Ketemu Mas Nadiem Sebelum Bahas Permendikbud PKS Desy: Kami Tidak Ditunjukkan Isinya

Nasional | rm.id | Published at Jumat, 26 November 2021 - 07:00
Ketemu Mas Nadiem Sebelum Bahas Permendikbud PKS Desy: Kami Tidak Ditunjukkan Isinya

Anggota Komisi X DPR Desy Ratnasari menyoroti aturan Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Persoalan diksi atau pilihan kata bisa berpotensi memicu kegaduhan di masyarakat.

Desy menceritakan, sebelum Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terbit, dirinya bersama sejumlah anggota DPR lainnya yang tergabung di dalam Kaukus Parlemen Perempuan RI (KPPRI) bertemu Menteri Nadiem. Pertemuan membahas peraturan tersebut. Hanya saja, dalam pertemuan, sama sekali tidak ditunjukkan apa isi dari pada peraturan menter itu.

Politisi perempuan PAN ini mengaku sudah mengingatkan dua aspek penting terkait permen tersebut. Pertama soal definisi, dan kedua soal diksi. Diksi terkait persetujuan atau tidak ada persetujuan itu jika masih dimunculkan dalam permendikbud yang tentu akan menimbulkan kegaduhan.

Kegaduhan yang sama seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang saat ini Alhamdulillah sudah berubah menjadi RUU Tindak Pidana PKS. Karena kita ingin mengedepankan perlindungan, kata Desy dalam rapat dengar pendapat umum bersama Presidium Majelis Ormas Islam (MOI) di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Desy mengklaim, dalam pertemuan tersebut, Menteri Nadiem sudah menyampaikan setuju atas peringatan dari DPR. Notifikasi pun sudah ada. Tapi belakangan, diksi atau pilihan kata tentang persetujuan atau tidak ada persetujuan ini tetap muncul dalam permendikbud tersebut. Muncullah itu yang sekarang menjadi gaduh, jelasnya.

Desy mengatakan, fraksinya telah memberikan dua opsi terkait permendikbud tersebut. Pertama, mencabut permen tersebut. Kedua, melakukan revisi yang melibatkan semua pihak terutama semua ormas keagamaan.

Mari kita buat peraturan undang-undang, kebijakan yang berdampak pada kemanfaatan masyarakat. Dalam konteks sesuai konstitusi negara, ideologi Pancasila, norma agama, budaya yang kita akui bersama yang membuat kita bisa hidup damai di bumi pertiwi Indonesia, ajak Desy.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah juga mempertanyakan konteks penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Sebab aturan ini hanya dalam lingkup perguruan tinggi. Padahal sejatinya konteks dan substansi Permendikbud ini harusnya menyasar semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal, dan juga jenjang SD, hingga SMA/SMK.

Oleh karena itu, dia berharap agar Permendikbud ini baiknya dicabut dulu. Sekalian kita membuat aturan yang lebih baik, lebih komprehensif dan mendengarkan aspirasi masyarakat di antaranya aspirasi pewakilan ormas islam dan lainnya, katanya.

Selain itu, Ferdiansyah mencermati Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini tidak mencerminkan dan mengacu kepada aturan-aturan yang di atasnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, permen yang diberlakukan adalah betul-betul mencerminkan kepastian dalam hukum.

Jadi kalau pakai kata-kata seperti pakai tanpa persetujuan, kalau disetujui berarti tidak ada masalah. Inilah yang menimbulkan gejolak di masyarakat yang perlu diklarifikasi, katanya.

Dia pun berharap Menteri Nadiem segera mengambil tindakan untuk menghentikan polemik ini. Adapun masukan Fraksi Golkar, sebaiknya permendikbudristek ini dicabut dahulu dan dibuat lebih komprehensif. Permen yang dibuat harus selaras dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang.

Nampaknya perlu dikaji kembali karena ada beberapa hal menurut hemat kami memang kurang pas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tambah dia. [KAL]

Artikel Asli