KSP Nilai Larangan Ekspor Batubara Upaya Bersama Hadapi Krisis Energi

Nasional | beritabaru.co | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 04:04
KSP Nilai Larangan Ekspor Batubara Upaya Bersama Hadapi Krisis Energi

Berita Baru, Jakarta Kantor Staf Presiden (KSP) menilai kebijakan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor batubara merupakan upaya gotong royong nasional dalam menghadapi tantangan krisis energi yang terjadi di dunia.

Krisis energi global telah mendorong seluruh dunia berebut sumber energi yang andal termasuk batubara dari Indonesia. Karena itu kita sebagai bagian elemen negara harus bersama-sama berkontribusi, baik itu pemerintah, masyarakat, PT PLN maupun pengusaha pertambangan nasional, kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta, Kamis (6/1).

Menurut Febry, instruksi Presiden Jokowi mengedepankan pasokan batubara guna memenuhi kebutuhan domestik merupakan perwujudan amanah konstitusi UUD 1945, dan bentuk konsistensi dalam mencukupi kebutuhan listrik bagi 270 juta rakyat Indonesia.

Ini gestur asli dari Presiden ketika dia harus berpihak pada kepentingan rakyat, ujarnya.

Febry juga mengingatkan agar perusahaan tambang tidak melanggar aturan penjualan batubara untuk dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sesuai Undang Undang No.3/2020 tentang Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah No.96/2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah tidak membabi buta melarang ekspor batu bara. Pemerintah mengapresiasi bagi perusahaan yang sudah memenuhi komitmen DMO batubara, tapi juga tidak segan untuk mencabut ijin perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban DMO itu, tutur Febry.

Ia menambahkan, dalam jangka menengah dan panjang, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membangun mekanisme DMO yang permanen guna memenuhi kebutuhan listrik nasional dan adaptif terhadap tantangan krisis energi global.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor batubara periode 1-31 Januari 2022 guna menjamin pasokan bagi pembangkit listrik dalam negeri.

Pelarangan ekspor sementara tersebut, berlaku untuk perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, serta PKP2B.

Artikel Asli