UU Cipta Kerja Tuai Kritik Hingga Dicap Inkonstitusi

Nasional | jawapos | Published at Minggu, 26 Desember 2021 - 16:00
UU Cipta Kerja Tuai Kritik Hingga Dicap Inkonstitusi

JawaPos.com Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh Pemerintah memicu kontroversi di Indonesia. Terutama untuk klaster ketenagakerjaan, dimana pihak buruh menolak keras Undang-Undang Cilta Kerja hingga detik ini.

Berbagai aliansi buruh menolak diterapkannya UU Cipta Kerja, karena dinilai menciptakan upah murah. Dilain sisi, kalangan pengusaha menyambut baik kebijakan ini dengan dalih berpotensi membuka lapangan pekerjaan hingga memperluas investasi.

Kelanjutan polemik UU Cipta Kerja pun berlanjut hingga menjelang akhir tahun 2021, dimana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pada 25 November 2021, mengeluarkan Putusan terhadap Perkara Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 4/PUU-XIX/2021, serta Nomor 6/PUU-XIX/2021 atas Uji Formil dan Uji Materil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam putusannya, Majelis Hakim MK menegaskan bahwa Undang-Undang Nomoe 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. MK meminta kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan tenggat waktu selama dua tahun, sejak putusan dibacakan.

Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali, kata Ketua MK, Anwar Usman saat membacakan putusan gugatan UU Cipta Kerja, Kamis (25/11).

Pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil, guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum.

Pemerintah Harus Tunda Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia beserta 17 LBH di seluruh Indonesia mendesak agar Pemerintah tidak sewenang-wenang memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja dan segala turunannya. Karena, MK sendiri tekah menyatakan secara formil pembentukan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law melanggar UUD 1945.

Pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu UU Cipta Kerja dan menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya. Pemerintah telah kehilangan legitimasi dalam menerapkan/melaksanakan UU Cipta Kerja, ucap Ketua YLBHI Bidang Advokasi, Muhammad Isnur beberapa waktu lalu.

Isnur mengutarakan, UU Cipta Kerja telah diberlakukan beserta seluruh Peraturan Pemerintah (PP) serta turunannya. Maka penting untuk menghentikan segera UU ini dan seluruh PP turunannya, demi mencegah timbulnya korban dari masyarakat dan lingkungan hidup.

Dia berujar, sebelum MK menyatakan UU Cipta Kerja melanggar konstitusi, berbagai kelompok masyarakat di banyak wilayah dengan berbagai pekerjaan dan latar belakang telah mengatakan Omnibus Law Cipta Kerja inkonstitusional. Tetapi pemerintah hanya diam bergeming.

Karena itu, Pemerintah dan DPR harusnya menyadari kesalahan, terdapat kesalahan mendasar dalam pembentukan perundang dan seharusnya tidak mengulangi. Karena kekeliruan lainnya juga seperti dilakukan pada UU KPK, UU Minerba dan UU MK.

Meminta pemerintah menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup, tegas Isnur.

Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Sebelum 2 Tahun

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly optimistis dapat menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam waktu kurang dari dua tahun. Pemerintah menghormati putusan MK dalam putusan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK dan tentunya akan melaksanakan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Termasuk untuk tidak menerbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan dilakukan, ucap Yasonna, Jumat (26/11).

Meski inkonstitusional secara pembentukan, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tetap berlaku. Dia memastikan, Pemerintah tidak akan membuat aturan turunan sampai perbaikan selesai.

Sesuai putusan MK, UU Cipta Kerja tetap berlaku secara konstitusional hingga dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan, tegas Yasonna menandaskan.

Artikel Asli