7 Gubernur Habis Jabatannya Tahun Ini Semua Mata Tertuju Ke Tito

Nasional | rm.id | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 07:45
7 Gubernur Habis Jabatannya Tahun Ini Semua Mata Tertuju Ke Tito

Tahun ini, 7 gubernur bakal habis masa jabatannya. Sementara, Pilkada serentak baru akan digelar pada 2024. Siapa yang akan ditunjuk sebagai penjabat pengganti, berada di tangan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Karena posisi strategis ini, tak heran semua mata tertuju ke Tito.

Siapa saja 7 gubernur yang bakal habis masa jabatannya? Pertama, Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakilnya Andika Hazrumy. Wahidin dan Andika resmi memimpin Banten sejak dilantik Presiden Jokowi pada 12 Mei 2017. Keduanya, bakal habis masa jabatannya pada 15 Mei 2022.

Kedua, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan wakilnya Abdul Fatah yang memimpin sejak 12 Mei 2017. Keduanya, juga akan purna tugas pada 15 Mei 2022. Ketiga, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Masa jabatan keduanya habis pada 15 Mei 2022, setelah resmi memimpin Gorontalo sejak 12 Mei 2017.

Keempat, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal dan Wakil Gubernur Eny Anggraeny Anwar. Setelah dilantik pada 12 Mei 2017, masa jabatan keduanya akan selesai pada 15 Mei 2022. Kelima, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan wakilnya, Mohamad Lakotani. Masa jabatan keduanya akan berakhir pada 15 Mei 2022. Kedua putra asli Papua itu memimpin Papua Barat sejak 12 Mei 2017.

Keenam, yakni Gubernur Aceh Nova Iriansyah akan menyusul keenam gubernur lainnya. Nova akan mengakhiri masa jabatannya pada 5 Juli 2022. Awalnya, Nova menjabat sebagai wakil gubernur, tapi sejak 5 November 2020 diangkat menjadi gubernur menggantikan Irwandi Yusuf yang terjerat kasus korupsi. Posisi Wakil Gubernur Aceh yang ditinggalkan Nova hingga saat ini masih kosong. Penyebabnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara partai pengusung.

Terakhir dan paling banyak mendapat perhatian, yakni kursi Gubernur DKI yang saat ini dipimpin Anies Baswedan dan bersama Ahmad Riza Patria. Anies dan Riza akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Anies memimpin DKI Jakarta sejak dilantik Presiden Jokowi pada 2017.

Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada DKI setelah mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Namun, Sandiaga mengundurkan diri karena menjadi cawapres di Pilpres 2019. Posisi yang ditinggalkan Sandi kemudian diisi oleh Ahmad Riza Patria.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, kekosongan kursi kepala daerah tingkat I itu akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur sampai terpilihnya gubernur definitif. Sementara, berdasarkan UU tersebut, Pilkada serentak baru akan digelar tahun 2024. Tepatnya, setelah Pileg dan Pilpres.

Proses pengangkatan penjabat (Pj) gubernur sementara telah diatur di Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada. Dalam aturan tersebut, masa jabatan Pj Gubernur akan berlangsung sampai dilaksanakannya Pilkada. Ketentuan Pj Gubernur itu berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (11).

Sedangkan untuk pengangkatan penjabat bupati atau wali kota itu berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal 201 UU tentang Pilkada.

Hingga saat ini, Tito belum memutuskan siapa yang akan ditunjuk sebagai Pj Gubernur. Namun, Tito pernah membuka opsi untuk melibatkan perwira TNI-Polri aktif untuk menjabat sebagai Pj Gubernur.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menegaskan, penunjukan Pj kepala daerah merupakan kewenangan penuh pemerintah. Penunjukkan penjabat kepala daerah murni kewenangan Presiden dan Mendagri, kata Luqman dalam keterangannya, Rabu (5/1).

Jadi, Jokowi maupun Tito tidak perlu lagi melakukan konsultasi, apalagi meminta persetujuan dari DPR terkait Pj kepala daerah. Politisi PKB itu menegaskan tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak pemerintah.

Sungguh saya minta Presiden dan Mendagri menyiapkan cara yang tepat untuk mengidentifikasi melakukan profiling calon-calon penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk, ujarnya.

Terpenting, dia mengingatkan Tito supaya tidak menjadikan penunjukan Pj kepala daerah sebagai kendaraan politik untuk kepentingan Pemilu dan Pilpres 2024. Ratusan Pj tidak boleh dirancang untuk menjadi batalion politik yang akan bekerja untuk kepentingan partai atau capres dan cawapres tertentu tahun 2024, tegas dia.

Penunjukan Pj kepala daerah harus memenuhi aspek normatif yang dipersyaratkan undang-undang. Selain itu juga harus dijauhkan dari upaya pihak tertentu membangun kaki tangan politik partisan untuk kepentingan Pemilu atau Pilpres 2024, tekan politisi dapil Jawa Tengah VI itu.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang. Politisi PDIP itu meminta Kemendagri bertindak selektif dalam menjaring calon PJ Gubernur yang akan diusulkan kepada Presiden.

Bila perlu dilakukan fit and propert terlebih dahulu melalui Pansel (Panitia Seleksi), ujarnya.

Anggota Komisi II Fraksi PAN Guspardi Gaus menjelaskan, Pj gubernur biasanya dijabat Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon 1 dari Kemendagri. Namun jika banyak daerah yang perlu diisi Pj, pemerintah perlu mengambil pejabat setara dari kementerian lainnya juga.

Ketentuan itu harus dari ASN, dari Dirjen. Dirjen itu tidak harus dari Kemendagri, bisa juga dari kementerian lain, kata Guspardi.

Namun, dia menolak opsi dilibatkan unsur TNI-Polri sebagai Pj Gubernur. Alasannya, Pj Gubernur ini merupakan jabatan politis. Sementara, TNI-Polri dilarang ikut berpolitik di Tanah Air.

Oleh karena itu, jangan sampai Kemendagri menyeret TNI-Polri (untuk) mengisi jabatan yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh Kemendagri dari orang dalam, ujarnya.

Sementara itu, pakar otonomi daerah Djohermansyah Johan justru menitikberatkan Jokowi dalam menentukan kepala daerah selevel gubernur. Kata dia, Jokowi bertanggungjawab untuk menunjuk dan mengeluarkan keputusan presiden (Kepres) terkait pengangkatan Pj gubernur.

Jadi kalau penjabat gubernur dari ASN para eselon I itu diterbitkan keppres. Keppres yang tanda tangan kan presiden bukan Mendagri. Walaupun usulan nama-nama bisa dari Mendagri, tetapi yang berwenang menetapkan dan menentukan adalah presiden, sebut Johan, kemarin. [UMM]

Artikel Asli