Salah Satu Calon Direksi BUMD Lamsel Maju Ternyata Ketua Partai Hanura

Nasional | lampung.rilis.id | Published at Minggu, 26 Desember 2021 - 20:20
Salah Satu Calon Direksi BUMD Lamsel Maju Ternyata Ketua Partai Hanura

Budi Santoso dinyatakan lolos seleksi berkas calon Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (Dirut BUMD) Lampung Selatan Maju.

Padahal, saat ini Budi masih menjabat sebagai ketua DPC Hanura Lampung Selatan (Lamsel).

Kepada Rilisid Lampung , Budi membenarkan informasi ini, Minggu (26/12/2021).

Ia menyatakan sampai saat ini memang belum mengundurkan diri sebagai ketua DPC Hanura Lamsel.

Namun dia siap meletakkan jabatannya jika nantinya benar-benar terpilih sebagai Direktur BUMD Lamsel Maju.

"Sesuai pakta integritas, kalau sudah menduduki jabatan direksi BUMD, baru saya akan mengajukan pengunduran diri," bebernya.

Selain Budi, calon direktur utama lainnya adalah Denrinal, Edy Setiawan, dan Suparlan Effendi.

Sementara, nama yang lolos calon komisaris yakni Amir Rachman, Mirliansyah, dan Supriyanto.

Pernyataan Budi dikuatkan Ketua DPD Partai Hanura Lampung, Ali Darmawan.

Ia menyatakan Budi sampai saat ini, masih menjabat ketua DPC Hanura Lamsel dan belum mundur.

"Komunikasi (mengundurkan diri) pun belum ada," ungkap Ali.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD Lampung, Agus Susanto, mendorong Budi segera mundur apabila terpilih sebagai direktur utama BUMD Lamsel Maju.

"Jangan mengajari masyarakat tidak taat aturan. Karena nantinya apabila terpilih dan tidak mundur, maka tidak menutup kemungkinan muncul tudingan seleksi ini sarat kepentingan," ucap dia.

Sayang, Tim Seleksi Direksi BUMD Lamsel Maju, Subagio, belum memberi tanggapan soal ini.

Beberapa kali panggilan ke nomor pribadinya tidak direspons. Pun WhatsApp pribadinya hanya dibaca, tidak dibalas.

Menanggapi hal ini, Pengamat Hukum Universitas Lampung, Budiyono, mengungkapkan calon direksi BUMD harus diisi profesional yang terlepas dari kepentingan.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 35 poin I Pemendagri No 37 tahun 2018 disebutkan, seseorang harus mengundurkan diri dari pengurus partai jika terpilih sebagai direksi.

"Kalau tidak berarti cacat prosedural jika diangkat sebagai direksi tapi tidak mengundurkan diri," tegasnya.

Ia menilai, selama ini direksi BUMD diisi orang-orang yang kurang kompeten di bidangnya.

Akibatnya, banyak BUMD yang tidak memberikan keuntungan untuk daerah.

"Sebaiknya, direksi BUMD jangan dipimpin orang partai politik atau pensiunan PNS," imbaunya.

Ia juga menyatakan pemilihan direksi harus independen dan profesional, sehingga yang terpilih nantinya bisa menjalankan fungsi sebagai direktur BUMD.

"Direksi BUMD jangan dipilih karena ada kedekatan dengan pemimpin, nanti muncul asumsi bagi-bagi jabatan," ingatnya. (*)

Artikel Asli