KPK Masih Berlindung Dibalik Surat BKN yang Melarang Membuka Hasil TWK

Nasional | jawapos | Published at Jumat, 26 November 2021 - 10:15
KPK Masih Berlindung Dibalik Surat BKN yang Melarang Membuka Hasil TWK

JawaPos.com Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali menyidangkan sengketa informasi terkait dengan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (KPK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (25/11) kemarin. Sidang lanjutan itu menghadirkan ahli dari pihak pemohon dalam hal ini mantan pegawai KPK, dan pihak termohon KPK.

Hasil dari sidang pemeriksaan saksi dan ahli kemarin, pihak KPK masih mengklaim tak memiliki informasi yang diminta oleh para pemohon. Dalam hal ini, KPK menyatakan tak memiliki hasil Tes Wawasan Kebangsaan. Selain itu, KPK juga masih berlindung kepada surat Badan Kepegawaian Negara yang melarang membuka hasil TWK, kata mantan pegawai KPK, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Jumat (26/11).

Dia mengungkapkan, 11 pemohon yang mewakili 57 mantan pegawai KPK sangat menyayangkan, karena KPK masih berlindung kepada alasan yang mengada-ada.

Para pemohon berharap sidang lapangan bisa membuktikan kebenaran dan menjadi dasar Majelis Komisioner memutus sidang sengketa publik ini dengan sebenar-benarnya, seadil-adilnya, ucap Hotman.

Kekecewaan ini sesuai dengan salah satu keterangan Rifqi Sjarief Assegaf sebagai ahli, dari pihak pemohon. Rifqi menyatakan jika data yang dimintakan oleh pemohon tidak dalam penguasaan badan publik, hal tersebut tidak membatalkan kewajiban badan publik dalam hal ini KPK untuk memberikan akses informasi kepada pemohon atas informasi yang bersifat publik.

Sehingga badan publik berkewajiban untuk meminta data dan informasi yang sudah seharusnya menjadi penguasaan dan memberikan akses kepada pemohon, tegas Rifqi.

Rifqi menjelaskan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status Pegawai KPK telah menjadi perhatian besar publik. Maka sudah sewajarnya, badan publik dalam hal ini KPK membuka informasi sebanyak-banyaknya untuk memastikan kebenaran data agar diketahui publik, untuk menghindari prasangka, atau mengdeskriditkan pihak-pihak tertentu.

Jadi pemenuhan informasi tidak berkaitan dengan kepentingan pemohon saja, tapi juga kepentingan KPK untuk membangun kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi, tegas Rifqi.

Landasan hukum yang menjadi penentuan kriteria Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak memenuhi Syarat (TMS) harus dipandang sebagai sebuah kebijakan yang berdampak pada muncunya sebuah keputusan publik. Sehingga sudah sewajarnya KPK memberikan akses kepada pemohon yang menjadi pertimbangan dalam rangka mendorong akuntabilitas dan memperjelas alasan pengambilan sebuah keputusan publik.

Alasan penolakan pemberian hasil TWK berkaitan dengan kekhawatiran dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan juga tidak bisa dibenarkan. Mengingat TWK itu sendiri adalah hasil dari kebijakan yang sudah diambil oleh KPK.

Sehingga hasil TWK adalah produk dari hasil kebijakan alih status pegawai yang telah ditetapkan, pungkas Rifqi.

Sebagaimana diketahui, 11 mantan pegawai KPK menggugat keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Pusat. Gugatan ini diajukan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi atas hasil TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data data pribadi seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan ini, ujar perwakilan mantan pegawai KPK, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Selasa (10/8).

Syaratnya adalah memberikan persetujuan tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data untuk mengakses informasi dimaksud. Para pegawai KPK teleh mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan undang-undang, namun KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK, imbuhnya.

Hotman menegaskan, gugatan keterbukaan informasi ini dilakukan, karena para pegawai telah mengajukan permohonan informasi publik terkait hasil TWK, melalui mekanisme PPID KPK, dalam rentang waktu 28 Mei-9 Juni 2021. Melalui mekanisme PPID, para pegawai telah menunggu 10 dan 7 hari kerja untuk mendapatkan jawaban.

Selain itu, telah mengajukan keberatan ke atasan PPID KPK, yakni Sekretaris Jenderal. Hasilnya, respons yang disampaikan oleh KPK dalam rentang waktu 5-6 Agustus 2021, permohonan informasi hasil TWK masing-masing pegawai KPK tidak dapat diberikan.

Alasannya, KPK merujuk kepada BKN bahwa hasil TWK pegawai KPK masuk dalam klasifikasi rahasia negara, sesal Hotman.

Artikel Asli