asisten saya sejak lama, tutur Tri.

Yang mengagetkan, bahkan ada honorer yang bekerja sudah belasan tahun di situ. Karenanya, BRIN menawarkan skema. Honorer yang sudah S3, silakan mendaftar ASN sehingga bisa jadi pegawai negeri.

Yang belum S3, ditawari skema melanjutkan sekolah yang dibiayai BRIN, sekaligus meneruskan sebagai asisten periset.

Asisten periset itu artinya harus mahasiswa aktif, karena tujuannya mendidik calon talenta periset masa depan, katanya.

Kenapa harus mahasiswa aktif? Kata Tri, mahasiswa aktif itu orientasinya mencari ilmu. Dan syukur-syukur dapat honor dari posisinya sebagai asisten periset.

Jangan sampai, asisten periset itu honorer dan bukan mahasiswa aktif. Sebab, tujuannya nanti bukan cari ilmu, tapi cari penghidupan.

Para mahasiswa aktif yang jadi asisten periset ini, 3-4 tahun kemudian akan bisa dapat gelar S3, dan eligible untuk menjadi pegawai negeri, sebagai periset tetap.

Apakah syarat peneliti BRIN harus S3? Iya dong.

Itu kan kualifikasi standar global. Kalau merekrut di bawah itu, riset kita kapan majunya, jawab Tri.

Bagaimana respon para periset di Eijkman dengan tawaran itu? Ada sebagian yang sudah berproses seleksi ASN sejak Oktober sampai Desember. Memang, tidak semua mau mendaftar.

Saya juga tidak mau memaksa. Itu terserah ya, kata dia.

Kalau tidak mau jadi pegawai negeri pun, diizinkan tetap bekerja melalui mekanisme PPPK, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Bisa dikontrak 3-5 tahun.

Yang menolak itu alasannya apa ya? Kata Tri, ada yang bilang, khawatir mekanismenya menjadi birokratis.

Padahal, gaya kerja di BRIN hampir tak ada birokratisasi. Orang boleh kerja jam berapa saja. Sangat fleksibel. Fleksibel waktu, fleksibel tempat.

Kita berikan kebebasan kepada peneliti, katanya.

Tapi, di luar itu, rupanya ada juga yang keberatan karena mereka tak akan bisa lagi mengelola proyek-proyek secara mandiri, yang sebetulnya tidak dibenarkan secara regulasi.

Kalau dicek, itu mereka bisa kena tuntutan ganti rugi, atau bisa disuruh mengembalikan honornya. Jujur, saya kan kasihan. Makanya, ini saya belain mereka dengan tawaran skema itu, katanya, sedih.

Kepala BRIN juga bicara tentang politisasi dan posisi Ketua Dewan Pengarah BRIN, yang saat ini dijabat Megawati.

Bagaimana peran dan jalur komunikasinya? Apakah ada arahan khusus yang sifatnya instruktif? Adakah aroma politik di bidang riset dan inovasi?

Begini jawabannya Tri. Peneliti itu kebanyakan apolitik. Nggak main politik. Seperti saya, katanya sambil tertawa.

Dia mengakutidak melihat keterkaitan, dan tidak pernah mengkaitkan riset dengan urusan siklus politik.

Memang tidak ada perlunya juga, tambah dia.

Tapi, riset adalah urusan paling penting di semua negara maju. Dan karena itulah, lembaga terkait riset biasanya dipimpin kepala pemerintahan.

Di Jepang, misalnya dipimpin perdana menterinya. Dan di Amerika, pemimpin lembaga riset berkantor di Gedung Putih.

Mengapa Ketua Dewan Pengarahnya harus Megawati?

Kata Tri, BRIN itu sifatnya lintas bidang. Sehingga perlu dukungan di semua sektor. Tak hanya komunitas periset. Urusan anggaran, misalnya, harus bicara dengan DPR. Makanya, perlu ada unsur politisinya, pengusaha, LSM dan kampus.

Kalau di urusan politik, ya sekarang yang paling kuat Bu Mega. Dan Bu Mega punya concern kuat pada iptek, papar Tri.

Menurutnya, sikap Bu Mega ini, mungkin menurun dari Bung Karno yang juga sangat terobsesi dengan iptek.

Cara komunikasi Ketua Dewan Pengarah, kata Tri, jalurnya hanya satu pintu. Yaitu hanya dengan Kepala BRIN.

Tidak bisa, Ibu Mega bicara dengan yang strukturnya di bawah Kepala BRIN. Itu aturannya begitu, supaya tidak terjadi kericuhan komunikasi. Dan komunikasi saya (dengan Megawati), sangat intensif, katanya.

