Gagal Tangkal Konten Negatif, Google Kena Denda Rp 1,4 T di Rusia

Nasional | jawapos | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 09:29
Gagal Tangkal Konten Negatif, Google Kena Denda Rp 1,4 T di Rusia

JawaPos.com Pengadilan Rusia baru saja menjatuhkan sanksi denda sebesar USD 98 juta atau setara dengan Rp 1,4 triliun kepada Alphabet, induk perusahaan Google. Mereka didenda atas dasar kegagalannya menghapus konten yang dianggap ilegal di negara tersebut.

Dikutip dari Yahoo Finanzas, denda oleh Pengadilan Rusia tersebut merupakan salah satu denda terbesar yang pernah dijatuhkan di Negeri Beruang Merah itu. Denda tersebut dikatakan setara dengan delapan persen dari pendapatan Google di Rusia.

Selain itu, hukuman tersebut juga jadu terbesar dari jenisnya. Hal ini setelah pihak berwenang di Rusia baru-baru ini gencar meningkatkan tekanan pada perusahaan teknologi asing.

Pengadilan Moskow menyebut Google telah gagal berulang kali untuk mematuhi perintah pengadilan untuk menghapus konten negatif yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan aturan di negara tersebut. Denda itu juga dihitung berdasarkan pendapatan Google.

Rusia telah menekan Google dan perusahaan internet lainnya di luar negeri untuk mematuhi undang-undang yang semakin ketat tentang konten terlarang dan lokalisasi data. Sementara itu, mengutip The Verge , pengenaan sanksi denda terhadap Google terjadi di tengah dorongan untuk mengontrol lebih ketat terhadap perusahaan teknologi besar beserta konten yang dipublikasikan di platform mereka.

Dalam pernyataannya, Google mengatakan, mereka masih akan mempelajari dokumen pengadilan yang ada dan memikirkan apa langkah selanjutnya yang bakal dilakukan. Adapun konten yang dilarang alias konten ilegal di Rusia meliputi promosi obat-obatan, ekstremisme atau terorisme termasuk yang terkait pemimpin oposisi Alexei Navalny.

Sebagai informasi juga, ini bukan pertama kalinya Google kena sanksi di Rusia karena moderasi kontennya. Sebelumnya, perusahaan menghadapi ancaman sanksi denda yang besarnya bisa berlipat-lipat tiap minggu, kecuali jika membatalkan larangannya terhadap saluran berita konservatif Rusia.

Artikel Asli