Separo Dana BOS Bisa untuk Gaji Guru dan Tendik Honorer

Nasional | jawapos | Published at Kamis, 25 November 2021 - 13:03
Separo Dana BOS Bisa untuk Gaji Guru dan Tendik Honorer

JawaPos.com Kementerian Agama (Kemenag) memberikan kado khusus untuk menyambut Hari Guru Nasional (HGN). Kini separo dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa digunakan untuk gaji guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer.

Hal itu tertulis dalam petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2021. Dalam aturan yang berlaku tahun ini, penggunaan dana BOS untuk guru dan tendik di Kemenag maksimal hanya 30 persen. Di dalam aturan juknis penggunaan dana BOS 2022, alokasi untuk guru dan tendik maksimal 50 persen. Penghitungan persentase itu dilihat dari total anggaran dana BOS yang diterima sekolah.

Sementara itu, nominal dana BOS yang dikucurkan tidak berubah.

Di jenjang pendidikan raudhatul athfal atau pendidikan anak usia dini (PAUD), dana BOS ditetapkan Rp 600 ribu/siswa/tahun. Kemudian, jenjang madrasah ibtidaiyah (MI) Rp 900 ribu/siswa/tahun, madrasah tsanawiyah (MTs) Rp 1,1 juta/siswa/tahun, dan madrasah aliyah (MA) Rp 1,5 juta/siswa/tahun.

Kemenag menetapkan pengelolaan dana BOS sesuai dengan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Penggunaan dana BOS dan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) harus dipertanggungjawabkan secara logis serta mengakomodasi aspirasi seluruh pemangku kebijakan.

Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag M. Ali Ramdhani mengatakan, ketentuan penggunaan dana BOS dan BOP bagi guru dan tendik honorer itu berlaku untuk madrasah negeri maupun swasta. Ketentuan yang baru, sebesar 50 persen dari total dana BOP atau BOS yang diterima dalam satu tahun (untuk guru dan tendik honorer, Red), kata dia, Rabu (24/11).

Dengan bertambahnya alokasi dana BOS untuk membayar gaji guru dan tendik honorer, diharapkan mereka bisa mendapatkan gaji rutin sesuai dengan upah minimum daerah setempat. Tetapi, jika tidak mencukupi, gaji bisa di bawah upah minimum yang berlaku. Khusus untuk madrasah swasta, mereka diharapkan bisa mempertimbangkan sumber keuangan lain guna membayar gaji guru dan tendik.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M. Ishom Yusqi mengingatkan, ada sejumlah larangan dalam penggunaan BOP untuk raudhatul athfal serta BOS untuk madrasah. Di antaranya, dana BOP dan BOS dilarang disimpan dengan tujuan dibungakan. Kemudian, dilarang ditransfer ke rekening pribadi untuk kepentingan pribadi. Dana BOP dan BOS juga dilarang dipinjamkan ke pihak lain, tuturnya. Selain itu, dilarang membiayai kegiatan yang bukan prioritas. Misalnya, studi banding dan karya wisata atau rekreasi.

Sementara itu, menyambut peringatan Hari Guru Nasional 2021, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan rapor kinerja dua tahun untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Berdasar survei yang dilakukan kepada 777 guru, diperoleh data hampir 80 persen responden menilai kinerja Nadiem baik.

Dari jumlah tersebut, 74,9 persen responden menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) berjalan baik. Kemudian, 74,3 persen responden berpendapat bantuan kuota juga berjalan baik. Termasuk asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) dan rekrutmen PPPK guru. Lebih dari 80,2 persen guru menyatakan bahwa pelaksanaan ANBK sudah baik dan 80,8 persen responden menilai rekrutmen PPPK guru honorer berhasil membantu penyelesaian masalah guru honorer.

Kendati begitu, masih terdapat kelompok guru yang menilai kurang terhadap kebijakan Mas Menteri (sapaan Nadiem, Red), ujar Wasekjen FSGI Mansur. Meskipun di bawah 10 persen, lanjut dia, hal itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Khususnya soal bantuan kuota belajar. Ada 10,4 persen guru yang menilai kurang. Artinya, masih ada penyaluran yang tidak tepat sasaran maupun peruntukannya. Termasuk untuk PJJ, diperlukan penyempurnaan di sejumlah sisi di masa pandemi Covid-19 ini.

