Mahfud Dan Andika Bicara Papua Bukan Tempur, Tapi Utamakan Isi Dapur

Nasional | rm.id | Published at Jumat, 26 November 2021 - 07:25
Mahfud Dan Andika Bicara Papua Bukan Tempur, Tapi Utamakan Isi Dapur

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa dan Menko Polhukam, Mahfud MD satu suara dalam mengatasi masalah di Papua. Mereka sepakat mengedepankan pendekatan kesejahteraan demi memenuhi kebutuhan dapur rakyat Papua, dibanding ambil strategi pertempuran.

Sepekan terakhir, Andika rajin mengunjungi para pejabat. Dalam setiap pertemuan itu, Andika selalu membahas isu Papua. Andika menawarkan gagasan terbarunya dalam menghadapi komflik yang masih sering terjadi di Bumi Cenderawasih itu.

Kemarin, Andika menemui Mahfud, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Video pertemuan Andika-Mahfud dibagikan di kanal YouTube Kemenko Polhukam.

Andika tiba di kantor Mahfud bersama jajarannya menumpangi kendaraan dinas Mabes TNI. Andika disambut salam hormat oleh sejumlah pejabat Kemenko Polhukam. Sebelum menemui Mahfud, Andika sempat berdiskusi dengan para bawahan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Tidak berselang lama, Andika dan Mahfud saling menghampiri.

Pertemuan Mahfud-Andika begitu hangat. Saling menanyakan kondisi kesehatan masing-masing. Sesekali, celotehan Mahfud membuat Andika tertawa. Setelah pertemuan, mereka menggelar konferensi pers. Salah satunya, ya membahas Papua.

Menurut Mahfud, pendekatan di Papua secara prinsip telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 20/2020. Intinya, condong ke arah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis.

"Artinya, di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tetapi kesejahteraan. Komprehensif meliputi semua hal. Sinergis mencakup semua lembaga terkait secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri," kata Mahfud.

Menteri Pertahanan era Gus Dur ini menyebut, dari sisi teknis pendekatan di Papua ialah operasi teritorial, dan bukan tempur. "Saya tadi sudah banyak diskusi. Pak Panglima sudah punya gagasan-gagasan tentang pendekatan baru itu, dan nanti akan disampaikan pada saatnya," lanjutnya.

Selain itu, terang Mahfud, pertemuan dengan Andika juga membahas tentang penanganan HAM. Terlebih, Indonesia memiliki 13 kasus pelanggaran HAM berat, seperti yang disampaikan Komnas HAM kepadanya. Sembilan dari 13 kasus merupakan peristiwa pelanggaran HAM sebelum 2000 atau sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Peradilan HAM, empat kasus terjadi setelah 2000, dan satu kasus terjadi pada era Presiden Jokowi, yaitu kasus Paniai, Papua.

"Itu ada yang melibatkan TNI. Melibatkan apa? Nanti yang menyangkut TNI ini Bapak Panglima akan berkoordinasi dengan kami," ucap Mahfud.

Setelah itu, Mahfud mempersilakan Andika bicara. Mantan KSAD itu mengatakan, TNI akan menggunakan dasar hukum yang telah dikeluarkan pemerintah. "Jadi, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Menko Polhukam, saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan pemerintah," ucapnya.

Namun, Andika belum mau mengumumkan gagasan yang dia maksud. Andika akan menjelaskan gagasannya secara rinci saat berkunjung ke Papua, pekan depan. "Itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan," jelas menantu Hendropriyono tersebut.

Selain Andika, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman juga memberikan perhatian besar ke Papua. Mantan Pangkostrad itu tengah berkunjung ke Papua. Dia mendarat di Bandara Rendani, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rabu (24/11).

Kemarin, Dudung mendatangi Markas Kodam XVIII/Kasuari untuk bertemu dengan prajurit dan memberikan pengarahan. Dia mengingatkan para prajurit TNI agar tidak berpikir untuk membunuh teroris Papua. Mantan Pangdam Jaya itu juga mengingatkan agar prajuritnya membantu dan mencintai masyarakat Papua. Ia menjamin, TNI hadir di tengah warga Papua.

"Cintai masyarakat Papua seperti layaknya kita mencintai diri sendiri dengan segala macam keterbatasan," ucap Dudung, seperti dikutip dari keterangan resmi Penerangan Kodam Kasuari.

Sementara itu, peneliti Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth berharap, Pemerintah segera berkoordinasi dengan Pemda dan sejumlah elemen di Papua tentang penjabaran pendekatan isi dapur.

"Supaya dimengerti dan dapat dukungan. Proses ini penting untuk menyamakan pendapat pendekatan non-militer versi TNI dan versi masyarakat sipil," ucap Adriana, kepada Rakyat Merdeka , kemarin. [UMM]

Artikel Asli