Putusan MK Soal UU Ciptaker Cacat Tapi Bisa Dipake

Nasional | rm.id | Published at Jumat, 26 November 2021 - 07:50
Putusan MK Soal UU Ciptaker Cacat Tapi Bisa Dipake

Uji formil terhadap Undang-Undang (UU) Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU yang dikenal Sapu Jagat ini, dianggap cacat formil dalam proses pembentukannya. Meskipun begitu, UU Ciptaker ini tetap bisa dipake sambil menunggu proses perbaikannya dalam waktu 2 tahun. Kalau selama 2 tahun tak diperbaiki, maka UU ini dinyatakan cacat permanen.

Legislasi yang di awal pembentukannya menuai banyak protes ini, digugat ke MK oleh sejumlah organisasi. Gugatan uji formal ke MK ini diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.

Kemarin, uji formil UU Ciptaker ini sampai pada babak akhir. Sidang gugatan yang dipimpin Ketua MK, Anwar Usman membacakan putusan terhadap gugatan tersebut. Hasilnya, MK mengabulkan sebagian gugatan permohonan uji formil.

Menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan, kata Anwar membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Anwar didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Ini pertama kali dalam sejarah, MK mengabulkan gugatan uji formil terhadap legislasi. Biasanya, MK lebih sering memutus perkara uji materiil terhadap suatu legislasi atau undang-undang.

Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, MK memberi waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Artinya, sejumlah pasal atau aturan yang mengalami perubahan dalam UU Ciptaker akan kembali pada aturan sebelumnya.

Kenapa cacat formil? Anwar menjelaskan, ada 6 poin pertimbangan kenapa MK menilai UU Ciptaker ini cacat formil. Kalau disederhanakan, proses pembuatan UU Cipta Kerja, mulai dari proses perumusan, penyusunan, pembahasan hingga saat diundangkan, dianggap bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keenam poin itu adalah: Pertama, naskah akademik sulit diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, naskah akademik harus mudah diakses sehingga masyarakat bisa mudah memberikan masukan.

Kedua, mahkamah menilai pembahasan UU itu minim melibatkan partisipasi publik. Dalam fakta persidangan terungkap, proses pembentukan undang-undang tidak memberikan partisipasi maksimal kepada masyarakat. Memang dilaksanakan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, namun pertemuan itu tidak membahas naskah akademik RUU tersebut.

Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam undang-undang 11/2020, jelas Anwar.

Ketiga, proses pembentukannya. Mahkamah menilai UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Misalnya, terjadi perubahan substansi setelah disahkan di DPR dan usai diteken Presiden.

Keempat, Mahkamah menilai ada ketidakjelasan dengan metode omnibus law. Apakah UU Cipta Kerja ini adalah UU baru, UU perubahan ataukah UU pencabutan.

Kelima, tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Namun, ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang digunakan oleh UU 11/2020, bunyi pertimbangan hakim.

Terakhir, mahkamah menemukan adanya sejumlah kesalahan teknis penulisan hingga kesalahan pengutipan dalam rujukan pasal.

Segala pertimbangan itu, yang jadi dasar MK menyatakan UU Ciptaker inskontitusional bersyarat. MK pun memerintahkan harus ada perbaikan dari pembuat undang-undang.

Namun, meskipun UU itu dinyatakan cacat formil, Mahkamah menyatakan, seluruh UU yang terdapat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja masih boleh dipake sampai dilakukan perbaikan. Namun, MK memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker.

Di luar gedung MK, ratusan buruh yang sejak pagi memenuhi Jalan Merdeka Barat, Jakarta, untuk mengawal proses persidangan ini, menyambut baik putusan tersebut. Presiden KSPI, Said Iqbal meminta seluruh aturan turunan UU tersebut, termasuk terkait pengupahan, ditunda.

Said meminta kepada kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota segera kembali pada UU Ketenagakerjaan dan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam menetapkan upah 2022. Kuasa Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SPI), Said Salahudin mengatakan pemerintah harus membuat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dari nol. Karena UU yang ada sekarang disusun secara ilegal.

Eks Ketua MK, Jimly Asshiddiqie menyambut baik putusan MK tersebut. Dia bilang, putusan MK yang mengabulkan sebagian uji formil UU Ciptaker adalah putusan penting dan bersejarah ( landmark decision ).

Karena baru pertama uji formil undang-undang dikabulkan. Selanjutnya, uji formil akan makin berpengaruh dalam praktik pembentukan hukum, dan MK makin tegaskan fungsi, bukan saja kawal konstitusi tapi juga kawal demokrasi, kicau Jimly, di akun Twitter miliknya, @Jimlyas . [BCG]

Artikel Asli