Muktamar Ke-34 NU Haramkan Perampasan Tanah Rakyat Oleh Negara

Nasional | beritabaru.co | Published at Minggu, 26 Desember 2021 - 01:02
Muktamar Ke-34 NU Haramkan Perampasan Tanah Rakyat Oleh Negara

Berita Baru, Jakarta Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqiiyah Muktamar Ke-34 NU pada 22-24 Desember 2021 membahas pengambilan tanah rakyat oleh negara. Komisi Waqiiyah Muktamar NU 2021 di Lampung ini mengharamkan perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh negara.

Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqiiyah, KH Sarmidi Husna mengatakan, komisinya membahas secara hukum syariat perampasan tanah yang sudah ditempati rakyat selama bertahun-tahun yang belum mendapatkan rekognisi status kepemilikannya oleh negara.

Ketua Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqiiyah Muktamar NU KH Abdul Ghofur Maimoen (Gus Ghofur) mengatakan, hukum perampasan tanah tanah yang sudah ditempati rakyat oleh di-tafshil (dirinci).

Tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya (pengelolaan lahan), maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut, kata Gus Ghofur dalam sidang pleno Muktamar Ke-34 NU di Gedung Serbaguna Unila, Bandarlampung, Jumat (24/12).

Gus Ghofur mengatakan, pemerintah tidak boleh mengambil lahan yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha oleh pemerintah maupunihya.

Pembahasan ini berangkat dari ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi selama puluhan tahun di Indonesia. Kecuali itu, pembahasan ini berngkat dari konflik-konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan negara.

Sejak UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dijalankan, ketimpangan penguasaan agraria dan sumber daya alam semakin mendalam antara sektor pertanian rakyat dan pertanian/perkebunan besar atau antara sektor pertanian dan nonpertanian.

Selain membahas perampasan tanah rakyat oleh negara, Komisi Waqiiyah Muktamar Ke-34 NU juga membahas cara penentuan jenis kelamin seseorang dengan gejala interseksual dan batas ketinggian hilal terkait imkanur ruyah.

Artikel Asli