Secara umum, penilaian kurang ini hendaknya menjadi ruang koreksi dan evaluasi bagi kementerian untuk perbaikan pada tahap pelaksanaan ke depan, sambungnya.

Beda lagi halnya dengan Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G). P2G justru menilai Nadiem gagal meyakinkan pemda untuk mengusulkan formasi PPPK guru secara maksimal. Menurut Satriwan Salim, koordinator nasional P2G, pemda hanya mengajukan 506.252 formasi pada 2021. Itu pun yang lulus 173.329 guru saja. Padahal, janji Mas Nadiem menyediakan 1.002.616 formasi. Capaian masih jauh dari target, keluhnya.

Berdasar data P2G, setidaknya ada 10 pemda yang tidak membuka seleksi guru PPPK tahapan II. Yakni, Jawa Timur, Surabaya, Kuningan, Cilacap, Rembang, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Nias Utara, Bandung, dan Tasikmalaya. Itu menjadi bukti kegagalan Nadiem dalam meyakinkan pemda yang bisa berakibat fatal.

Minimnya daerah mengajukan formasi akan memperkecil peluang menjadi PPPK dan mematikan ikhtiar mereka memperbaiki nasib. Lagi-lagi guru honorer menjadi korban buruknya pengelolaan rekrutmen guru oleh pemerintah, tuturnya.

Karena itu, P2G meminta pemerintah pusat merekalkulasi dan membuat road map guru honorer lulus PPPK. Kemudian, penempatan dan lama kontrak berdasar SK pemda, termasuk jenjang pembinaan dan pengembangan karier. Sebab, keberadaan guru PPPK berpotensi menggeser keberadaan guru honorer lain di sekolah tersebut. Dengan begitu, guru honorer lain bisa terbuang dan menjadi masalah baru.

Termasuk seleksi guru PPPK tahap II dan III yang dibuka bagi guru swasta dan umum, ungkapnya.

Satriwan mengatakan, diperlukan regulasi khusus yang mengatur penempatan guru swasta yang lolos PPPK. Sebab, bila mengajar di sekolah swasta, mereka tentu akan memperoleh penghasilan ganda, baik dari negara sebagai ASN maupun dari yayasan swasta. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial bagi guru lainnya.

Sebaliknya, jika guru PPPK dari sekolah swasta mengajar di sekolah negeri, keberadaan mereka akan menggeser guru honorer lain yang tak lulus PPPK. Ada potensi besar terjadinya konflik horizontal sesama guru di masyarakat.

Selain itu, P2G mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) mengenai standar upah minimum nasional bagi guru non-ASN. Perpres itu, kata Satriwan, urgen guna melindungi dan menjamin kesejahteraan guru bukan ASN yang meliputi guru honorer, termasuk guru sekolah/madrasah swasta.

Satriwan menjelaskan, fakta di lapangan, upah guru honorer dan guru sekolah/madrasah swasta menengah ke bawah sangat rendah. Jauh di bawah UMP/UMK buruh. Contohnya, UMK buruh di Kabupaten Karawang Rp 4,7 juta, namun upah guru honorer SD negeri di sana hanya Rp 1,2 juta, keluhnya.

Mirisnya lagi, lanjut dia, upah yang kecil itu diberikan rapel mengikuti keluarnya dana BOS. Padahal, mereka butuh makan dan memenuhi kebutuhan pokok setiap hari. Upah tersebut pun bergantung kebijakan kepala sekolah dan jumlah murid atau rombongan belajar. Karena itu, regulasi upah layak bagi guru penting demi penghormatan profesi. Dengan begitu, profesi guru punya harkat dan martabat di samping profesi lain.

Kenyataannya, profesi guru tak dihargai, tak bermartabat, karena upahnya tidak manusiawi, ungkapnya.

Artikel Asli