Gap Data Capaian Vaksinasi di NTB Tak Kunjung Tuntas

Nasional | lombokpost | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 11:15
Gap Data Capaian Vaksinasi di NTB Tak Kunjung Tuntas

DikesMATARAM -Selisih data vaksinasi masih menjadi persoalan di NTB. Padahal pemerintah pusat memberi target bagi Pemprov NTB untuk menyelesaikan selisih (gap) pelaporan vaksinasi maksimal Desember 2021.

Masih ada selisih, totalnya sekitar 232 ribu, kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr H Lalu Hamzi Fikri.

Gap data vaksinasi terkait pada pencatatan manual yang dilakukan vaksinator di lapangan dengan laporan Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga 28 Desember 2021, selisihnya berada di angka 232.129 dosis.

Selisih terbesar berada di Kabupaten Lombok Tengah, 51.553 dosis. Disusul Lombok Barat 43.874 dosis; Kabupaten Bima 42.055 dosis; Kabupaten Lombok Utara 28.594 dosis; Lombok Timur 28.461 dosis; Kabupaten Sumbawa 18.769; Kota Bima 9.275 dosis; Kabupaten Sumbawa Barat 6.398 dosis; Kabupaten Dompu 1.835 dosis; dan Kota Mataram 1.297 dosis.

Dari jumlah selisih vaksinasi, disebut Fikri, 40 persennya disebabkan administrasi kependudukan. Sehingga membutuhkan intervensi langsung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), saat pelaksanaan vaksinasi.

Kalau bisa selesai di Dukcapil, bisa mengurangi lebih banyak gap data vaksinasi kita, ujar Fikri.

Selisih yang muncul terletak pada lebih tingginya pencatatan manual, dibandingkan data terinput pada KPCPEN. Meski tidak bisa memenuhi target menyelesaikan gap data pada akhir tahun, jumlah selisih sudah lebih sedikit. Jika dibandingkan dengan angka pada November 2021 lalu. Saat itu, data gap vaksinasi mencapai 304.895 dosis. Artinya dalam satu bulan terakhir satgas berhasil memangkas selisih sebesar 72.766 dosis.

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bayu Teja Muliawan menyebut, gap data bersumber dari keterlambatan input, delay pada sistem, hingga administrasi kependudukan. Penyelesaian kendala pada administrasi kependudukan, bakal melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Di input data, NTB sudah ada batalion PCare. Yang sistem, akan kita bantu supaya tidak ada masalah, ujar Bayu, yang juga merupakan Koordinator Bina Wilayah Kemenkes untuk NTB.

Meskiselisihdatavaksinasicukup besar, ia memastikan tidak akan mempengaruhi droppingvaksinuntuk Provinsi NTB. Kemenkes tetap mendukung percepatanvaksinasiuntuk seluruh wilayah di NTB.

Logistikvaksinkita dukung. Tentu dengan diikuti dengan proses percepatan dan penyelesaian administrasinya, tutur Bayu. (dit/r5)

Artikel Asli