MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat Airlangga: Pemerintah Siapkan Perbaikannya

Nasional | rm.id | Published at Jumat, 26 November 2021 - 06:40
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat Airlangga: Pemerintah Siapkan Perbaikannya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Judicial Review Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Seperti diketahui, dalam Putusan MK yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, kemarin, pemerintah dan DPR diminta melakukan perbaikan atas UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak MK membacakan putusannya, kemarin.

Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud, melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK, sebagaimana dalam putusan tersebut, ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, kemarin.

Saat memberikan keterangan pers, Airlangga didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Airlangga menegaskan, pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK. Serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan tersebut.

Menurut eks anggota DPR itu, putusan MK menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan. Pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku, tegas Airlangga.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku, pihaknya sangat bersyukur atas putusan MK. Menurutnya, putusan tersebut adil untuk seluruh rakyat Indonesia.

Ini perjuangan yang tidak mudah. Dengan MK mengeluarkan putusan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil, artinya keputusan buruh untuk mengajukan gugatan ini benar adanya, ujar Andi Gani.

Peneliti CSIS Jose Rizal Damuri mengatakan, UU Cipta Kerja itu sebenarnya sudah sangat baik. Namun, aturan turunannya belum bisa menjawab kebutuhan dunia usaha.

Kenyataannya, peraturan pemerintah ini kurang membawa spirit pembaruan, katanya.

Jose melihat, sudah ada upaya serius dari pemerintah untuk meningkatkan investasi, seperti dengan menyediakan Online Single Submission (OSS) Terpadu.

Seperti diketahui, dalam putusannya MK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Adapun dalam pertimbangannya, MK menilai, metode penggabungan atau Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas, apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

MK juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. [KPJ]

Artikel Asli