Nafas Baru Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan Cs jadi ASN Polri

Nasional | jawapos | Published at Minggu, 26 Desember 2021 - 12:00
Nafas Baru Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan Cs jadi ASN Polri

JawaPos.com Tahun 2021 memang menjadi masa kelam bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khususnya bagi 57 mantan pegawainya. Ini karena mereka harus diberhentikan dengan hormat, dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.

Mereka bahkan dilabel merah, sehingga tidak lulus syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengalihan status ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pasal 1 Angka 6 menyebutkan pegawai KPK adalah ASN.

Sebagi wadah soliditas, barisan 57 eks pegawai KPK mendirikan Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute. Wadah tersebut digaungkan bertepatan puluhan mantan pegawai KPK, keluar dari lembaga antikorupsi pada 30 September 2021.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan, IM57+ Institute dibentuk dari rasa keprihatinan. Karena para mantan pegawai KPK yang disingkirkan merupakan orang-orang yang cerdas, bahkan di antranya mendapat beasiswa dari negara untuk melanjutkan sekolah di luar negeri.

Dia pun menyebut, IM57+ Institute ini pun dibentuk sebagai wadah untuk tetap bisa melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Terlebih, 57 mantan pegawai KPK memiliki keahlian yang berbed-beda. Sehingga diharapkan tetap bisa berkontribusi dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Kami berharap dengan keahlian, dengan kompetensi dan pengalaman yg kami punya ingin tetap berkontribusi untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi di sektor edukasi, pelatihan dan membuat sesuatu pola-pola tertentu bahkan seperti riset dan lain-lain. Semoga itu semua bisa mendapatkan kebaikan atau upaya-upaya yang baik dalam turut bersama-sama memberikan perhatian terkait dengan isu-isu pemberantasan korupsi, ujar Novel, Rabu (27/10) lalu.

Mereka pun ingin membantah isu yang selama ini menyerang, seperti framing taliban yang disematkan kepada para pegawai KPK yang dinyatakan gagal TWK. Novel tak memungkiri, kerja-kerja pemberantasan korupsi banyak risiko yang harus diterima.

Kami memastikan ingin hadir, bersama-sama bergerak untuk menjadi lebih kuat ini wujud kecintaan kepada NKRI, papar Novel.

Barisan mantan pegawai KPK itu sempat mendesak Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri mencabut hasil TWK, karena Ombudsman RI telah menyatakan maladministrasi dan Komnas HAM menyatakan adanya pelanggaran HAM dalam proses hingga pelaksanaanTWK. Tetapi itu tidak diindahkan oleh Firli Bahuri Cs.

Tawaran ASN Polri

Bak gayung bersambut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menawarkan pengangkatan ASN Polri bagi 57 mantan pegawai KPK. Tawaran ini setelah Listyo memginformasikan dan disetujui Presiden Joko Widodo.

Listyo beralasan tujuan dari permohonan menarik pegawai KPK tersebut, untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnys Tipikor. Terlebih, ada tugas-tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain.

Mantan penyelidik KPK, Ronald Paul Sinyal menyampaikan, tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada 57 pegawai nonaktif KPK membuktikan buruknya asesmen TWK. Dia menegaskan, rekan-rekannya sejatinya lulus menjadi ASN di KPK.

Kebijakan ini menunjukkan sekaligus mengklarifikasi bahwa ada ketidakberesan dalam tes TWK. Karena kami pun akan direkrut ASN. Artinya kami sebenarnya lulus, ujar Ronald beberapa waktu lalu.

Senada juga disampaikan, mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono yang mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menarik 57 pegawai nonaktif KPK.

Kami mengapresiasi sikap Bapak Kapolri dalam hal ini, walau masih jauh dari harapan utama kami, kembali memberantas korupsi di KPK. Semoga Bapak Presiden juga menyampaikan kepada publik sikap beliau, ujar Giri.

44 Mantan Pegawai KPK Resmi Jadi ASN Porli Bertepatan Hakordia 2021

Sebanyak 44 mantan pegawai KPK telah resmi dilantik menjadi ASN Polri bertepatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2021. Memang tidak semua, dari 57 bekas pegawai KPK mengindahkan tawaran ASN Polri.

Pengangkatan barisan mantan pegawai KPK ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan ASN 57 Mantan Pegawai KPK. Bahkan bertepatan pelantikan tersebut, Polri berencana membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) yang akan dikomandoi oleh jenderal polisi bintang tiga atau Komisaris Jenderal.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap menyampaikan, momentum Hakordia menjadi semangat baru kepada rekan-rekannya dalam memberantas korupsi bersama Polri. Dia menyebut, hal ini merupakan panggilan untuk kembali memberantas korupsi, setelah dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen TWK.

Berharap jadi momentum kami kembali memenuhi panggilan Indonesia untuk mengabdi dalam memberantas korupsi, ungkap Yudi.

Sementara itu, Novel Baswedan bersama 43 rekan lainnya menerima pinangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk diangkat menjadi ASN Polri. Novel bersama rekan-rekannya mempunyai alasan mengapa dirinya mengamini tawaran ASN Polri setelah dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen TWK.

Alasan tersebut, lanjut Novel, karena melihat masifnya praktik korupsi di Indonesia. Terlebih saat ini KPK yang dikomandoi Firli Bahuri dinilai banyak mengalami kemunduran.

Karena itu, Novel bersama sebagian besar rekan-rekannya yang juga dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat TWK tidak menyia-nyiakan tawaran Kapolri tersebut.

Saat Kapolri memberi kesempatan untuk ikut berkontribusi memberantas korupsi bidang pencegahan, maka saya dan sebagian besar IM57 menerima, pungkas Novel.

Artikel Asli