Penyuluhan Sosial Tingkat Desa, Wanita Punya Hak Yang Sama dan Harus Speak Up

Nasional | radarjogja | Published at Kamis, 25 November 2021 - 11:22
Penyuluhan Sosial Tingkat Desa, Wanita Punya Hak Yang Sama dan Harus Speak Up

RADAR JOGJA Wanita acap kali dipandang lemah. Padahal, wanita punya hak yang sama dengan pria. Wanita harus speak up. Bukan sebagi obyek melainkan subyek. Karena itu, wanita harus diberikan kesempatan. Termasuk wanita yang tersandung masalah sosial.

Kebetulan masalah perempuan ini ada di bidang kami, komisi D, ungkap Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY Syukron Arif Muttaqin mengawali sambutannya dalam kegiatan Penyuluhan Sosial Tingkat Desa/Kalurahan Tahun 2021yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) DIY di Aula Balai Pemerintahan Kalurahan Margokaton, Seyegan, Sleman, Rabu (24/11).

Pada kesempatan itu, dia mengawali sambutannya dengan memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan tugas pokok sebagai anggota legislatif. Tugas pokok dewan, pertama, sebagai legislasi menetapkan peraturan perundang-undangan sebelum dijalankan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah.

Kedua, di bidang anggaran atau budgeting. Dewan memiliki tugas memberikan persetujuan anggaran. Misalnya saja persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY yang mencapai Rp 5,7 triliun dan dana keistimewaan (Danais) senilai Rp 1,3 triliun. Itu harus melalui persetujuan dewan. Mekanismenya seperti itu, beber pria asli Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman itu.

Dalam hal budgeting, dia meminta agar masyarakat tak sungkan mengajukan bantuan sosial. Maupun kegiatan. Sebab dewan juga memiliki hak mengusulkan, melalui pokok pikiran dewan. Melalui dana aspirasi senilai Rp 4 miliar. Misalnya pengajuan bantuan berupa bibit bagi kelompok ternak, kemudian pelatihan-pelatihan yangdilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya.

Ketiga, melakukan pengawasan atau controling terhadap kebijakan dan pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Syukron, juga menjelaskan salah satu ketugasannya sebagai anggota komisi D. Yakni menangani kesejahteraan masyarakat. Bermitra dengan Dinsos DIJ. Salah satunya masalah sosial. Mulai dari anak-anak, kenakalan remaja, kekerasan perempuan dan lainnya. Termasuk anak dan perempuan dalam unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Dinsos DIJ. Yakni, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) DIY. Berlokasi di Godean.

Melalui sosialisasi penyuluhan sosial ini, politisi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajak masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitarnya. Dimulai dari pendampingan dan pengawasan orang tua terhadap anaknya. Lalu pengawasan terhadap tindak kejahatan pada perempuan, perempuan rentan sosial dan kesejahteraan, dan lainnya.

Monggo silahkan, kalau ketemu warga kurang mampu sakit tapi tidak memiliki biaya ke rumah sakit, kami bantu agar diberikan pelayanan melalui jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) misalnya. Atau perempuan rentan ekonomi yang belum mendapatkan bantuan, bisa hubungi nomor saya. Tak bantu mengarahkan dan memintakan bantuan, bebernya setelah membagikan kontak telponnya.

Dalam kesempatan itu, Syukron juga berpesan kepada para orang tua agar bisa mengontrol anak-anaknya. Sehingga terhindar dari penyimpangan sosial yang memicu anak berhadapan dengan hukum. Mengajak masyarakat terutama perempuan untuk lebih speak-up karena perempuan memiliki hak perlindungan. Nah, di DIJ, lanjut Syukron terkait perlindungan perempuan ini ditangani oleh BPRSW.

Pekerja Sosial Madya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) DIJ Rahmat Joko Widodo menjelaskan lebih lanjut terkait BPRSW. BPRSW diperuntukkan bagi wanita berusia 17-40 tahun yang mengalami kondisi pribadi dan disharmoni sosial, penyimpangan norma sehingga rawan terhadap gangguan psikologis.

Seperti wanita rawan sosial ekonomi, wanita dari keluarga broken home dan terlantar, korban kekerasan seksual, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan korban eksploitasi ekonomi. Lalu korban perdagangan orang, wanita dengan kehamilan tidak dikehendaki, mantan tersangka dan wanita putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah dan tidak bekerja.

Balai (BPRSW, red) menangani wanita berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 90 tahun 2018, terang Joko.

Agar tidak mengalami disfungsi sosial mereka diberikan fasilitas. Mendapatkan layanan perlindungan. Mereka akan diberikan bimbingan berupa ketrampilan, mental spiritual sosial, kegiatan fisik dan konseling. Harapannya, setelah dilakukan rehabilitasi, kondisi terpuruk berganti menjadi percaya diri.

Mereka juga akan diberikan paket belajar kerja di perusahaan sesuai keterampilan. Selain itu dilakukan pemantauan pembinaan lebih lanjut. Pada terminasi pertama, selesai pelayanan balai, dilanjutkan dengan terminasi ke dua. Mereka akan dipantau lagi selama 1-2 tahun, sebelum akhirnya di putus pelayanannya oleh Balai.

Setelah dikembalikan ke masyarakat dan keluarganya. Diharapkan dapat bekerja, menghidupi dirinya dengan penghasilan layak. Lebih percaya diri menjalani kehidupannya, kata Joko. Disebutkan, ada 60 klien tersandung disharmoni sosial yang ditangani BPRSW. Mayoritas korban tindak kekerasan. (mel/bah)

Artikel Asli