Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Terlalu Cepat

Nasional | radarjogja | Published at Kamis, 25 November 2021 - 12:32
Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Terlalu Cepat

RADAR JOGJA Persidangan praperadilan tersangka dugaan kasus korupsi GOR Cangkring Kulonprogo yang melibatkan pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Rusdi Suwarno (RS) mulai bergulir. Kuasa hukum dari tersangka Rusdi Suwarno menilai penetapan kliennya sebagai tersangka terlalu cepat.

Kuasa Hukum RS, Tuson Dwi Haryanto mengatakan, dalam agenda sidang praperadilan yang digelar Radar (24/11), penetapan RS sebagai dinilai terlalu cepat dan masih kurang dengan alat bukti. Sehingga ia mengajukan keberatan melalui sidang praperadilan terkait dengan penetapan kliennya sebagai tersangka.

Tusno menyebut dalam dugaan kasus korupsi GOR Cangkring, termohon yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo dinilai belum memperhitungkan aspek kemungkinan kerugian negara sebelum menetapkan Rusdi menjadi tersangka. Untuk itu, ia meminta agar majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut.

Saksi ahli pun dihadirkan dalam sidang yang digelar di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Wates itu. Mestinya sebelum penetapan ada penghitungan kerugian negara, karena itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31, ujar Tuson saat ditemui seusai sidang, kemarin (24/11).

Saksi Ahli yang dihadirkan RS, Murdomo menyebut dalam penetapan tersangka RS mengalami mal adminstrasi. Sebab, dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang dilayangkan terhadap RS oleh Kejari Kulonprogo sudah tertulis dalam terdakwa. Padahal seharusnya ditulis tersangka karena belum disidangkan.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra itu, hal tersebut kesalahan fatal dan menunjukkan ketidak profesionalan lembaga dalam penetapan tersangka. Ia berharap agar kesalahan tersebut bisa menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memutuskan kasus dugaan korupsi tersebut. Itu fatal menurut saya, menunjukkan kalau tidak profesional, nggak bisa dikatakan salah ketik, ucap Murdomo.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kulonprogo Kristanti Yuni Purnawanti mengatakan, menampik dugaan mal administrasi yang dilakukan oleh pihaknya. Ditegaskan, hal itu bukan merupakan ranah dari alasan penetapan tersangka. Sebab, sebelumnya pemohon prapengadilan memohonkan keberatan terkait dengan belum ditemukannya alat bukti serta tidak sahnya penetapan tersangka. Kristanti menyatakan, pihaknya sudah menaati aturan yang berlaku dengan mencukupi dua alat bukti.Bahkan alat bukti yang diajukan oleh Kejari Kulonprogo sudah berjumlah lima alat bukti. Meliputi bukti surat-surat, keterangan saksi, keterangan ahli bahkan keterangan dari terdakwa, terangnya. (inu/bah)

Artikel Asli