Penegak Hukum Perlu Bangun Zona Integritas

Nasional | koran-jakarta.com | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 08:01
Penegak Hukum Perlu Bangun Zona Integritas

JAKARTA - Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung perlu membentuk zona integritas guna menekan korupsi. Imbauan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (5/1).

"Aparat penegak hukum juga perlu membangun zona integritas untuk menekan praktik korupsi," tandasnya. Sedangkan terkait usulan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dinilai meningkat. Dari 3.691 unit kerja pada tahun 2019 menjadi 4.402 pada tahun 2020. Usulan ini berasal dari 259 instansi pemerintah.

Hasilnya, sebanyak 558 unit kerja ditetapkan menjadi WBK atau WBBM. Ini terdiri dari 486 unit WBK dan 72 unit WBBM. Pembangunan zona integritas dilakukan pula di 280 unit pelayanan yang rentan korupsi.

Selain itu, lanjut Tjahjo, zona integritas juga diimplementasikan pada unit layanan strategis tertentu. Antara lain kantor pertanahan, syahbandar, lembaga pemasyarakatan, bea cukai, imigrasi, BP2MI, dan unit layanan pendidikan. Reformasi birokrasi terlihat juga dari kenaikan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Predikat B (baik) meningkat untuk kementerian dan lembaga dengan men capai 95,24 persen. Sedang untuk pemerintah provinsi sebesar 97,06 persen. Untuk pemerintah kabupaten dan kota baru mencapai 63,98 persen.

Menurut Tjahjo, hasil perbaikan reformasi terlihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah. Setidaknya itu diperlihatkan oleh Indeks Pelayanan Publik yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2017, indeknya baru 3,33. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 3,84.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik tidak lepas dari semakin naiknya kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap berbagai permasalahan," ujar Tjahjo.

Sistem pengelolaan pengaduan 34 kementerian, 100 lembaga, dan 524 pemda telah terhubung dengan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). "Keterhubungan ini diharapkan dapat dengan cepat merespons laporan yang mencapai rata-rata 466 aduan per hari," tuturnya.

Perubahan yang signifikan terkait reformasi birokrasi, kata dia, diperlihatkan dalam bidang pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Sepanjang 2017-2021 telah dibangun 50 MPP di berbagai kota dan kabupaten.

Dengan adanya MPP, masyarakat cukup datang ke satu gedung untuk mendapat banyak layanan. Pelayanan yang cepat dan terintegrasi ini juga diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi daerah.

Dia juga mengungkapkan penyederhanaan birokrasi. Menurut Tjahjo, ada 46.159 unit organisasi jabatan administrasi yang dihapus. "Pengurangan ini merupakan progres penyederhanaan birokrasi yang terus dilakukan," tuturnya.

Artikel Asli