Catatan Akhir Tahun ProDEM: Tanpa Keadilan, Demokrasi Adalah Utopia

Nasional | rmol.id | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 07:43
Catatan Akhir Tahun ProDEM: Tanpa Keadilan, Demokrasi Adalah Utopia

SEGALA puji kita haturkan kehadirat Tuhan YME, pengasih bagi semesta, lagit bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Penguasa jagat raya yang menggengam denyut jantung dan ubun-ubun para penguasa dunia.

Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di penghujung tahun 2021 ini. Semoga kita beserta keluarga dan seluruh rakyat Indonesia terlindung dari segala bencana dan wabah penyakit yang ada ini.

Kawan-kawan aktivis ProDemokrasi dan para hadirin,

Beberapa hari lagi kita akan melepas tahun 2021 dan berganti tahun 2022. Angka berubah, bilangan berganti. Tapi, apakah pergantian ini bermakna pergantian nasib rakyat Indonesia? Kita berhak mempertanyakan hal ini kepada penguasa yang berposisi sebagai pemanggul amanat rakyat, amanat konstitusi, amanat demokrasi.

Selain abu semburan Semeru yang seakan marah pada keadaan, wajah bangsa dibikin cemong ketika kita akan mengakhiri tahun 2021. Sejumlah peristiwa patut dicatat dengan tinta merah oleh para pejuang demokrasi.

Sebagaimana kita tahu, demokrasi sangat mengedepankan kemanusiaan. Maka menjaga nilai demokrasi adalah juga menjaga nilai kemanusiaan. Dan ini adalah suatu keharusan. Suatu panggilan dalam diri. Jika saudara-saudara tanyakan kenapa? Jawabnya adalah karena kita manusia. Tidak lain!

Bagaimana tidak? Sudah berapa lama kita dilanda pandemi Covid-19? Sudah berapa banyak nyawa rakyat melayang? Sudah berapa banyak nyawa tenaga kesehatan menjadi tumbal pandemi? Sudah berapa banyak anak kehilangan orang tua? Orang tua kehilangan anak? Sanak famili terpisah isolasi hingga peti mati?

Kawan-kawan aktivis ProDemokrasi dan para hadirin,

Kita barangkali pernah mendengar ada pepatah yang mengatakan bahwa betapa barbarnya seorang penyair yang egois dengan sajak cinta, padahal ia tengah menghadapi kengerian pembantaian perang.

Tapi, apakah saudara pernah mendengar ada kabar hari ini, di kala kita sedang menghadapi pembantaian massal oleh musuh yang tak terlihat. Saat kita sedang menghadapi perang asimetris yang nyata, ada pejabat negara yang bermain-main dengan bisnis PCR?

Saya merasa tiba-tiba kepala kita dibenturkan sedemikian keras. Seperti ada teriakan di kepala saya, Hei! Ada yang tidak beres di sini, di negaramu, dan apa kau hanya diam? Ada yang sedang bermain-main dengan nilai kemanusiaan di tangah pandemi yang telah menjadi tragedi kemanusiaan.

Saya merasa bahwa demokrasi dibikin cemong! Keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilecehkan secara terang-terangan. Sebab di tengah pandemi, ada pejabat negara yang berbisnis barang terkait penanggulangan pandemi Covid-19. Bukankah negara tidak boleh jual beli dengan rakyat terlebih untuk soal-soal kemanusiaan?

Dan kita tahu bahwa praktik KKN, abuse of power di dalam bisnis oleh pejabat negara, atau apapun itu namanya, ia adalah penyelewengan yang jelas-jelas mengkhianati konstitusi.

Maka ProDEM telah melakukan sejumlah aksi untuk menjaga tegaknya amanat reformasi, amanat demokrasi, amanat rakyat, dengan melaporkan pejabat negara yang mempertontonkan praktik KKN yang menabrak TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, UU Nomor 28 Tahun 1999, maupun UU Nomor 31 Tahun 1999, yang kesemuanya dibuat dan ditetapkan untuk menjaga amanat rakyat yang dicita-citakan.

Serangkaian advokasi lainnya, termasuk pembelaan aktivis ProDEM atas tanah rakyat yang berhadapan dengan pengusaha di wilayah Sentul Bogor juga kami lakukan sebagai bukti bahwa aktivis pejuang demokrasi masih ada. ProDEM masih ada, kami hadir dan berjuang bersama rakyat.

Ini kami lakukan sebagai bukti ProDEM tegak berdiri di garda terdepan, bersama rakyat banyak dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.

Saya lihat ini sebagai peluang bagi presiden untuk membuktikan bahwa pemerintahan kali ini tidak sedang bermain-main dengan nasib dan nyawa rakyat di tengah pandemi.
Ini adalah momen bagi pemerintah untuk benar-benar mewujudkan pemerintahan yang demokratis yang menjunjung dan menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dan angin segar itu datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sekali kesempatan saya pernah bertemu, dan dilain kesempatan di depan publik beliau juga telah memberi harapan bagi penegakkan hukum yang berkeadilan.

Bagi kami, ini merupakan point penting. Sebab kami yakin, demokrasi yang tidak menghadirkan keadilan adalah omong kosong belaka.

ProDEM menyambut gembira adanya upaya Kapolri untuk bersama kami, bersama rakyat, menjunjung tinggi-tinggi nilai demokrasi tersebut.

Maka harapan bagi hidupnya nilai-nilai demokrasi dengan penegakkan hukum yang berkeadilan harus kita kawal dan uji dalam level penerapannya.

Sebagai pengawal reformasi, pengawal demokrasi, dan penjaga rakyat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memainkan peran penting untuk memastikan adanya penegakkan hukum yang berkeadilan.

Jauh-jauh hari Rousseu telah mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kehendak bersama, La loi cest Iexpression de la volonte generale. Maka, penegakkan hukum pun memerlukan itikad bersama, kesungguhan bersama.

Kawan-kawan aktivis ProDemokrasi dan para hadirin,

Presiden Gus Dur adalah presiden pertama yang setelah reformasi, saya teringat kata-kata beliau bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi.

Jika menurut almukarom Gus Dur, tanpa keadilan, perdamaian adalah sebatas ilusi. Maka saya yakin, tanpa keadilan, demokrasi hanyalah utopia.

Dan janji penegakkan hukum yang berkeadilan harus ditepati. Sebab, dusta pemimpin pada rakyatnya adalah pengkhianatan yang sangat menyakitkan.

Salam juang. []

Penulis adalah Ketua Majelis Aktivis ProDemokrasi (ProDEM)

Artikel Asli