Loading...
Loading…
KPK Tak Terbitkan Sprin Lidik Pungutan ASN Kemenag untuk Muktamar NU

KPK Tak Terbitkan Sprin Lidik Pungutan ASN Kemenag untuk Muktamar NU

Nasional | jawapos | Selasa, 21 Desember 2021 - 00:02

JawaPos.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait beredarnya Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) yang dibubuhkan foto Ketua KPK Firli Bahuri. Lembaga antirasuah menegaskan, beredarnya kabar tersebut merupakan berita bohong alias hoaks.

Dalam informasi tersebut memuat, KPK melakukan penyelidikan terkait pungutan ASN di Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka Muktamar NU ke-34. Perbuatan ini bukan kali pertama menyerang KPK maupun institusi lainnya.

KPK berulang kali menerima informasi adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK ataupun penyampaian informasi hoaks yang tujuannya untuk melakukan pemerasan, penipuan, maupun tindak kejahatan lainnya kepada masyarakat, kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/12).

Ali juga mengutarakan, nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam informasi dimaksud, bukan merupakan nomor saluran Pengaduan Masyarakat KPK.

Dia menyampaikan, masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan pengaduannya kepada KPK melalui email pengaduan@kpk.go.id, SMS 0855 8575 575, Whatsapp 0811 959 575, Website KWS http://kws.kpk.go.id, atau menyampaikan surat dan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, meminta kepada oknum yang sengaja menyebarkan informasi bohong tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau, masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK.

Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku pegawai KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan dan sejenisnya, dapat segera melaporkannya ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat, tegas Ali.

Sedangkan, lanjut Ali, dalam pengaduan dugaan tindak pidana korupsi KPK mengajak masyarakat untuk menyampaikan aduannya secara valid dengan didukung data dan informasi yang lengkap. Karena tindak lanjut penanganan laporan sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

Beberapa data dan Informasi yang dibutuhkan di antaranya bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank, laporan hasil audit investigasi, dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana, kontrak, berita acara pemeriksaan, bukti pembayaran, foto dokumentasi, surat, disposisi perintah, bukti kepemilikan, serta identitas sumber informasi, papar Ali.

Dia pun menegaskan, KPK menjamin kerahasiaan pelapor dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik, sepanjang pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Selain itu, pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain melalui Website KWS http://kws.kpk.go.id.

Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, bahkan KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor. Publik juga dapat mengakses statistik Pengaduan Masyarakat yang diterima dan ditelaah oleh KPK melalui halaman https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat.

Original Source

Topik Menarik