Polemik Seputar Permendikbudristek PPKS

Nasional | jawapos | Published at Minggu, 26 Desember 2021 - 21:17
Polemik Seputar Permendikbudristek PPKS

JawaPos.com Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) menjadi bahan diskusi seluruh stakeholder dunia pendidikan Tanah Air.

Permen yang terbit pada 31 Agustus itu juga dinilai seolah mengesampingkan proses hukum bila terjadi suatu kasus. Pasalnya, cenderung berfokus pada pengadilan internal dengan keberadaan satuan tugas (Satgas) di lingkungan kampus.

Selain itu, permasalahan juga terjadi dengan adanya frasa tanpa persetujuan korban. Itu dinilai melanggar norma agama dan mendegradasi substansi kekerasan seksual dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban.

Sebelumnya diketahui terdapat sebanyak 13 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim mencabut Permendikbudristek 30/2021. Sebab, hal ini karena dinilai peraturan tersebut telah meresahkan umat Islam.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus melayangkan kritikan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dirinya menuturkan bahwa dasar hukum dari terbitnya aturan tersebut juga tidak jelas, karena undang-undang yang menjadi cantolan hukumnya saja belum ada.

Padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 2 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Menteri bisa memiliki kekuatan hukum mengikat manakala ada perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi, ujar dia, Senin (8/11).

Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengusulkan pemerintah untuk mencabut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)

Meminta kepada pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi, merevisi Peraturan Mendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi, demikian bunyi rekomendasi Ijtima Ulama yang dibacakan dalam forum.

Ijtima Ulama menilai bahwa Permendikbud itu sebetulnya bertujuan baik, yakni demi mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Namun, karena penerbitan tidak sesuai prosedur, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu menyebabkan kontroversi.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyampaikan bahwa alasan itu terlalu mengada-ada. Saya juga baca di medsos yang menanggapi negatif (Permendikbudristek) ini, dan mulai cari-cari, alasannya hukum, tapi saya yang orang hukum saya merasa alasan itu dicari-cari, jelas dia dalam acara daring dikutip, Minggu (14/11).

Kemudian, apabila ada pertanyaan kenapa mengedepankan level Permen dibandingkan undang-undang (UU), ia mengatakan bahwa semua orang yang memiliki kapasistas untuk membuat kebijakan harus bergerak mengatasi isu tersebut.

Jadi siapapun yang punya kewenangan harus mengatasinya, jadi saya menyambut baik di kampus itu untuk berani speak up, sehingga kalau ada yang mempertanyakan boleh tidak menteri membuat peraturan seperti ini, jawaban saya dan teman-teman yang menjalani bidang hukum adalah jelas boleh, ujarnya.

Sebab, pembentukan permen ini juga didasari oleh delegasi UU, di mana Indonesia sendiri memiliki sejumlah regulasi terkait kekerasan seksual. Jadi, meskipun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum disahkan sebagai UU, ada regulasi lain yang mengaturnya.

Karena peraturan itu dasarnya adalah delegasi oleh UU di atas permen dan kita sudah punya berbagai uu terkait kekerasan seksual dan juga ada teori dalam hukum yang wewenangnya berdasarkan atribusi, jadi wewenang kemendikbud adalah kampus-kampus yang diatur, jelasnya.

Jadi Kebijakan Merdeka Belajar Episode 14

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi meluncurkan Program Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Adapun, program ini mengadaptasi kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pecegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Episode ini menekankan lebih kepada perlindungan para korban dan pencegahan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan, program ini akan memberikan ketenangan bagi semua pihak dari ancaman kekerasan seksual.

Ini hari yang sudah kita tunggu sejak lama, Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini adalah jawaban dari kegelisahan banyak sekali pihak. Mulai dari ibu bapak orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, serta yang terutama mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia, ucap dia dalam peresmian Merdeka Belajar Episode 14, Jumat (12/11).

Dalam perumusan kebijakan program tersebut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi secara langsung kepada masyarakat, seperti keluarga, dosen dan mahasiswa itu sendiri.

Ini saatnya kita bersuara, ini saatnya kita sebagai bangsa mengambil posisi yang keras dan tegas untuk bilang tidak kepada pelaku kekerasan seksual, dan untuk memberi peringatan tegas bagi mereka yang memikirkan hal ini (kekerasan seksual) bisa dilakukan di dalam kampus, ujarnya.

Nadiem Beri Klarifikasi Akhiri Polemik

Sejumah pihak menyatakan kritikannya kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasalnya, kebijakan ini dinilai memberikan izin seks bebas dalam kampus.

Khususnya dalam Pasal 5 ayat 2 pada yang memuat frasa tanpa persetujuan korban. Itu dinilai melanggar norma agama dan mendegradasi substansi kekerasan seksual dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban.

Atas hal tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa tidak ada maksud melegalkan seks bebas. Kata dia, pihaknya juga menolak segala bentuk kekerasan, khususnya seksual.

Satu hal yang perlu diluruskan juga, mohon menyadari Kemendikbudristek tidak mendukung apapun yang tidak sesuai dengan norma agama dan tindakan asusila, jelas dia dalam acara Merdeka Belajar Episode 14 secara daring, Jumat (12/11).

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan seksual. Jadi, tidak ada lagi celah pelaku kekerasan seksual bertindak sesuka hati, terutama atas dasar relasi kuasa.

Kami ingin menegaskan Permendikbudristek hanya menyasar pada satu jenis kekerasan, yaitu kekerasan seksual, dengan definisi yang sangat jelas (perlindungan korban), tambahnya.

Permendikbudristek ini juga melengkapi aturan-aturan terkait kekerasan seksual yang sudah ada. Di mana dalam perguruan tinggi, aturan soal hal tersebut belum ada. Banyak aktivitas di luar itu, yang mungkin tidak sesuai dengan norma agama dan norma etika, yang sudah diatur di peraturan lain, dan juga peraturan-peraturan diterapkan universitas secara mandiri, tandas Nadiem.

Akan Berdiskusi dengan Ormas

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan bahwa dirinya akan berkunjung kepada para organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki konsen soal kekerasan seksual.

Hal ini dilakukan guna menampung berbagai masukan atas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Saya akan datang menggunakan beberapa bulan ke depan untuk dengerin satu per satu, lihat masukan dan cari suatu pengertian yang sama, jelas dia dalam channel YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (16/11). (*)

Artikel Asli