Pertumbuhan Ekonomi 2021 Hanya 3,7 Persen

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mendapatkan sambutan antusias dari wajib pajak.

Jangankan negara, rumah tangga pun harus kencangkan ikat pinggang.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 hanya akan mencapai 3,7 persen. Angka ini di bawah asumsi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar 5 persen.

"Yang tadinya diperkirakan menjadi tahun pemulihan dengan pertumbuhan 5 persen, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya di 3,7 persen," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa 2021 di Jakarta, Senin (3/1).

Meski pada kuartal II 2021, perekonomian telah tumbuh tinggi hingga 7,07 persen, pada kuartal III pertumbuhan ekonomi mengalami pelemahan menjadi hanya tumbuh 3,5 persen karena penyebaran Covid-19 varian Delta.

Di samping itu, pada kuartal I-2021 pertumbuhan ekonomi tercatat masih minus 0,7 persen year on year . Pasalnya libur Natal dan Tahun Baru 2021 sempat menyebabkan kasus Covid-19 naik hingga pemerintah memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Maret 2021.

"Di kuartal IV-2021 kita proyeksikan mudah-mudahan bisa mencapai 5 persen. Jadi, keseluruhan tahun 2021 ada di kisaran 3,5 hingga 4 persen," kata Sri Mulyani.

Kinerja Ekspor

Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV-2021 bisa mencapai 5 persen didukung oleh penguatan aktivitas ekonomi, seperti ekspor dan impor yang diperkirakan akan meningkat terutama karena kinerja ekspor nonmigas.

Begitu pula investasi juga diproyeksikan tumbuh seiring dengan perbaikan rantai pasok dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Di samping itu, konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan menguat di kuartal IV- 2021, terutama pada kategori transportasi dan leisure yang sempat tertahan karena penyebaran varian Delta di kuartal III-2021.

Selain itu, Menkeu menyatakan dalam dua hari pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela atau PPS, sudah terdapat 195 wajib pajak yang melakukan pendaftaran. Hingga hari ini, program PPS telah berjalan tiga hari dan akan berlangsung hingga enam bulan ke depan atau hingga 30 Juni 2022.

Menurutnya, program tersebut mendapatkan antusias yang baik dari para wajib pajak (WP). Hal itu terlihat dari banyaknya pendaftar program PPS-yang sering disebut sebagai tax amnesty jilid II-dalam dua hari pertama.

Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, mengatakan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 2022 adalah bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan produksi ekonomi yang bisa berselancar di tengah ketidakpastian.

"Seperti pertanian, sudah terbukti bisa eksis bahkan tumbuh di saat pandemi. Itu bisa di- push . Di level global masih penuh ketidakpastian, tapi konsumsi dalam negeri kan relatif bisa diukur. Yang jelas impor kurangi, ganti dengan produk dalam negeri," kata Gunadi.

Dalam situasi tidak pasti, jangankan negara, rumah tangga pun akan melakukan hal utama yakni kencangkan ikat pinggang dalam arti bukan memotong subsidi dalam konteks negara, tapi bagaimana pengeluaran yang tidak efisien, kebocoran anggaran, bisa ditekan. Dari penghematan saja, triliunan rupiah akan bisa dialokasikan untuk pengeluaran yang produktif.

Sementara itu, untuk meningkatkan pertumbuhan, pekerjaan harus ditambah. "Lama sekali kita dininabobokan dengan ekonomi impor. Orientasi ke dalam termasuk setop ekspor bahan mentah yang diperintahkan Presiden itu akan mendorong banyak pekerjaan di dalam negeri. Masih banyak yang lain. Ekspor? Harus terus dipacu, tapi fokus pada yang benar-benar kita bisa menang dalam jangka panjang," jelas Gunadi.

Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Wasiaturrahma, mengatakan salah satu yang perlu diperhatikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar mencapai target adalah dengan menumbuhkan investasi dan sektor pariwisata segera dibuka dengan prokes yang tetap ketat.

Pariwisata, tambah dia, adalah sektor ketiga setelah manufaktur sebagai penyumbang PDB sebelum pandemi. Karena di pariwisata banyak sekali turunannya seperti hotel dan restoran, sektor transportasi, dan UMKM. Jadi, walaupun AS melakukan tapering off maka suku bunga acuan kita jangan terlampau tinggi untuk ikut-ikutan AS.