Loading...
Loading…
Pemprov Jatim Berikan Insentif Rp 389 Miliar untuk Wajib Pajak

Pemprov Jatim Berikan Insentif Rp 389 Miliar untuk Wajib Pajak

Nasional | jawapos | Minggu, 12 Desember 2021 - 17:57

JawaPos.com Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan insentif sebesar Rp 389,12 miliar dalam program diskon dan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Program itu berlaku sejak 9 September hingga 9 Desember.

Total insentif yang digelontorkan tersebut dalam bentuk diskon pajak, bebas BBN II, dan bebas denda kendaraan bermotor, ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Minggu (12/12).

Khofifah menuturkan, sejak program tersebut digulirkan, tercatat telah dimanfaatkan 4,423 juta wajib pajak di Jatim. Rinciannya, dari 4,423 wajib pajak itu, mendapatkan diskon R2 sebanyak 20 persen dan R4 10 persen.

Sedangkan 1,55 juta wajib pajak lainnya mendapatkan bebas BBN-II dan bebas denda PKB dan BNKB. Sisanya 18,4 ribu wajib pajak adalah wajib pajak dari luar provinsi yang mendaftar di Jatim.

Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh, kata Khofifah, yaitu Rp 2,086 triliun. Program itu mampu menaikkan angka penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Terima kasih kepada seluruh wajib pajak di Jawa Timur yang telah membayar kewajiban pajaknya. Antusiasmenya sangat luar biasa, imbuh Khofifah.

Khofifah menyebut perolehan pajak itu sebagai suntikan energi sekaligus semangat bagi upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Dia optimistis, Jatim dapat bisa segera keluar dari pandemi Covid-19 seiring upaya percepatan vaksinasi di seluruh daerah.

Pemprov Jatim mengadakan program pemutihan dan insentif pajak kendaraan bermotor dalam rangka mengurangi beban masyarakat selama pandemi Covid-19. Program itu juga sekaligus momentum perayaan HUT Jatim ke-76.

Besaran diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 20 persen untuk kendaraan roda 2 dan 3. Sedang untuk kendaraan roda 4 dan seterusnya mendapat diskon 10 persen.

Selain itu, Pemprov Jatim juga memberi kebijakan insentif pajak daerah yang meliputi pemutihan pajak daerah. Di antaranya, pembebasan pokok biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tangan ke 2, 3, dan seterusnya.Lalu pembebasan denda pembayaran PKB serta pembebasan denda pembayaran BBNKB.

Sasaran program itu adalah kendaraan bermotor dengan pelat dasar hitam yang dimiliki perorangan atau badan, juga pelat kuning yang dimiliki perorangan atau badan usaha.

Original Source

Topik Menarik

{
{
{
{
{
{
{