Banyak Keluhan soal Bansos, Ombudsman RI Minta Kemensos Cepat Berbenah

Nasional | jawapos | Published at Minggu, 26 Desember 2021 - 17:29
Banyak Keluhan soal Bansos, Ombudsman RI Minta Kemensos Cepat Berbenah

JawaPos.com Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Kementerian Sosial (Kemensos) lakukan tindakan korektif atas banyaknya pelaporan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos). Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI ini
terdapat empat fokus utama pengawasan bansos, yakni ketepatan data sasaran penerima bantuan sosial, pemerataan keberadaan mitra penyalur bansos, mekanisme penyaluran
bansos, dan kemudahan akses informasi publik terkait standar pelayanan bansos dan mekanisme pengelolaan pengaduan.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menyebutkan sejak Juni 2020 sampai Oktober 2021, Ombudsman RI telah menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 275. Sedangkan sebanyak 691 permintaan konsultasi nonlaporan dari masyarakat yang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Dilatarbelakangi berbagai hal di atas, sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik, Ombusman melakukan giat investigasi atas prakarsa sendiri terhadap penyaluran bansos khususnya di masa pandemi Covid-19, kata Indraza dalam keterangannya, Minggu (26/12).

Terkait ketepatan data sasaran, Indraza mengatakan meski telah dilakukan pemutakhirandata, Ombudsman masih menemukan bahwa data penerima sasaran (DTKS-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) belum sepenuhnya valid. Sebagai contoh, masih ditemukan penerima manfaat bantuan sosial yang telah meninggal dunia namun masih tercatat, warga yang telah pindah domisili.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang didapat dari pemerintah daerah, bahwa kendati Pemda telah menyampaikan usulan data terbaru, namun belum ditindaklanjuti pemutakhirannya oleh Kementerian Sosial.

Permasalahan lain yang diperoleh dari lapangan, Indraza menyebutkan keberadaan mitra penyalur bansos tidak merata di sejumlah desa. Ombudsman menyayangkan belum adanya solusi yang tepat terhadap kendala penyaluran bantuan sosial ke wilayah terluar, terpencil dan tertinggal.

Alur pendaftaran yang rumit dan cenderung berlarut, keterbatasan anggaran dan kompetensi SDM pelaksana yang dinilai tidak memadai, serta minimnya akses dan informasi terkait jenis dan mekanisme bantuan sosial yang mudah dijangkau oleh masyarakat, papar Indraza.

Indraza mengatakan Ombudsman juga menemukan bahwa unit pengelolaan pengaduan baik yang konvensional maupun yang telah menggunakan sistem teknologi informasi pun dinilai tidak optimal. Bahkan banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaannya.

Indraza meyakini bahwa pemerintah telah berupaya maksimal dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, baik dari segi penganggaran, perencanaan, penentuan data sasaran, pelaksanaan sampai pada pengawasan. Namun tak dapat dipungkiri, permasalahan penyaluran kerap terjadi bahkan berulang.

Terhadap penyaluran bansos pada Kementerian Sosial tersebut, Ombudsman melakukan
pengawasan sepanjang bulan Juli sampai dengan September 2021 yang juga melibatkan Kantor Perwakilan Ombudsman di 34 Provinsi. Permintaan keterangan dari instansi terkait,
wawancara dengan berbagai pihak, penelaahan dokumen serta survei kepada masyarakat pemerlu bantuan juga dilakukan oleh Ombudsman.

Indraza menambahkan, dalam dokumen LAHP yang telah diserahkan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadan Iskandar pada 23 Desember 2021 tersebut juga terdapatsejumlah saran tindakan korektif yang perlu dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai terlapor.

Ombudsman memberikan waktu selama 30 hari bagi Kemensos untuk menindaklanjuti LAHP Ombudsman tersebut dan agar Kemensos melaporkan perkembangannya secara tertulis kepada Ombudsman, tegas Indraza.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Dadang Iskandar usai menerima LAHP menyampaikan bahwa Kementerian Sosial tengah melakukan pengawasan dan berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyaluran Bansos. Sebagai contoh dengan memberikan bantuan secara tunai untuk jenis BPNT dan berbagai upaya perbaikan lainnya.

Dadang menambahkan, temuan Ombudsman RI ini akan menjadi koreksi dan perbaikan bagi Kementerian Sosial dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik khususnya bagi keluarga penerima manfaat.

Akan menindaklanjuti LAHP ini sesuai
dengan batas waktu yang ditentukan dan siap berkoordinasi untuk melaksanakan tindakan korektif, pungkas Dadan.

Artikel Asli