Masa Kelam KPK, Oknum Penyidik Berani Dagangkan Perkara

Nasional | jawapos | Published at Minggu, 26 Desember 2021 - 14:00
Masa Kelam KPK, Oknum Penyidik Berani Dagangkan Perkara

JawaPos.com Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2021 banyak mendapat sorotan. Salah satu oknum penyidiknya dari Polri AKP Stepanus Robin Pattuju berani memainkan perkara yang sedang ditangani. Robin diduga menerima suap untuk mengurus sejumlah perkara yang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Dalam aksinya, Robin dibantu dengan seorang pengacara bernama Maskur Husain. Keduanya pun kini sedang menjalani persidangan.

Semula Robin ditetapkan sebagai tersangka karena membantu mengamankan perkara Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial. Tidak hanya menerima uang dari Syahrial senilai Rp 1.695.000.000, Robin juga menerima uang dari mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, dan politikus muda Golkar Aliza Gunado senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000.

Robin bersama Maskur Husain juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000. Tidak cukup di situ, keduanya juga mendapat uang dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebanyak Rp 5.197.800.000. Syahdan, dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.

Seret nama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar

Stepanus Robin Pattuju dalam perjalanan perkaranya selalu menyebut-nyebut keterlibatan Wakil Ketua KPK Lili Pontauli Siregar dalam penanganan perkara di KPK. Bahkan Robin beberapa waktu lalu mengungkapkan, tak segan memenjarakan Lili.

Saya akan bongkar, saya akan bongkar beberapa kasus yang melibatkan dia (Lili Pintauli Siregar). Saya akan bongkar, dia harus masuk penjara, ucap Robin usai menjalani persidangan kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta (20/12).

Lili diduga memainkan perkara Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial dengan seorang pengacara bernama Arief Aceh. Bahkan, Lili telah terbukti
bersalah melanggar kode etik dan pedoman prilaku oleh Dewan Pengawas KPK. Lili dijatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Lili diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut. Sebab setiap insan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Seret Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin jadi Tersangka

Azis yang merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-224 itu menyandang tersangka KPK pada Sabtu (29/9) lalu. Elite Golkar itu diduga memberikan suap 3,1 miliar terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah, kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

KPK menduga pada Agustus 2020 Azis Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin Pattuju yang saat itu menjabat sebagai penyidik KPK, untuk meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan politikus muda Golkar Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.

Menindaklanjuti ini, Stepanus Robin Pattuju menghubungi Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Lantas, Maskur Husain yang merupakan advokat menghubungi Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk menyiapkan uang Rp 2 miliar.

Maskur Husain menyampaikan pada Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp 2 miliar. Stepanus juga lantas menyampaikan langsung kepada Azis Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Azis. Setelah itu Maskur Husain diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp 300 juta kepada Azis.

Untuk teknis pemberian uang dari Azis Syamsuddin dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik Maskur Husain.
Selanjutnya Stepanus Robin menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada Azis.

Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, Azis Syamsuddin dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp 200 juta ke rekening bank Maskur Husain secara bertahap. Masih pada bulan Agustus 2020, Stepanus juga diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap yang diberikan oleh Azisyaitu USD 100.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500.

Uang-uang dalam bentuk mata uang asing tersebut kemudian ditukarkan oleh Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain ke money changer untuk menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan identitas pihak lain.

Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari Azis kepada Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain sebesar Rp 4 miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp 3,1 miliar.

Azis melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel Asli