Ancaman Kenaikan Harga Pupuk

Nasional | rm.id | Published at Jumat, 26 November 2021 - 07:15
Ancaman Kenaikan Harga Pupuk


Oleh : Prof . Tjipta Lesmana
Pemerhati
Ketahanan Pangan

Tiga minggu terakhir, menurut berita di layar televisi, paling tidak ada 3 pabrik pupuk liar digulung polisi. Fenomena tahun 2017 tampaknya mulai tumbuh kembali. Pada tahun 2017, 2 pabrik pupuk liar di Sukabumi digulung polisi, sekali lagi di kabupaten Bekasi dengan produksi sekitar 3,5 ton pupuk.

Kenapa muncul pabrik pupuk liar? Antara lain karena cukup banyak petani yang kesulitan mengaku mendapatkan pupuk subsidi. Alasan lain: harga pupuk liar lebih murah dibandingkan pupuk resmi yang dijual pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu, ketika kami diundang RRI untuk bincang-bincang soal pupuk, tidak sedikit petani (entah benar petani atau bukan) yang berteriak kesulitan mendapatkan pupuk pemerintah. Hal itu terekam dalam sesi bincang-bincang dengan masyarakat tani.

Tentu gejala ini patut memprihatinkan. Pupuk komoditas vital dalam pertanian. Jika benar ada kelangkaan pupuk di pasar, atau diam-diam membubung harganya, petani akan terpukul. Pada akhirnya, ketahanan pangan bisa terancam. Maka, pemerintah dan segenap stakeholders komoditas pupuk tidak boleh tinggal diam.

Tapi, dewasa ini ada berita yang memprihatinkan lagi mengenai pupuk. Pandemi Covid-19 yang panjang memukul berbagai industri penting di berbagai negara, khususnya Eropa dan RRT. Sejak September yang baru lalu, harga gas di Eropa pukul rata mencapai USD 25/MMBTU, harga tertinggi yang sebelumnya belum pernah terjadi. Semua orang tahu, gas adalah bahan baku utama pembuatan pupuk urea, hampir 70%! Kenaikan gas otomatis mengancam kenaikan biaya produksi pupuk.

Meningkatnya harga gas diperparah dengan kenaikan harga batubara. Akibatnya, sejumlah pabrik urea di Eropa menghentikan produksinya. Akibatnya lagi, di berbagai kawasan dunia terjadi kekurangan pasokan pupuk urea.

Kenaikan tajam harga batubara memang good news bagi Indonesia, negara dengan produksi batubara tinggi. Dua minggu lalu, kita membaca data yang dirilis dari BPS. Ekspor batubara ke berbagai negara mengalami lonjakan tinggi, menyumbang ekspor sumber daya alam yang sangat signifikan.

Belarus dan Indonesia

Insiden penangkapan seorang wartawan pro demokrasi beberapa waktu yang lalu menimbulkan kemarahan Eropa Barat. Pesawat Ryanair yang membawa aktivis tersebut dipaksa mendarat di Minks dengan ancaman sebuah bomb akan meledak jika pesawat bandel meneruskan penerbangannya di Lithuania. Negara-negara Eropa barat marah atas insiden ini, lalu menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Belarus. Sanski itu jelas berdampak serius terhadap perdagangan Belarus. Jangan lupa, Belarus salah satu pemasok terbesar dunia untuk komoditas pupuk MOP atau potash. Jenis pupuk ini di Indonesia digunakan sebagai salah satu bahan baku utama pupuk NPK.

Embargo internasional terhadap Belarus hampir dipastikan akan mengganggu rantai pasokan potash di pasar internasional, karena negara ini menguasai 20% kebutuhan potash dunia. Jelas, hal ini akan membawa pengaruh buruk juga bagi negara kita.

RRT selama ini diam-diam juga mengekspor pupuknya ke Indonesia, dijual sebagai pupuk non-subsidi. Karena harga di negeri itu lebih murah dari harga gas di negara kita, harga pupuk RRT dengan sendirinya lebih murah juga. China bahkan tempo hari dikabarkan akan membanjiri pupuknya ke Indonesia jika pemerintah kita menghentikan subsidi untuk pupuk dan menjual kebutuhan pupuk petani langsung kepada petani, suatu wacana yang didukung keras oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu itu.

Daripada repot-repot ngurus pupuk dengan subsidi begitu besar, jual saja pupuk secara langsung kepada petani, begitu kira-kira argumentasi Stop subsidi pupuk. Hingga sekarang pemerintah Jokowi belum berani melaksanakan wacana liberal ini, karena kemungkinan dampak mengerikan bagi kaum tani jika betul-betul dilaksanakan.

Karena situasi ekonomi yang bergolak akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, dan demi mengamankan kebutuhan pupuk dalam negerinya, China dan Rusia sebagai dua negara pengekspor pupuk tebesar di dunia, sudah mulai memberlakukan larangan ekspor untuk semua jenis pupuk, termasuk pupuk urea, dan NPK. Larangan ekspor pupuk 2 (dua) negara raksasa ini menimbulkan gangguan luar biasa terhadap perdagangan pupuk internasional berakibat kekurangan pasokan. Beberapa negara importir pupuk seperti Korea Selatan, dikabarkan, sudah mengalami kelangkaan pupuk yang cukup parah.

Penumpukan cargo di Amerika dan Eropa Utara akibat kelesuan ekonomi tempo hari berdampak pada keterlambatan pengiriman barang dan komoditi yang massif di seluruh dunia. Ongkos dan biaya transportasi pun meningkat, kabarnya hingga 200% di atas harga normal.

Akumulasi dari berbagai persoalan ini kemudian berdampak terhadap harga komoditas di seluruh dunia, termasuk harga pupuk urea, NPK, KCI dan lain sebagainya. Para ekonom meramalkan harga komoditas ini masih akan terus berlanjut hingga awal tahun 2022. Khusus untuk kenaikan harga pupuk, tampaknya sudah memasuki fenomena anomali. Harga urea saat ini bahkan sudah menyentuh angka USD 1.000 per ton.

Menghadapi situasi ekonomi yang anomali di tingkat internasional, pabrikan pupuk, pemerintah dan DPR harus cepat berdialog untuk memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelamatkan sektor pertanian kita, khususnya nasih 22,4 juta petani kita. Intinya, bagaimana sama-sama menjaga/menstabilkan harga pupuk, memberantas fenomena maraknya pabrik-pabrik pupuk ilegal.

Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional harus dijaga dengan segala upaya. Untuk apa kita membeli alutsista super-canggih dengan biaya puluhan triliun rupiah jika pada waktu yang bersamaan ketahanan pertanian kita terancam? (*)

Artikel Asli