Respons Permintaan Presiden Jokowi DPR Siap Sahkan RUU TPKS

Nasional | rm.id | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 07:00
Respons Permintaan Presiden Jokowi DPR Siap Sahkan RUU TPKS

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar sependapat dengan Presiden Jokowi tentang pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dia bilang, RUU TPKS sangat penting dan mendesak.

Saya sudah meminta teman-teman Fraksi PKB di DPR menjadi garda terdepan mengawal RUU itu, ujar Gus Muhaimin-sapaan Abdul Muhaimin Iskandar melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta DPR segera mengesahkan RUU TPKS menjadi Undang-Undang (UU). Jokowi berharap, disahkannya RUU tersebut bisa memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual.

Melanjutkan keterangannya, Gus Muhaimin memperkirakan, penuntasan seluruh pembahasan dan pengesahan RUU TPKS menjadi UU tidak lama lagi.

Soal undang-undang, saya optimistis awal bulan ini menjadi RUU inisiatif DPR yang segera dibahas bersama-sama. RUU ini sudah kita sepakati untuk segera diputuskan Januari ini, ungkap dia.

Lebih lanjut, Ketua Umum PKB ini mengajak seluruh elemen bangsa melawan kekerasan seksual bersama-sama. Masyarakat harus memiliki kepedulian dan kesadaran tinggi tentang rusaknya lingkungan tanpa adanya kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual.

Gerakan anti-kekerasan seksual harus dimasifkan. Dan upaya perlawanan terhadap kekerasan seksual harus disadari sampai lapisan terbawah. Teman-teman yang belum memiliki pendidikan memadai, kita berdayakan agar bisa melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual, katanya.

Diketahui, RUU TPKS telah sembilan tahun dibahas, sejak pertama kali masuk sebagai usulan masyarakat ke DPR. Pada masa kerja DPR periode 2014-2019, RUU ini gagal lolos dari Komisi VIII DPR.

Pada periode 2019-2024, RUU tersebut dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Tanggal 8 Desember 2021, usulan RUU TPKS disetujui tujuh dari sembilan fraksi di DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Fraksi Partai Golkar menunda menyetujui dengan alasan akan melakukan sejumlah konsultasi publik, dan Fraksi PKS menolak tegas.

Sementara, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, Baleg DPR sudah merampungkan pembahasan RUU TPKS.

Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses, kata Puan dalam keterangan resminya, kemarin.

Puan berharap, setiap mekanisme yang berjalan dalam pembahasan RUU TPKS nantinya dapat berjalan dengan lancar.

Respons positif Bapak Presiden ini kami harap agar ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Surpres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR, ucap dia.

Puan mengingatkan, kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat darurat. Dukungan dari semua elemen bangsa terhadap RUU TPKS diperlukan agar korban kekerasan seksual dapat lebih mendapatkan jaminan perlindungan sosial dan hukum.

Dengan adanya UU TPKS nanti, kita harapkan kasus-kasus kekerasan seksual tak terjadi lagi dan negara bisa memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap warganya lebih maksimal, khususnya kaum perempuan dan anak, tutur Puan.

DPR tengah menjalani masa reses sejak 17 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022. DPR akan kembali memasuki masa sidang dan menggelar Rapat Paripurna perdana pada tahun ini pada Selasa (11/1). [ONI]

Artikel Asli