Tata Kelola Penyaluran BPNT Wajib Dibenahi

Nasional | lombokpost | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 10:30
Tata Kelola Penyaluran BPNT Wajib Dibenahi

MATARAM -Ombudsman RI (ORI) Perwakilan NTB berharap ada perbaikan tata kelola penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di sepuluh kabupaten/kota. Laporan kami (tahun lalu) banyak didominasi penyelewengan bansos, kata Kepala ORI NTB Adhar Hakim, kemarin (5/1).

Adhar menyebut, penyaluran BPNT rawan terjadi pelanggaran serta perbuatan maladministrasi di seluruh kabupaten/kota di NTB. Dengan laporan terbanyak didominasi di wilayah Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan Kota Mataram, yang mencakup 230.202 keluarga penerima manfaat (KPM). Ini merata di kabupaten/kota, sebut Adhar.

Terjadinya maladministrasi bermula dengan pelanggaran ketentuan dalam penyaluran BPNT. Bahkan ORI NTB menemukan adanya unsur manipulasi dalam proses penyaluran.

Dari investigasi lapangan dan pemeriksaan tertutup kepada KPM, pengelola Elektronik Warung Gotong Royong atau e-Warong, serta dinas sosial di kabupaten, terungkap banyak temuan. Mulai dari buruknya kualitas pangan yang diterima KPM hingga kuantitas barang yang kurang dan tidak sesuai ketentuan.

Ada juga kita temukan pemaksaan pola pembagian berupa paket, yang ditentukan sepihak, ungkapnya.

Padahal, jika merujuk pada Pedoman Umum Program Sembako dan Permensos Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyaluran BPNT, KPM dapat memilih pangan sesuai kebutuhan. Adapun e-Warong dilarang membuat paket-paket bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang ditentukan sepihak. Sehingga membuat KPM tidak mempunya pilihan.

Pedoman tersebut tidak sepenuhnya dijalankan. Di sejumlah tempat, kata Adhar, pangan yang dibeli KPM telah dipaketkan. Bahkan ada E-Warong sudah menerima paketan langsung dari supplier. Berupa beras 10 kilogram, daging, telur, kacang-kacangan, dan buah yang dibanderol Rp 200 ribu. KPM akhirnya tidak bebas memilih sesuai kebutuhan mereka, sebut Adhar.

Temuan lainnya, ORI NTB menemukan profil e-Warong tidak sesuai Pedoman Umum. Banyak yang merupakan konter ponsel dan vape store. Kemudian aktif sebagai penyalur BPNT ketika waktu penyaluran tiba.

Adhar mengatakan, praktek tersebut berpotensi terjadi maladministrasi. Bahkan tindak pidana korupsi. Lebih parahnya, program pemerintah untuk membantu masyarakat dan mendorong pertumbuhan UMKM, tidak berjalan maksimal.

Ombudsman dengan cara memaksa, perbaiki mekanisme ini. Kita sudah minta setiap kepala daerah dan dinas sosial, untuk evaluasi dan pengawasan ketat, tandas Adhar. (dit/r5)

Artikel Asli