Habis Dihajar Covid, Muncul Pileg, Pilpres & Pilkada Para Pengusaha Cemas Jadi Korban "Susu Tante"

Nasional | rm.id | Published at Jumat, 26 November 2021 - 07:20
Habis Dihajar Covid, Muncul Pileg, Pilpres & Pilkada Para Pengusaha Cemas Jadi  Korban "Susu Tante"

Hidup pengusaha ternyata tak seindah yang dipikirkan banyak orang. Setelah babak belur dihantam pandemi Covid-19, para pengusaha kini cemas menghadapi banyaknya hajatan politik secara serentak di tahun 2024. Ada Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Kenapa cemas? Alasannya, di momen politik ini, pengusaha biasanya jadi korban susu tante alias sumbangan sukarela tanpa tekanan oleh para politisi.

Fakta pengusaha menjadi korban susu tante ini, dipaparkan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dalam Talkshow Peran Pelaku Usaha dalam Pemberantasan Korupsi', usai penandatangan MoU antara Kadin Indonesia dengan KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin. Di acara tersebut, Kepala Badan Hubungan Penegak Hukum Kadin Indonesia ini meminta perlindungan KPK agar tidak menjadi korban "susu tante" lagi.

Di depan Ketua KPK, Firli Bahuri, politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, menceritakan kondisi pengusaha yang saat ini tengah cemas. Dua tahun terakhir, pengusaha sudah menguras tabungan lantaran kegiatan usaha tak berjalan akibat dihantam Corona. Belum pulih kegiatan usaha, pengusaha kini dihadapkan dengan perayaan nasional dan Pemilu serentak.

Tiap ada perayaan nasional, kata Bamsoet, pengusaha sering jadi korban pemerasan penyelenggara negara. Pengusaha kerap dimintai sumbangan menjelang hari-hari besar. "Kami ini korban dari 'susu tante', sumbangan sukarela tanpa tekanan. Judulnya tanpa tekanan, tapi sesungguhnya penuh ancaman. Biasanya, kalau kita kuat kita lawan, tapi kadang-kadang tidak kuat, ikut goyang juga," ucap Bamsoet.

Selain perayaan nasional, yang ditakutkan pengusaha adalah gelaran Pilkada dan Pilpres. Intinya, sama saja, pengusaha kerap dimintai uang. "Yang ngeri lagi, Pilpres. Bukan presidennya kadang yang galak, tapi tim suksesnya yang galak," sambung Bamsoet.

Kondisi pengusaha di daerah lebih memprihatinkan lagi. Karena kerap dimintai susu tante itu. Menghadapi kondisi ini, pengusaha dalam kondisi serba salah. Kalau tak dikasih, pengurusan izin tak kunjung selesai. Kalau dikasih, muncul masalah karena berkaitan dengan hukum.

"Dikasih kegaruk, nggak dikasih nggak dapat bisnis. Makan tabungan lagi. Belum lagi, kita pikir pinjam di bank ada cost up money -nya, yang tiap bulan bertambah," curhat Bamsoet.

Karena kondisi ini, kata Bamsoet, pengusaha mencari jalan supaya target tercapai. Terjadilah suap, baik yang terang-terangan maupun diam-diam. "Kadang pengusaha ini seneng kepala daerah yang terus terang. Yang kita bingung kalau kepala daerah atau pejabatnya itu pingin sesuatu tapi nggak diutarakan. Tapi izin nggak keluar-keluar," ungkapnya.

Atas dasar itu, Bamsoet sangat mengapresiasi ada MoU KPK dengan Kadin. Dia berharap, pengusaha bisa punya backing kuat, dalam hal ini KPK, agar tak terjadi praktik lancung di daerah.

"Kerja sama hari ini kita berharap pengusaha punya backing. Jadi, bukan preman aja yang punya backing . Pengusaha juga butuh backing . Backing dalam hal ini yang ditakuti kalau bupati, wali kota, gubernur, itu ingin meminta sesuatu agar izin itu diberikan maka dia harus berpikir ulang," terang Bamsoet.

Sementara itu, Firli menyampaikan pentingnya mendorong pelibatan pelaku usaha dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika kita ingin mewujudkan perekonomian yang efektif, efisien, memberikan dampak yang optimal bagi pemulihan ekonomi nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat, maka harus menghindari praktik ekonomi biaya tinggi karena adanya suap, gratifikasi, dan modus-modus korupsi lainnya, pesan Firli.

Firli menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mempermudah pelaku usaha menjalankan kegiatannya. Maka, penting bagi KPK hadir untuk memastikan terlaksananya kebijakan tersebut secara efektif dan bebas dari tindak pidana korupsi. Keseriusan KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi pada dunia usaha tersebut, lanjut Firli, diwujudkan dengan pembentukan unit baru yaitu Direktorat Anti-Korupsi Badan Usaha (AKBU).

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020, Direktorat AKBU bertugas melakukan pemantauan dan pengkajian regulasi, melakukan analisis deteksi dan pemetaan praktik korupsi pada sektor swasta, memberikan bimbingan teknis pembangunan sistem antikorupsi, serta melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi di sektor swasta. Unit ini berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam mengembangkan upaya-upaya antikorupsi terutama dalam mencegah terjadinya pemidanaan korporasi.

Maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan para pelaku usaha menjadi alasan penting bagi KPK melakukan pendekatan pencegahan. KPK mencatat, sejak awal 2020 sampai dengan Oktober 2021, telah menangani 162 kasus korupsi. Sebanyak 59 pelaku usaha turut serta dalam tindak pidana tersebut. Jika ditarik data lebih jauh, sejak 2004 sampai dengan saat ini, KPK telah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku usaha sejumlah 356 orang dari total 1.333 pelaku.

Selaras dengan semangat KPK dalam upaya pencegahan korupsi sektor dunia usaha, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan komitmen untuk menciptakan ekosistem berusaha yang lebih baik, membentuk agen perubahan, dan menerapkan standar ISO antikorupsi. [BCG]

Artikel Asli