Partai Oposisi Minta Penjabat Kepala Daerah Harus Netral

Nasional | jawapos | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 09:23
Partai Oposisi Minta Penjabat Kepala Daerah Harus Netral

JawaPos.com Pada 2022 ini sebanyak 101 kepala daerah akan habis masa jabatnya. Sehingga kekosongan jabatan itu harus diisi oleh penjabat gubernur atau pejabat bupati dan wali kota hingga tahun 2024.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, pengangkatan penjabat kepala daerah haruslah transparan dan akuntabel. Sebab akan menjadi preseden buruk jika penjabat yang dipilih tidak netral.

Prosesnya mesti transparan dan akuntabel. Karena bahaya sekali jika terpilih, mereka yang tidak netral, ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (6/1).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, penjabat kepala daerah tidak boleh menjadi kaki tangan kekuasaan. Sehingga tidak boleh memihak kelompok manapun.

Pastikan semua penjabat sementara netral dan tidak memihak. Tidak boleh jadi kaki tangan kekuasaan, katanya.

Mardani juga meminta agar proses rekruitmen penjabat kepala daerah bukan karena suka atau tidak suka. Melainkan dipilih berdasarkan kapasitas dan profesionalitasnya.

Pastikan rekruitmen penjabat sementara kepala daerah didasari kapasitas dan profesionalitas. Tidak boleh like and dislike, ungkapnya.

Diketahui, ada 101 Kepala Daerah habis masa jabatannya tahun 2022. Kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal diisi oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.

Dari 101 kepala daerah masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Rinciannya, 7 gubernur, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan habis masa jabatannya. Kemudian, ada 76 bupati dan 18 walikota yang juga habis masa jabatannya tahun ini.

Adapun, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat (10) dijelaskan penjabat gubernur yang mengisi kekosongan jabatan gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara pada ayat (11) dijelaskan untuk mengisi kekosongan bupati/wali kota diangkat penjabat bupati/wali kota dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Artikel Asli