Bupati Nonaktif HSU Jadi Tersangka Lagi, Kali Ini Kasus Pencucian Uang

Nasional | rm.id | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 14:45
Bupati Nonaktif HSU Jadi Tersangka Lagi, Kali Ini Kasus Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sebelumnya, Abdul Wahid sudah menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU pada 2021 sampai 2022.

"KPK kembali menetapkan tersangka AW (Abdul Wahid) sebagai tersangka dalam dugaan perkara TPPU," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (28/12).

Dia mengatakan, komisi antirasuah telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Abdul sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang.

"Diduga ada beberapa penerimaan tersangka AW yang dengan sengaja disamarkan dan diubah bentuknya serta dialihkan kepada pihak lain," ungkapnya.

KPK mencatat, ada beberapa aset milik Abdul yang tidak terdaftar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya. Beberapa di antaranya sudah disita KPK.

"Di antaranya, satu unit bangunan, mobil dan sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing," beber jubir berlatarbelakang jaksa itu.

Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. [OKT]

Artikel Asli