Berkaca Dari Kasus Larangan Ekspor Batubara Politisi+Pengusaha Tak Berani Melawan Jokowi

Nasional | rm.id | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 07:40
Berkaca Dari Kasus Larangan Ekspor Batubara Politisi+Pengusaha Tak Berani Melawan Jokowi

Presiden Jokowi sangat dihormati politisi dan pengusaha. Hal ini terlihat dari kasus larangan ekspor batubara. Ketika Jokowi turun tangan, politisi dan pengusaha tak berani melawan. Semuanya tunduk.

Larangan ekspor batubara pertama kali diumumkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin awal bulan ini. Menurut dia, larangan berlaku sementara dari 1-31 Januari 2022. Larangan ekspor bertujuan untuk memasok kebutuhan batubara PLN.

Persediaan batubara pada PLTU Grup PLN dan Independent Power Producer (IPP) saat ini kritis dan sangat rendah. Sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional, ujar Ridwan awal bulan ini.

Oleh karena itu kepada pemegang izin pertambangan wajib mengutamakan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri. ESDM mengatakan ekspor boleh dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri.

Mendengar adanya larangan ini, para pengusaha menolaknya. Politisi juga mengkritisinya. Alasannya macam-macam. Mulai ganggu kontrak sampai perekonomian.

Misalnya, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) dan Kamar Dagang Industri (Kadin) yang menilai kebijakan larangan ekspor batubara sangat tergesa-gesa, tanpa pembahasan dengan pelaku usaha. Kebijakan ini juga akan berdampak pada pemulihan ekonomi.

Para politisi tak mau ketinggalan. Misalnya Wakil Ketua Komisi VII DPR, Maman Abdurahman. Politisi Golkar itu menilai larangan ekspor kurang tepat. Sebab, kelangkaan batubara terhadap PLTU milik PLN, merupakan buah dari aksi korporasi BUMN setrum itu sendiri. Yakni, cenderung memilih kontrak jangka pendek dengan pemasok batubara.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi VII DPR, Nasyirul Falah Amru. Dia tidak sepakat larangan itu. Menurutnya, saat ini waktu yang tepat menggenjot perekonomian nasional melalui batubara yang harganya terbilang tinggi. Sekalipun alasannya DMO, politisi PDIP itu meminta pemerintah agar tidak dipukul rata.

Mendengar banyaknya penolakan, Jokowi turun tangan. Ia menegaskan, pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN dan anak perusahaannya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam (SDA) lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.

Hal ini merupakan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dia memerintahkan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri.

Ini mutlak. Jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu, bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor. Tapi juga pencabutan izin usahanya, ancam Jokowi.

Mendengar sikap tegas Jokowi yang mendukung larangan ekspor batubara membuat sikap pengusaha dan politisi berubah. Para pengusaha jadi mendukung larangan ekspor batubara. Politisi juga rame-rame mendukung kebijakan itu.

Bagaimana penilaian pengamat dengan sikap para pengusaha dan politisi yang berubah sikap ketika diingatkan Jokowi?

Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai, pengusaha dan politisi tidak akan ada yang berani melawan Jokowi karena dia yang pegang kendali di Republik ini. Jika hanya seorang menteri yang bicara, akan dianggap angin lalu oleh para politisi dan pengusaha, kata Ujang, tadi malam.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, pengusaha dan politisi harus menghargai keputusan Jokowi. Lagipula, apa yang diminta orang nomor wahid di Indonesia itu sudah tepat. Bahwa SDA harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Jadi para pengusaha dan politisi sudah sepatutnya melakukan dan menanggapi positif pesan yang disampaikan. Para pengusaha kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih tinggi lagi bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Para pengusaha dan politisi harus mempunyai moral hazard juga, pungkasnya. [MEN]

Artikel Asli