AHY: Ini Momentum Terbaik Benahi Materi UU Cipta Kerja

Nasional | jawapos | Published at Jumat, 26 November 2021 - 14:46
AHY: Ini Momentum Terbaik Benahi Materi UU Cipta Kerja

JawaPos.com Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahawa UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional dan bersyarat untuk diperbaiki.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan putusan MK ini sejalan dengan sikap partai berlogo bintang mercy ini yang menolak adanya UU Cipta Kerja tersebut.

Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan judicial review UU Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional secara bersyarat. Putusan MK ini sejalan dengan pertimbangan Partai Demokrat saat menolak pengesahan UU ini, 2020 silam. Demokrat memandang memang ada problem formil dan materiil, ujar AHY dalam keterangannya, Jumat (26/11).

AHY menambahkan saat UU Cipta Kerja ini tidak memiliki metode yang jelas dalam penggabungan sejumlah aturan. Sehingga dia menilai wajar jika MK memutuskan UU tersebut inkonstitusional.

Selain memiliki problem keterbukaan publik dalam proses pembahasannya, MK juga nilai UU Cipta Kerja tidak memiliki metode penggabungan (omnibus) yang jelas, apakah pembuatan UU baru ataukah revisi, katanya.

Karena itu, AHY menuturkan agar pemerintah dan DPR ke untuk menghormati dan menjalankan putusan MK ini. Terkasuk ke depannya antara pemerintah dan DPR untuk membuat aturan yang baik bagi masyarakat.

Putusan hukum MK harus dihormati. Ini adalah momentum baik untuk merevisi dan memperbaiki materi UU Cipta Kerja, agar selaras dengan aspirasi rakyat, berkeadilan sesuai hak-hak kaum buruh, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional, untuk menghadirkan sustainable economic growth with equity, ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkam Konstitusi (MK) menilai pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu, MK memerintahkan agar UU Cipta Kerja diperbaiki.

Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undany Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan, kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan gugatan UU Cipta Kerja.

Hakim MK Anwar Usman menyebut, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan, sesuai dengan tenggat waktu dua tahun yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya, MK meminta kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan tenggat waktu selama dua tahun, sejak putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen.

Artikel Asli