Banyumas Raih Juara 2 Nasional Pelayanan Investasi Terbaik, Diganjar DID Rp2,4 Miliar

Nasional | gatra.com | Published at Kamis, 25 November 2021 - 11:56
Banyumas Raih Juara 2 Nasional Pelayanan Investasi Terbaik, Diganjar DID Rp2,4 Miliar

Purwokerto, Gatra.com Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, meraih Juara 2 Nasional pada pelayanan investasi. Pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan di terima oleh Bupati Banyumas Achmad Husein di Ballroom 3 The Ritz-Carlton Hotel Pacific Place SCBD Jakarta, Rabu (24/11).

Prestasi tersebut berdasar hasil penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kinerja tahun 2021. Pemberian penghargaan disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri terkait pada rapat koordinasi pelaksanaan kinerja tahun 2022.

Bupati Banyumas, Achmad Husein, mengatakan, prestasi tersebut diraih tidak lepas karena kinerja pelayanan ke masyarakat yang terbuka, mudah dan cepat. Di antaranya dengan cara proaktif jemput bola melalui MPP. Mal pelayanan publik di Banyumas merupakan yang pertama di Jawa Tengah, sehingga menjadi salah satu percontohan di tingkat nasional.

"Kalau dari wilayah Jawa Tengah, mau membuat MPP, referensi ya di sini. Bahkan dari luar juga banyak. Oleh pemerintah, prosedur (SOP) di MPP juga jadi rujukan dalam pembuatan peraturan terkait MPP," kata bupati, melalui keterangan pers, Rabu (24/11) malam.

Husein mengatakan, terkait hadiah insentif, rencananya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan. Di antaranya menambah anggaran perbaikan rumah tidak layak huni.

Selain penghargaan tersebut, sebelumnya Banyumas juga menerima Dana Insentif Daerah (DID) sekitar Rp7 miliar, dari inovasi pelayanan publik PSC 119 Satria di bidang kesehatan.

"Kita berterima kasih untuk semua instansi yang terlibat, karena pelayanan ini tidak hanya untuk PTSP saja, tapi juga untuk OPD-OPD lain juga men- suport . Instansi dari luar seperti keimigrasian, kepolisian, kejaksaan, PLN, dan perbankan. Di MPP ini kan keterpaduan semua pelayanan di masyarakat bisa dalam sartu lokasi. Keberhasilan ini berkat kerja keras mereka dan dukungan masyarakat," kataHusein.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Amrin Ma'ruf, saat penerimaan penghargaan mendampingi bupati mengatakan, untuk penilaian kinerja kategori kabupaten, Banyumas meraih juara dua nasional. Sehingga berhak menerima hadiah, di antaranya DID sekitar Rp5,24 miliar.

"Kita [Banyumas]hanya kalah di skor indikator nilai investasi dengan Kabupaten Gresik yang menjadi juara pertama, karena di daerah itu sudah ada kawasan khusus industri. Sedangkan di Banyumas sedang disiapkan," katanya.

Dia menjelaskan, Kementerian Investasi BKPM menetapkan 20 indikator penilaian. Beberapa indikator, mendapat nilai penuh (100), seperti pelayanan perizinan, berbagai inovasi dan pencegahan dari praktik tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk komitmen kuat dalam pelayanan.

Menurutnya, MPP Kabupaten Banyumas telah menjadi rujukan nasional maupun menjadi role model dalam penyusunan Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang MPP. Di kantor pelayanan ini sudah tersedia 28 gerai dengan 500 jenis layanan.

Komunikasi dan sinergi antar-OPD sudah terbangundalam ssistem yang terintegrasi. Mengingat, ujung tombak pelayanan publik ada di dinas-dinas teknis.

"Agustus lalu dilakukan penilaian uji petik karena masuk sembilan besar. Presentasi langsung oleh Bupati. Dalam uji petik juga di- crosschek ke stokeholder terkait dan sinkron. Ini yang mengantarkan Banyumas juara dua. Sebelumnya dalam penilaian mandiri, kita masuk masuk 40 besar dinilai Sukopindo dan cek lapangan Juni lalu. Untuk presentasi dilakukan oleh sekda, selaku Ketua tim PPB," ungkapnya.

Menurut Amrin meski penghargaan ini merupakan kebanggaan dan memotivasi diri untuk bekerja memberikan pelayanan ke masyarakat lebih baik lagi. Khususnya, kalangan pengusaha dan pelaku usaha.

"Keberhasilan ini sekaligus wujud realisasi visi-misi bupati-wakil bupati yang pertama, yakni menjadi barometer pelayanan publik di Indonesia. Ini juga dibuktikan ada 100 lebih dari kementerian, provinsi, kabupaten/kota yang sudah studi banding [belajar]ke sini tentang PTSP, MPP, dan perizinan berbasis OSS," katanya.

Artikel Asli