Banjir di Ibu Kota Tak Bisa Diatasi dengan Gerebek Lumpur

Nasional | koran-jakarta.com | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 07:51
Banjir di Ibu Kota Tak Bisa Diatasi dengan Gerebek Lumpur

JAKARTA - Persoalan banjir masih melekat bagi warga DKI Jakarta setiap musim hujan terutama warga yang selama ini tinggal di bantaran sungai.
Terakhir pada Senin (20/12) warga di kawasan elite Kemang, Prapanca, dan Warung Buncit, harus merasakan genangan air karena Sungai Krukut meluap akibat curah hujan tinggi.
Banjir yang menimpa kawasan Kemang bukan kali ini saja terjadi, pada 20 Februari 2021 bencana serupa juga menimpa kawasan ini. Banjir yang melanda di DKI Jakarta memang tak hanya dialami warga di kawasan Kemang Jakarta Selatan, beberapa kelurahan lainnya kerap juga mengalami hal serupa.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat sedikitnya ada 82 kelurahan yang dilewati sungai, berada di cerukan, hingga drainase tak memadai, menjadi langganan banjir dengan kondisi beragam.
Persoalan banjir seolah-olah menjadi tradisi di DKI Jakarta setiap kali memasuki musim hujan. Kelurahan-kelurahan yang berada di kawasan langganan banjir sibuk menggelar aksi bersih-bersih saluran dan sungai dengan melibatkan warga.
Untuk tahun 2021, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, mengistilahkan penanganan banjir dengan program gerebek lumpur. Artinya berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk menormalkan kembali saluran dan sungai di kelurahan-kelurahan yang selama ini tergenang banjir.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan penanganan banjir DKI Jakarta memang kurang menjadi Prioritas. "Jika banjir menjadi prioritas utama DKI maka besar anggarannya harusnya juga lebih besar, misalnya bisa 10 persen dari total RAPBD. Misal di tahun 2022 dianggarkan 2 triliun rupiah, maka pada tahun berikutnya harus dinaikkan secara bertahap sampai ke anggaran ideal," jelasnya.
Meskipun demikian, jelas Nirwono, dengan anggaran terbatas pun Pemprov DKI bisa mengatasi banjir, tetapi harus dengan indikator target capaian yang terukur dan tuntas (secara bertahap) dalam mengurangi dampak banjir, artinya Gubernur harus pada program-program penting saja yang memangbenar-benar dapat mengurangi banjir secara signifikan. "Sumur resapan harusnya diserahkan saja ke warga di masing-masing halaman rumahnya dan gerebek lumpur kegiatan rutin harian sepanjang tahun, serta tidak gonta-ganti kebijakan maupun penggunaan istilah (wacana saja)," ujarnya.
Menurut Nirwono, Gubernur DKI fokus saja pada program-program penanganan banjir seperti pembenahan 13 sungai dengan target tuntas 1-2 tahun, revitalisasi 109 situ/danau/embung/waduk dengan target 10 per tahun. "Ini penting untuk menahan banjir kiriman," jelasnya.
Selanjutnya, rehabilitasi seluruh saluran air/drainase kota dan kapasitas diperbesar 10 persen per tahun, penambahan RTH baru, restorasi kawasan pesisir pantai utara Jakarta sepanjang 32 km dengan target 3 km per tahun untuk penanganan rob.

Manajemen Banjir
Penanganan banjir di ibu kota tidak dapat dilaksanakan secara parsial, tapi harus komprehensif dan terintegrasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah.
Pemerintah saat tengah membangun Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang bertujuan untuk memperlambat air masuk Jakarta di saat musim hujan. Dengan mengendalikan volume dan kecepatan air yang masuk ke Jakarta akan membuat banjir di DKI tertangani dengan baik.
Kedua bendungan ini seharusnya sudah menjalankan fungsinya mengendalikan banjir di DKI Jakarta pada awal tahun 2022.

Artikel Asli