Bupati Buol Sebut Perpindahan Ibu Kota Peluang Tingkatkan Ekonomi

Nasional | jawapos | Published at Minggu, 26 Desember 2021 - 16:17
Bupati Buol Sebut Perpindahan Ibu Kota Peluang Tingkatkan Ekonomi

JawaPos.com Pemerintah berencana memindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada semester I 2024. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang masih dalam proses penyusunan menjadi undang-undang.

Dalam RUU IKN, pemerintah berencana membangun ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur dengan lahan seluas 256 ribu hektare. Pemerintah juga memuat rencana induk pengelolaan IKN yang berisi strategi pentahapan dan langkah-langkah serta regulasi yang dibutuhkan.

Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amirudin Rauf mengemukakan, rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, memberikan peluang peningkatan ekonomi Buol.

Perpindahan ibu kota negara, tidak hanya sekadar perpindahan pusat pemerintahan. Tetapi lebih jauh dari itu adalah satu peluang ekonomi bagi daerah lain di sekitar Kalimantan termasuk Kabupaten Buol, Sulteng, kata Amirudin Rauf seperti dilansir dari Antara di Buol.

Menurut Amirudin Rauf, letak Pulau Sulawesi yang dekat dengan Kalimantan, sangat strategis untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi daerah, seiring dengan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Begitu juga daerah daerah-daerah lain yang berdekatan dengan Pulau Kalimantan.

Daerah akan memanfaatkan dampak ekonomi dari perpindahan ibu kota negara, tutur Amirudin.

Untuk itu, AmirudinRauf menilai rencana memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, merupakan satu upaya dan kebijakan pemerintah pusat, untuk membangun pemerataan ekonomi. Pemindahan ibu kota negara akan memastikan pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi di Indonesia, secara kalkulatif, kawasan Indonesia timur akan menerima efek dari kebijakan ini, ucap Amirudin Rauf.

Dia memaparkan, dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol masuk dalam koridor wilayah agropolitan Bolipamuso bersama Toli-toli, Parigi Moutong, dan Poso. Yakni merupakan wilayah yang fokus pada produksi sektor pertanian, peternakan, serta perikanan dan kelautan.

Buol akan bersiap menjadi titik episentrum atau jembatan jalur dagang Indonesia Timur ke ibu kota negara. Letak geografis Buol sangat strategis dalam peta kawasan jalur dagang Indonesia Timur utamanya untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, terang Amirudin Rauf.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR G. Budisatrio Djiwandono mengatakan, kesiapan 10 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur perlu dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Menurut Politisi Gerindraitu, pembahasan RUU Ibu Kota Negara hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah Panajam Paser Utara dan Kutai Kartarnegara yang ditetapkan sebagai lokasi pengganti Kota Jakarta.

Padahal, lanjut Budisatrio, banyak persolan yang masih perlu dirumuskan agar pemindahan IKN tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Saya mengimbau kepada seluruh anggota Pansus dan pemerintah, untuk melihat perumusan RUU IKN ini bukan cuma difokuskan hanya pada pembangunan di 250 ribu hektare, tetapi memperhatikan kesiapan 7 kabupaten dan 3 kota penyangga yang mengelilingi ibu kota itu sendiri, kata Budisatrio, yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) IKN DPR.

Selain itu, Budi Satrio juga menekankan pentingnya kemandirian pangan untuk mempersiapkan IKN di Kaltim, termasuk mengenai kelestarian alam yang saat ini mulai terabaikan. Masalah ketahanan pangan juga kami dorong mengingat Kaltim masih harus ada perbaikan mengenai kemandirian dalam hal pangan, tutur Budisatrio.

Budisatrio juga mengingatkan persoalan perpindahan atau migrasi penduduk yang diperkirakan lebih dari 1 juta menuju ibu kota negara yang baru juga harus dipersiapkan secara matang. Pansus sebagai mitra kerja pemerintah untuk memperhatikan benar-benar masalah kelestarian yang ada.

Pasalnya, lanjut dia, di sekitar lokasi IKN norma lingkungan hidup sudah banyak tergradasi, sehingga diperlukan penanganan yang lebih tepat untuk mengantisipasi terjadinya masalah baru.

Hutan banyak ditebang dan gundul, ada alih fungsi lahan karena pertambangan dan perkebunan yang mengartikan bahwa, sistem penyangga kita dengan fungsinya ini menyerap karbon dan air berkurang, ucap Budisatrio.

Selain itu, fakta menyebutkan banyak kejadian banjir di Kabupaten Paser, PPU, dan Samarinda. Ini bisa terjadi kalau tidak kita antisipasi dan tidak memperjuangkan untuk merehabilitasi lahan hutan yang tergradasi. Termasuk laut harus kita jaga, ucap Budisatrio.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan momentum IKN dalam peningkatkan SDM lokal sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Masyarakat Kaltim cerdas, tapi kesempatan belum banyak, khususnya di bidang Pendidikan.

Ini harus dikuatkan. Saya harap, dengan momentum perpindahan ini bisa dimanfaatkan menjadi momentum kebangkitan Kaltim secara keseluruhan, kata Budisatrio.

Bupati Buol Amirudin Rauf. Muhammad Hajiji/Antara

Artikel Asli