Keruwetan Menambang Pendapatan dari Parkir Kendaraan

Nasional | jawapos | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 07:42
Keruwetan Menambang Pendapatan dari Parkir Kendaraan

JawaPos.com- Menambang pendapatan dari retribusi parkir kendaraan, tak ubahnya mengurai benang ruwet. Sejauh ini, banyak kabupaten/kota mengalami problem serupa. Potensi begitu jumbo. Namun, capaian yang masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) kecil. Tidak sebanding.

Berpotensi besar bocor. Tapi, kemana saja kebocoran hasil retribusi parkir itu mengalir, terasa gelap.

Problem tersebut juga terjadi di Surabaya Raya. Untuk mengurai benang ruwet itu, setiap daerah pun memilih kebijakan berbeda. Di Surabaya ada parkir progresif. Di Sidoarjo melelang titik parkir ke pihak swasta. Lalu, di Gresik menerapkan pembayaran nontunai (cashless) per 1 Januari 2022.

Di Kota Pudak Gresik, ada 116 titik diterapkan sistem pembayaran parkir nontunai itu. Pemilik kendaraan wajib mengunduh aplikasi. Pembayarannya dengan men-scan QRIS. Namun, penerapannya tidak semulus bayangan.

Rabu siang (5/1), Jawa Pos menelusuri penerapan sistem itu di area parkir Jalan Samanhudi. Di lokasi itu terlihat cukup ramai. Belasan juru parkir (jukir) yang bertugas di 13 titik sepanjang jalan Pasar Gresik itu, terlihat sangat sibuk. Mereka terlihat saling membantu untuk dapat melaksanakan sistem itu.

Begitu kendaraan datang, para jukir bergegas membantu memarkir pemilik kendaraan. Baik sepeda motor maupun mobil. Ketika ada kendaraan yang akan keluar selepas parkir, mereka pun keteteran. Maklum, jika mengkalkukasi waktu, penggunaan sistem cashless itu lebih lama beberapa menit.

Jika sistem cash, pengguna jasa parkir biasanya langsung memberikan uang cash Rp 2.000 ke juru parkir ketika motor hendak berjalan. Jika dihitung, waktunya tidak sampai satu menit.

Berbeda dengan sistem cashless? Jawa Pos mencoba penggunaan sistem itu. Ketika datang di Pasar Gresik, kendaraan langsung dihampiri jukir untuk dirapikan. Setelah rapi, jukir bergegas menuju kendaraan lain yang juga datang atau yang akan keluar.

Setelah parkir selesai, Jawa Pos mengambil kendaraan. Jukir pun datang dengan menunjukan kertas seukuran smartphone. Lantas, dengan aplikasi pembayaran digital OVO, kertas itu pun di-scan QRIS. Aplikasi itu langsung membuka halaman merchant Dishub Gresik. Pengguna lantas memasukkan nominal uang yang harus dibayar. Tulis pada papan ketik layar smartphone angka Rp 2.000. Setelah itu, klik lanjutkan. Barulah pembayaran berhasil.

Ketika pembayaran sudah berhasil, jukir mengeluarkan kendaraan. Jika ditotal waktu yang digunakan untuk pembayaran QRIS ini sekitar satu menit lebih. Itu pun kalau lancar. Pemilik kendaraan tidak gagap teknologi.

Arif, salah seorang jukir di Pasar Gresik mengatakan, sejak Rabu (5/1) pagi, salah satu aplikasi pembayaran nontunai trouble. Pembayaran pun parkir tertunda melalui aplikasi tersebut. Tulisannya gagal, tapi nanti bisa kalau sudah tidak trouble, katanya.

Jalan Samanhudi memang salah satu titik yang menggiurkan untuk menambang pundi-pundi pendapatan parkir. Ada ribuan kendaraan setiap hari. Namun, kategori pengguna, mayoritas usia 30 ke atas.

Arif mengaku, di wilayahnya penerapan parkir nontunai itu kerap dijumpai kendala ketika membayar dengan QRIS. Terutama ibu-ibu yang harus mengoperasionalkan scan barcode. Di sini banyak yang meminta bantuan bayar pakai HP jukir karena tidak bisa operasionalkan pembayaran sendiri. Ada juga yang tidak punya aplikasinya. Akhirnya, bayarnya tetap ke jukir juga dengan uang cash, jelasnya.

Tak ayal, kondisi itupun membuat para jukir keteteran di lapangan. Penggunaan QRIS itu memakan waktu lebih lama. Barcode ini kalau bisa dibuat permanen. Jadi pengguna jasa scan sendiri. Kemudian, pembayaran itu langsung ada kategori motor atau mobil agar tidak perlu memasukan nominalnya, usulnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Gresik Edy Hadi Siswoyo menyampaikan, apabila sistem parkir nontunai ini masih tahap penyempurnaan. Pihaknya akan memperbaiki secara bertahap ke depan.

Yang jelas, penerapan teknologi itu bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Selama ini, setoran sangat minim. Di Jalan Samanhudi Pasar Gresik, misalnya. Dengan sistem lama, hanya setor Rp 3 juta per hari. Padahal, saat uji coba cashless kemarin, hanya dua jam dikantongi Rp 3,5 juta.

Ini sistem baru. Jadi masih perlu banyak penyempurnaan dan itu kami lakukan terus, ujarnya.

Karena itu, Edy menyebut, saat ini pemkab terus mematangkan penerapan sistem cashless. Selain itu, memetakan untuk tempat parkir khusus (TPK). Untuk TPK ini biasanya pengelola langsung menyetor ke pemkab sebesar Rp 300-500 ribu per hari. Padahal, jika dihitung-hitung kembali, bisa dinaikkan sampai 100 persen.

Ke depan, lanjut dia, 116 titik parkir itu akan dinaikkan target pendapatannya. Dia mencontohkan, Jalan Samanhudi dari Rp 3 juta per hari naik menjadi Rp 7,5 juta. Untuk titik lainnya, Edy menyebut akan menyesuaikan dengan potensi keramaian dari masing-masing titik. Ini sedang kami petakan terus, imbuhnya.

Sementara itu, menurut Sekertaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi, dalam APBD 2022, target PAD dari parkir tepi jalan umummencapai Rp 8 miliar. Selama bertahun-tahun hanya terealisasi sekitar Rp 1 miliar lebih. Padahal, dari kajian tim ahli perguruan tinggi bersama dishub, potensi di 116 titik bisa mencapai Rp 27 miliar per tahun.

Dengan catatan retribusi parkir ini ditangani sendiri oleh dishub bekerja sama tim dan para juru parkir profesional serta didukung semua kebutuhan oleh pemerintah daerah, ujarnya.

Hamdi menyebut, target rasional dari retribusi parkir tepi jalan seharusnya bisa Rp 20 miliar pada 2022. Namun, karena masih tahap awal, akhirnya legislatif ingin target Rp 8 miliar saja.

Kami tetap mengapresiasi langkah pemkab dengan mau menaikan target parkir itu, serta terus mendorong untuk melaksanakan sistem cashless ini, ungkapnya.

Artikel Asli