Kabar Gembira, DD Kabupaten Malang 2022 Naik Rp 21 Miliar

Nasional | jatimtimes.com | Published at Minggu, 26 Desember 2021 - 18:54
Kabar Gembira, DD Kabupaten Malang 2022 Naik Rp 21 Miliar

JATIMTIMES - Dana Desa (DD) Kabupaten Malang 2022 naik sebesar Rp 21 miliar. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DD yang akan diterima 378 desa di Kabupaten Malang totalnya mencapai Rp 409,1 miliar. Jumlah tersebut terbilang naik cukup signifikan dibanding 2021. Di mana, pada 2021 total DD yang diterima sebesar Rp 388,6 miliar.

Sementara itu, masih mengacu pada Perpres Nomor 104 tahun 2021, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji mengatakan, ada 4 hal yang dijadikan peruntukan dalam penggunaan DD.

"Pertama, minimal 40 persen dari dana desa itu digunakan untuk BLT (bantuan langsung tunai) DD," ujar Suwadji.

40 persen DD yang diprioritaskan untuk BLT tersebut, utamanya diperuntukan dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan dari Kementerian Desa (Kemendes) yang ia terima beberapa waktu lalu. Namun hal tersebut masih harus disesuaikan dengan kondisi eksisting di lapangan.

"Tetapi apabila di desa itu keluarga penerima manfaat (KPM) itu jumlahnya tidak sampai 40 persen ya tidak apa-apa. Boleh dimanfaatkan untuk (kegiatan) yang lain," terang Suwadji.

Sementara itu, prioritas kedua sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani. Suwadji menyebut bahwa alokasi tersebut dapat digunakan untuk program yang dapat mendukung ketahanan pangan. Selanjutnya, sebesar 8 persen untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 dan sisanya sekitar 32 persen digunakan untuk skala prioritas yang merupakan kewenangan desa.

Sementara itu, untuk menentukan terkait warga yang ditetapkans sebagai keluarga penerima manfaat (KPM), harus melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan beberapa elemen yang ada di desa.

"Yang penting tidak boleh ada yang kelewatan bagi mereka yang memang berhak menerima," tegas Suwadji.

Rencananya, masing-masing KPM tersebut akan mendapatkan BLT sebesar Rp 300 ribu per bulannya. Dengan demikian, dalam satu tahun tiap KPM bakal menerima bantuan sebesar Rp 3,6 juta.

Artikel Asli