Apa saja arahan yang sifatnya sangat fundamental? Kata Tri, banyak.

Dari Presiden ada. Dari Megawati juga lebih banyak. Presiden arahannya, riset pangan. Bagaimana agar bisa maju.

Sedangkan dari Megawati, lebih fundamental menyangkut pemanfaatan keanekaragaman hayati agar punya nilai tambah dan jadi motor ekonomi nasional.

Bu Mega concern pada biodiversitas. Dan saya setuju, katanya.

Hal lain yang juga penting adalah tentang masa depan riset Indonesia.

Tri, yang ahli teori fisika partikel dari Hiroshima University Jepang ini mengatakan, problem riset ada dua.

Pertama, riset nasional selama ini didominasi pemerintah. Detailnya, 80 persen riset pemerintah, 20 persennya non pemerintah. Padahal sebaiknya tidak begitu.

Menurut standar UNESCO (Badan khusus PBB yang mengurus soal pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan), 40 persen riset baiknya non pemerintah.

Sudah dominan pemerintah, diecer-ecer pula kalau istilahnya Pak Jokowi ya, kata Tri.

Diecer-ecer, maksudnya tercecer di 24 Kementerian/Lembaga. Akibatnya, riset jadi kecil-kecil. Dan paling terasa dampaknya saat pandemi.

Ketika pandemi itulah, baru disadari, tidak ada satu pun periset kita yang selama ini mengembangkan riset vaksin. Tak ada yang punya experience soal itu.

Infrastrukturnya pun tidak ada. Bahkan, kita tidak tahu infrastruktur untuk meriset vaksin. Kita tidak mampu memitigasi itu, ujarnya.

Lalu ada yang meneliti dan membuat vaksin. Dan dengan semangat, ada yang bilang, misalnya, tahun depan Insya Allah, Indonesia punya vaksin.

Saat itu, kita nggak tahu, bahwa setelah dari laboratorium ternyata nggak bisa diserahkan ke industri begitu saja. Industrinya nggak mau terima, karena harus berstandar GMP (Good Manufacturing Process) dulu. Dan itu butuh alat dan proses yang banyak sekali, katanya.

Nah, dari hal-hal seperti itulah, akhirnya jadi terasa bahwa ada something wrong dengan riset nasional. Makanya, lanjut Tri, solusi satu-satunya, adalah menjadikan satu lembaga riset milik pemerintah dijadikan satu. Dikonsolidasikan sumber dayanya, SDM-nya, anggaran dan infrastrukturnya.

Dengan cara seperti itu, maka critical mass -nya bisa dinaikkan. Tadinya kan kecil-kecil dan tidak bisa ngapa-ngapain. Boro-boro kompetisi dengan negara lain, cetus Tri.

Bisakah semua riset nasional ini dikoordinasikan? Menurut Tri, riset adalah komunitas dan aktivitas yang sesungguhnya tidak perlu diatur.

Di dunia mana pun, tidak ada regulasi yang mengatur riset.

Pikiran dan kreativitas masa mau diatur. Nggak bisa, katanya.

Yang dilakukan BRIN adalah meregulasi dan memfasilitasi insentif. Instrumennya, infrastruktur riset, sekarang dikelola di satu manajemen secara terpusat, bukan dikelola sendiri-sendiri lagi.

Riset dan pusat riset sekarang tidak lagi jadi pemilik laboratorium, misalnya. Tapi mereka hanya jadi pemakai. Infrastruktur ini bisa dipakai siapa saja. Juga SDM-nya, papar Tri.

Kedua, jumlah periset harus banyak. Fokus BRIN bukan mau membuat riset makin bagus. Bukan itu targetnya. Tapi, bagaimana mendorong swasta bisa masuk ke riset. Dengan investasi semurah mungkin.

Jangan sampai, seperti yang selama ini terjadi, biaya riset mahal tapi hasilnya seringkali tidak jelas. Yang sifat risetnya high cost , high risk , itu pemerintah melalui BRIN.

Yang kami lakukan simpel. Semua infrastruktur, itu bisa dipakai siapa saja, sepanjang kolaborasi, gratis. Nanti, kalau berhasil, kita dapat license -nya. Kalau gagal, ya tidak apa-apa. Coba lagi. Kita tidak ada risiko. Royaltinya 30 persen akan diberikan ke periset dan 70 persen ke negara. Itu gambaran umum, kata Tri.

Penulis: Ratna Susilowati

Editor: Ratna Susilowati

Artikel Asli