Kudeta Pagi di Pucuk Pimpinan Bintang Mercy

Nasional | jawapos | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 05:30
Kudeta Pagi di Pucuk Pimpinan Bintang Mercy

JawaPos.com - Pada 2021 ini, Partai Demokrat dirundung prahara. Hal itu lantaran terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terhadap Ketua umum Parpol berlambang bintang mercy Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kala itu, pada 1 Februari 2021 Ketua Umum AHY mendadak muncul ke publik, ia marah karena ada pihak yang berasal dari kalangan pemerintahan ingin merebut secara paksa kursi ketua umum partai berlogo bintang mercy. Padahal kala itu AHY baru menjabat sebagai ketua umum selama 11 bulan.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY kala itu di kantor DPP Demokrat, Jakarta.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," sambungnya.

Bahkan kala itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa menyesal dan meminta maaf pernah memberikan jabatan kepada Moeldoko sebagai Panglima TNI pada 2013 silam ketika dirinya menjadi Presiden RI.

"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha kuasa atas kesalahan saya itu," ujar SBY.

Perlahan-lahan pihak-pihak yang ingin melakukan kudeta tersebut terkuak yakni Nazaruddin, Johnny Alen Marbun, Max Sopacua, dan Marzuki Alie. Sementara dari pemerintahan Jokowi didapatlah nama KSP Moeldoko.

Namun saat itu, Moeloko membantah tudingan dari AHY serta para kader Demokrat. Dia menegaskan saat ini lebih fokus pada tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi ketimbang ikut campur dalam kudeta Partai Demokrat.

"Dibilangin mau jadi presiden lah, yang enggak-enggak aja itu, kerjaan gua setumpuk begini, ngurusi yang enggak aja. Janganlah membuat sesuatu, menurut saya kayak dagelan aja gitu, lucu-lucuan," kata mantan Panglima TNI itu pada 3 Februari 2021.

Moeldoko kala itu mengaku bertemu dengan kader-kader Partai Demokrat hanya untuk berbincang-bincang santai, sehingga sama sekali tidak membahas mengenai pengambilalihan kepemimpinan AHY.

"Bingung juga saya, orang ngopi-ngopi kok bisa ramai begini, apalagi ada groginya apa sih urusannya ini. Saya ngopi aja. Beberapa kali di sini, dan di luarnya ya biasa. Dan saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa saja," kata Moeldoko.

Sementara pada 5 Maret 2021, Johnny Alen Marbun menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di forum tersebut, AHY dipecat sehingga mulailah pemilihan lewat mekanisme voting antara Marzuki Alie dan Moeldoko.

Akhirnya Moeldoko berhasil mengungguli Marzuki Alie dalam hitung cepat. Jenderal bintang lima itu masih belum terlihat hadir dan sempat memberikan pernyataan sikap melalui sambungan telepon.

Moeldoko pun sempat mempertanyakan bahwa apakah ini sesuai AD/ART partai, setelah mendapatkan jawaban yang dianggap memuaskan, dia pun bersedia menerima jabatan itu.

"Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati permintaan Saudara untuk kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko.

Setelah itu, Moeldoko pun hadir ke arena KLB dan langsung menggunakan jaket berwarna biru kebesaran Partai Demokrat. Di depan kader-kader Demokrat, mantan Panglima TNI ini menyebut bahwa KLB ini adalah sah.

"KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang dalam AD/ART," kata dia.

Setelah itu, kubu Moeldoko pun mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun pada akhir Maret 2021, Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan hasil KLB Deli Serdang tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan, seperti perwakilan dari DPD, DPC, dan tak ada mandatnya.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata dia.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB (Partai Demokrat) di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021, ditolak," tambahnya.

Hal ini pun menbuat gembira Partai Demokrat kubu AHY dengan mengucapkan syukur karena mereka telah menang di medan pertempuran.

Namun, pada 25 Juni 2021, kubu Moeldoko membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengajukan permohonan agar kepengurusan KLB Deli Serdang bisa disahkan.

Selain itu, kubu Moeldoko juga mendapatkan bantuan dari pengacara kondang Yusril Ihza Mehendra untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Yusril mendampingi empat bekas anggota Partai Demokrat yang berada di Kubu Moeldoko untuk mengajukan uji materi atau judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 ke MA.

Judicial review dimaksud meliputi pengujian formal dan materiil terhadap AD/RT Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020.

Langkah menguji formal dan materiil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik. "Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?" kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis 23 September 2021.

Dia menyebut, Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tidak berwenang menguji AD/ART.

Namun pada 9 November 2021, MA memutuskan tidak memiliki wewenang dalam mengadili dan memutus permasalahan mengenai sengketa partai politik.

Hal inilah yang menjadi dasar pihaknya tak menerima judicial review AD/ART Partai Demokrat kepengurasan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra.

MA tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan, karena AD/ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP, kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro.

Disebutkan, bahwa AD/ART parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal partai yang bersangkutan. Selain itu, parpol bukan lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU.

Tak hanya itu saja, pada 23 November 2021, PTUN juga menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) kepada Menkumham Yasonna H Laoly.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengatakan putusan PTUN memperkuat demokrasi Indonesia. Kata dia,sejak awal Moeldoko memang berniat mengambil alih Partai Demokrat, meski awalnnya Moeldoko membantah namun kini terbukti.

"Tiba-tiba tanpa izin Presiden, ia hadir di KLB ilegal. Kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB ilegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Moeldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat", tegas dia.

AHY juga mengingatkan kader-kader Partai Demokrat bahwa tetap harus waspada dengan Moeldoko tersebut. Pasalnya Moeldoko akan melakukan segala cara sampai keinginannya terpenuhi.

"Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya di TNI, KSP Moeldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. KSP Moeldoko akan melakukan langkah apa pun, bahkan menghalalkan segala cara. Termasuk upaya yang senior saya katakan upaya membeli hukum, tapi kami semua yakin, hukum akan tetap tegak," kata AHY.

Artikel Asli