Diultimatum KPK, Yang Ambil Harta Bupati Nonaktif HSU Nakal Dipidana!

Nasional | rm.id | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 14:49
Diultimatum KPK, Yang Ambil Harta Bupati Nonaktif HSU Nakal Dipidana!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK mendapatkan laporan ada sejumlah pihak mencoba merampas harta Abdul yang diduga terkait TPPU.

"Informasi yang kami terima, diduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencoba untuk mengambil alih secara sepihak aset-aset yang diduga milik tersangka AW (Abdul Wahid)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (28/12).

Ali mengultimatum pihak yang mencoba mengambil harta Abdul. KPK tidak segan mempidanakan orang yang berani mengambil harta yang tengah diusut itu.

"KPK mengingatkan agar dalam proses penyidikan perkara ini, tidak ada pihak-pihak yang dengan secara sadar dan sengaja mencoba mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan perkara ini karena kami tak segan terapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," tegasnya.

Pasal 21 UU Tipikor menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Sebelumnya, Abdul Wahid sudah menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU pada 2021 sampai 2022. Abdul ditahan pada 18 November 2021.

Dia ditahan usai KPK mengembangkan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU pada 2021 sampai 2022.

Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. [OKT]

Artikel Asli