Tembus Rp1.231,87 Triliun, Target Pajak Tercapai Setelah 12 Tahun

Nasional | jawapos | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 14:04
Tembus Rp1.231,87 Triliun, Target Pajak Tercapai Setelah 12 Tahun

JawaPos.com Belum genap tutup tahun, penerimaan pajak tercatat telah menembus target yang ditetapkan tahun ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat neto penerimaan pajak hingga 26 Desember telah melebihi target dalam APBN.

Sampai 26 Desember, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp 1.231,87 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 100,19 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rapat Pimpinan Nasional IV DJP di kantor pusat DJP Senin (27/12).

Menurut Ani, panggilan akrabnya, capaian itu merupakan bekal untuk pelaksanaan berbagai tugas yang diemban DJP pada masa mendatang. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Di tengah pandemi Covid-19, pada saat pemulihan ekonomi masih berlangsung, Anda mampu mencapai target 100 persen bahkan sebelum tutup tahun, tuturnya.

Tercatat sebanyak 138 kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia berhasil mencapai penerimaan pajak lebih dari 100 persen dari target. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan, sudah 12 tahun lamanya penantian untuk mencapai target.

Dalam kondisi sedemikian sulit akibat pandemi Covid-19, (WP) masih tetap patuh dan taat menjalankan kewajiban perpajakannya. Pajak yang dibayarkan sangat bermanfaat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan membiayai pembangunan negeri yang kita cintai ini, ucapnya.

Namun, Suryo melanjutkan, euforia keberhasilan itu hendaknya tidak berlebihan. Ke depan, tantangan semakin berat. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang sangat krusial, yaitu tahun terakhir defisit APBN boleh melebihi 3 persen. Tahun 2023 defisit harus sudah di bawah 3 persen.

Sejalan dengan itu, pemerintah telah merilis PMK 196/2021 terkait dengan tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor berharap WP dapat mengikuti PPS karena program itu memiliki banyak manfaat.

Salah satu manfaatnya adalah WP terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data. Data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum penegakan hukum dilakukan. DJP akan menggunakan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP yang dimiliki, jelasnya.

Neilmaldrin menambahkan, PPS diterapkan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Pelaksanaan PPS mencakup dua skema. Skema I diperuntukkan WP orang pribadi dan badan yang merupakan peserta tax amnesty jilid I, tapi yang belum mengungkapkan harta secara penuh, terhitung sejak 31 Desember 2015. Sementara itu, skema II diperuntukkan wajib pajak orang pribadi dengan harta perolehan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

BESARAN TARIF PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Skema I:

-11 persen untuk harta deklarasi luar negeri (LN)

-8 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri (DN)

-6 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy

Skema II:

-18 persen untuk harta deklarasi LN

-14 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN

-12 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy

Skema I: WP orang pribadi dan badan yang merupakan peserta tax amnesty jilid I

Skema II: WP orang pribadi dengan harta perolehan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Sumber: DJP

Artikel Asli