Kejaksaan Mediasi Dua BUMN Masa Sewa Habis, Perinus Ogah Serahkan Lahan Milik Pelindo II

Nasional | rm.id | Published at Jumat, 26 November 2021 - 07:15
Kejaksaan Mediasi Dua BUMN Masa Sewa Habis, Perinus Ogah Serahkan Lahan Milik Pelindo II

Kejaksaan turun tangan menengahi perseteruan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dengan PT Perikanan Nusantara (Perinus). Kedua BUMN itu memperebutkan lahan di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

Kejaksaan dalam hal ini bidang Tata Usaha Negara (TUN) berupaya memediasi perselisihan kedua belah pihak, ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI, Ashari Syam, kemarin.

Pembahasan proses mediasi dilakukan jaksa di aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara. Proses mediasi berlangsung dengan melibatkan dua pihak yang berseteru, yaitu perwakilan Pelindo II Cabang Sunda Kelapa dan Perinus.

Hal-hal yang dimediasi meliputi penguasaan dan pemanfaatan lahan seluas 7.893,94 meter persegi oleh Perinus. Padahal, sesuai ketentuan sewa lahan milik Pelindo II Cabang Sunda Kelapa, masa sewa sudah berakhir pada 31 Desember 2003. Perjanjian sewa lahan itu tertuang dalam dokumen perjanjian Nomor : HK.566/1/7/C.Pska-01, tanggal 27 Februari 2001.

Meski perjanjian sewa sudahlama berakhir, Perinus tak menyerahkan lahan ini kepada Pelindo II dikembalikan kepada pemiliknya. Upaya menarik aset Pelindo II Cabang Sunda Kelapa pun tak kunjung membuahkan hasil.

Keengganan Perinus mengembalikan lahan ini kepada Pelindo II Cabang Sunda Kelapa lantaran sudah memasukkan lahan ini sebagai asetnya.

Sengketa kedua BUMN ini pun menyeruak. Bahkan berlarut-larut sehingga perlu dimediasi kejaksaan. Kita baru pada tahapan awal (mediasi). Melihat materi dokumen kepemilikan lahan, ujar Ashari.

Dia menolak memberikan tanggapan atas pengangkangan aset milik Pelindo II Cabang Sunda Kelapa oleh PT Perinus. Tunggu kesimpulannya nanti. Proses mediasi masih akan dilanjutkan, elak Ashari.

Sesuai agenda, pelaksanaan mediasi tahap lanjutan digelar pada 2 Desember 2021. Proses mediasi selanjutnya dilimpahkan Kejati DKI kepada Kejari Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.03/9/11/1/B2/GM/C.Pska-21, tanggal 9 November 2021, Jaksa bertindak selkau kuasa Pelindo II Cabang Sunda Kelapa.

Kejati DKI juga membantu Pelindo II meraih kembali asetnya yang dikuasai pihak lain. Legal assistance dilakukan pada 22 November 2021, pukul 13.30 WIB. Bertempat di ruang rapat direksi PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.

Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati DKI saat itu mempresentasikan hasil kinerja JPN sebagai pendamping hukum Pelindo II. Kejati mengundang pihak terkait dalam upaya pengosongan lahan milik PT Pelindo yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Dalam legal assistance itu, kejaksaan menjelaskan status dari tanah tersebut dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki oleh pihak ketiga . Disampaikan bahwa HGB itu sudah expired atau habis masa berlakunya.

Sehubungan dengan perkara sengketa lahan yang marak, sejumlah pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI juga menyambangi kantor Kejati DKI pada 22 November 2021.

Rombongan para pejabat BPN tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah BPN DKI, Dwi Budi Hartono. Kedatangan pejabat BPN DKI kata Ashari, dalam rangka silahturahmi untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga. Khususnya dukungan BPN terkait penanganan (mafia tanah) dan penyelamatan aset, ucapnya. [GPG]

Artikel Asli